GuidePedia

Lampura, Global Post – Rapat Paripurna Personalia alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang digelar DPRD Kabupaten Lampung Utara, Selasa (20/6) diwarnai dengan kericuhan. Berdasarkan keterangan salah satu anggota DPRD, Kericuhan sidang paripurna yang dihadiri oleh 33 anggota dewan tersebut berawal dari salah satu pimpinan menunda (deadlock) sidang paripurna Personalia AKD, namun penundaan tersebut tanpa meminta persetujuan dari 33 anggota dewan yang hadir.
            
Rapat paripurna yang dipimpin oleh ketua DPRD Lampung Utara, Rachmad Hartono didampingi wakil ketua I Nurdin Habim dan M. Yusrizal mulai memanas ketika dibacakannya permohonannya dari fraksi Golkatr dan Fraksi Gerindra yang menginginkan rapat ditunda.
            
Namun anggaota DPRD yang lainnya, menghendaki agar rapat diteruskan. Interupsi  dan silang pendapat terus bergulir dari beberapa anggota dewan yang hadir membuat suasana sidang semakin memanas dan berujung deadlock. Rapat Personalia AKD tersebut diputuskan oleh rapat pimpinan untuk dilanjutkan kembali pada pukul 16.00 wib.
            
Wakil ketua, M. Yusrizal kepada awak media mengatakan bahwa rapat paripurna penyampaian personalia fraksi fraksi yang akan duduk di masing-masing alat kelengkapan DPRD Lampura, sebagaimana yang telah tertuang dalam tata tertib yang mana AKD itu sudah melebihi dari kurun waktu dua tahun setengah. “Oleh karena itau rapat paripurna penyampaian personalia, AKD dianggap perlu untuk adanya penyegaran,” ujar Yusrizal, Selasa (20/6).
            
Dalam proses demoklrasi, kata politisi partai Demokrat ini, silang pendapat merupakan bagian dari dinamika yang lumrah. “Terjadinya gesekan itu adalah bagian dari demokrasi, Alhamdulillah walaupun rapat sempat terjadi deadlock, tentu itu sesuai dengan mekanisme yang ada, kita akan melaksanakan tahapan tahapan selanjutnya atas dasar kesepakatabn forum mengambil solusi untuk melaksanakan rapat kembali pada pukul 16.00 wib, sore,” katanya.
            
Seperti yang dijadwalkan tepat pukul 16.15 wob, rapat paripurna lanjutan kembali diglear. Rico Picyono yang didaulat sebagai pimpinan rapat meminta pendapat apakah proses pemilihan dilakukan secara vooting atau secara aklamasi.
            
Disepakati proses pemilihan pimpinan AKD dilakukan secara Aklamasi untuk pimpinan komisi – komisi dan badan Legislasi (Banleg). Sementara untuk Badan Kehormatan (BK) sebanyak 5 ftaksi melakukan rapat tersendiri untuk memutuskan siapa yang menjadi ketua BK. “Anggota yang tergabung dalam masing-masing komisi telah menyepakati siapa yang akan menjadi pimpinan Komisi. Khususnya untuk BK yang hadir tadi berembug dan sepakat untuk memilih siapa ketua BK,” terang Rico.

Rapat paripurna tersebut komposisi pomponan AKD sbb; Ketua Komisi I tetap dijabat oleh Guntur Laksana (Nasdem). Ketua Komisi II yang semula dijabat Herwan Mega (Demokrat), digantikan oleh Wansori (Demokrat). Ketua Komsisi III yang semula dijabat oleh Nurdin Habim (Gerindra) diganti oleh Joni Saputra (PDIP). Ketua Komisi IV yang semula dijabat oleh Agus Tori (PDIP) digantikan oleh Yordan Bangsa Ratu (PAN). Ketua Banleg yang semula dijabat oleh Ali Darmawan (HANURA), digantikan oleh Agung Utomo (PKS). Ketua BK yang semula dijabat Muhlizar (PDIP), digantikan oleh Jupi Sunandar (PDIP). (Yulianto)
 
Top