GuidePedia


Kapolres Humbahas AKBP Dr. Idodo Simangunsong, SIK,SE,MM (Tengah)  Didampingi Kasubbag Humas Polres Humbahas Ipda R.Sianipar (paling kiri) bersama Poltak Limbong, SH salah satu wartawan AMUNISI.


Humbang Hasundutan, Global Post -  Sesuai perintah dari atas, dan ada telegram khusus untuk itu Polri secara institusi memiliki komitmen untuk memberantas segala praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Karena KKN membuat penderitaan bagi rakyat sementara yang diuntungkan hanya segelintir Oknum. Dalam tugasnya bagaimana Polisi bisa mendorong dan melakukan pengawasan. demikian disampaikan Kapolres Humbang Hasundutan AKBP Dr. Idodo Simangunsong, SIK. SE. MM kepada wartawan saat ditemui di Mapolresta Humbang Hasundutan belum lama ini.
Kapolres yang dikenal memiliki komitmen untuk memberantas penyakit masyarakat (Pekat) diantaranya penyalahgunaan Narkoba dan perjudian ditengah masyarakat juga menceritakan bahwa Polres yang dipimpinnya selain memiliki komitmen untuk memberantas praktek KKN harus juga menjaga agar program pembangunan jangan sampai terhambat.
“Pemberantasan praktek KKN memang fokus utama akan tetapi jangan sampai Polisi nantinya disebut menghalangi program pembangunan yang dijalankan baik oleh pemerintah daerah maupun pusat. Disamping itu harus juga perangkat Undang-undang dilengkapi dan disosilisasikan agar  Polisi dalam tugas dan upayanya memberantas segala prktek KKN tidak gamang lagi, karena tidak semua mengerti Undang-undang. Dimana pada dasarnya sifat KKN itu muncul karena ada niat dan kesempatan,” ujarnya.
Disampaikan juga harapannya agar pers sebagai pilar kelima turut serta mendukung upaya pemberantasan praktek KKN diantaranya dengan membuat berita-berita berindikasi KKN dan menyampaikan ke pihaknya.
Diminta juga agar masyarakat jangan membuat kondisi agar polisi ikut KKN yaitu dengan tidak membiasakan menyogok atas kesalahan yang dilakukannya kepada Polisi dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
“Kalau masyarakat juga KKN maka kita tidak yakin Polisi ini bisa bebas dan bersih dari KKN dan pasti akan tergoda untuk ikut,” ujar Idodo.
Sementara itu berbagai komponen masyarakat menyampaikan pengharapannya agar dalam memberantas penebangan dan penjualan kayu pinus Polres Humbahas tidak melakukan tebang pilih dan kalau harus dihentikan semuanya harus dihentikan. Saat ini masyarakat resah karena kelompok yang memanfaatkan kayu pinus dan menjualnya keluar daerah, karena kelompok penebang dari daerah Kecamatan Pollung terkesan dibiarkan sementara dari daerah lainnya langsung ditangkap.
“Menyesalkan penghentian SKHU dan adanya larangan Bupati bagi para Kepala Desa untuk mengeluarkan surat. Instruksi Bupati Humbahas ini seolah-olah lebih tinggi dari Peraturan Menteri Kehutanan, dimana Menteri  Kehutanan tidak ada membuat larangan dan penghentian penabangan kayu pinus,” ujar Lobang Sihite pemerhati pembangunan Humbahas.
Lobang juga menyebutkan bahwa penghentian penebangan itu yang terkesan pilih kasih sama dengan upaya pemerintah mematikan upaya masyarakat dalam menghidupi diri dan keluarganya.
Coba anda bayangkan, dengan operasional penebangan kayu pinus berapa orang yang berjalan mata pencahariannya, hal itu dimulai dari Tukang Chain Saw, Pengangkut Kayu dihutan, pengangkut kayu kepabrik dan lain-lainnya serta kedai nasi yang menyediakan makanan untuk para pekerja tersebut,” ujar Lobang mengakhiri pembicaraannya. (Amhas)
 
Top