GuidePedia

Depok, Global Post - Ketua Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRD Kota Depok, Fitri Hariono memberikan sanksi berupa surat penetapan (SP)1 kepada Ervan Teladan anggota DPRD dari fraksi Golkar. Pasalnya, sudah tiga kali mangkir sidang paripurna. Namun pemberian SP.1 kepada anggota Komisi C ini dianggap Ketua DPRD Kota Depok Hendrik Tangke Allo merupakan sanksi ringan.
 
Dikatakan Fitri, kami sudah rapat dengan fraksi Golkar dan sepakat memberikan SP 1 kepada ervan Teladan. Teguran inipun telah kami laporkan kepada Ketua Golkar Depok. Jadi kami harap ini sebagai pelajaran bagi semua anggota DPRD agar tidak bolos kerja. Pertimbngan pemberian SP 1 kepada Ervan sudah diatur didalam tata tertib (Tatib) DPRD. Pelanggaran yang dilakukan salah satu politisi partai berlambang pohon beringin ini terbilang sangat ringan. Kalau mau di PAW tidak akan dapat dilakukan  karena pelanggarannya tidak berat, jadi sesuai dengan apa yang tertera didalam tatib saja. Toh permulaan ini akan dapat menjurus ke pergantian saudara Ervan jika telah mendapatkan SP 3, tandasnya.

Disinggung adanya ancaman pencopotan dirinya dari Ketua BKD, Fitri mengaku tidak takut. Pencopotan dirinya dapat dilakukan jika adanya usulan dari sejumlah fraksi di DPRD. Untuk diketahui pencopotan itu sempat diisukan akan dilakukan Ketua DPRD Kota Depok, Hendrik Tangke Allo.

Lebih lanjut dikatakan Fitri, jabatan yang diembannya bukan itu sebuah jabatan prestige yang banyak  mendatangkan keuntungan besar. Kalau saya mau diganti silahkan itu hak Ketua DPRD, yang jelas kami di BKD sudah menjalankan fungsi memberikan teguran kepada anggota DPRD yang bolos sidang paripurna, tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Depok, Hendrik Tangke Allo pada kesempatan terpisah berpendapat lain. Menurutnya, pemberian SP 1 kepada Ervan Teladan oleh BKD terlalu ringan. Mengingat Ervan Teladan ini sudah sering kali tidak hadir dalam rapat paripurna. Baik itu rapat pembahasan raperda sampai pembahasan anggaran belanja tambahan (ABT) serta pembahasan laporan pertanggung jawaban walikota terkait penggunaan APBD, paparnya.

Dikatakan Hendrik, harusnya Ervan Teladan sudah dikasih SP 2 atau SP 3, ini malah sanksinya diperkecil. Ketidak jelian BKD ini yang membuat saudara Ervan akan menganggap enteng  kasus kebolosannya dalam paripurna nanti. Kamipun akan membahas  ini lagi dengan BKD agar penjelasan detail didapatkan. Tidak hanya itu, imbuh Hendrik pihaknyapun akan segera melakukan penggantian kepengurusan  BKD DPRD Kota Depok. Yang tujuannya agar pemantapan kinerja para anggota DPRD yang bolos kerja dapat diberikan sanksi secara maksimal. Wakil rakyat ini kan digaji Negara untuk memantau kinerja eksekutif, jelasnya. (Jopi) 
 
Top