GuidePedia

Karawang, Global Post -Keberadaan Surat Keterangan Garapan yang ber-logo Pemkab Karawang, membuat aliansi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Masyarakat (ORMAS) geram.  Aliansi LSM dan ORMAS  menuntut agar Pemkab Karawang mengungkap oknum   yang diduga menggunakan  Logo Pemkab  guna kepentingan penguasaan  tanah negara.

Aliansi LSM dan ORMAS menyebutkan, tindakan yang mengakibatkan konflik berkepanjangan itu diduga dilakukan oleh oknum Serikat Tani Telukjambe Bersatu (STTB), pasalnya surat keterangan garapan yang ber-logo Pemkab Karawang, petani menerangkan dirinya sendiri tentang hak garapnya, surat tersebut diketahui oleh STTB.

Jika tidak diungkap, aliansi LSM dan ORMAS mengancam akan melakukan aksi, karena  oknum pengurus STTB tersebut dianggap sudah meresahkan, bukti surat keterangan garapan yang menggunakan logo Pemkab sudah diserahkan kepada Wakil Bupati Karawang Jimmy Ahmad Zamakhsyari pada bulan mei lalu, kata Drs.Imron Rosadi Koordinator Karawang Monitoring Group (KMG) kepada Global Post, Jum’at (30/06/2017).

“Dalam surat keterangan garapan  yang ber-logo Pemkab Karawang, petani menerangkan dirinya sendiri tentang hak garapnya, surat tersebut diketahui oleh STTB, tanpa mencantumkan nama kecuali cap dan tandatangan. Dari surat tersebut saya menduga, salah satu cara aktor intelektual untuk merekrut warga menjadi anggota STTB, dengan demikian, warga yang awam tentang keabsahan surat hak garap tanah negara  menganggapnya sudah  benar. Padahal, jika status  tanah negara seharusnya yang  menerangkan Kepala Desa dengan Surat Keterangan Desa (SKD) dan jika dalam hutan kawasan, hak garapnya berupa naskah dari Perhutani atas persetujuan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH),” terang Imron.

Imron  menilai,  para intelektual STTB ini diduga mafia tanah yang dibelakangnya berdiri banyak cukong yang ingin menguasai lahan dengan cara yang kotor. Warga Kecamatan Telukjambe Barat Kabupaten Karawang yang tergabung dalam STTB diduga berhasil didoktrin oleh aktor intelektual STTB untuk mengikuti seknario yang sudah dibuatnya, sehingga terjadi aksi  kubur diri didepan Instana Negara pada bulan April lalu.  Dalam tuntutannya pengunjukrasa meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk mengembalikan lahan pertanian mereka dan mencabut sertifikat tanah atas nama PT Pertiwi Lestari.

Konflik  antara warga  yang tergabung dalam STTB dan PT.Pertiwi Lestari membuat Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) tidak tinggal diam.  Dilansir  dari sejumlah media. Nace Permana selaku pendamping LMDH angkat bicara, dalam aksi unjukrasanya didepan kantor Bupati Karawang,  Nace meminta  agar Pemkab  membatalkan rencana pembagian lahan  yang telah digarap puluhan tahun oleh LMDH, sebelumnya LMDH juga menggelar aksi di gedung DPRD Provinsi Jawa Barat.

Nace meminta agar Pemkab Karawang mendesak Kepolisian untuk  segera menangkap aktor  intelektual Serikat Tani Telukjambe Bersatu (STTB) yang memanfaatkan Logo Pemkab sehingga mengakibatkan timbulnya kegaduhan dibumi Karawang. (adi/sent)
 
Top