GuidePedia


Jakarta, Global Post - Kepala Bagian Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM Akbar Hadi mengaku, pihaknya membuat video yang berisi testimoni Freddy Budiman.

Freddy Budiman adalah terpidana mati kasus narkoba yang ditahan di Nusakambangan, sebelum eksekusi mati yang dilakukan beberapa waktu lalu. Video testimoni itu direkam oleh staf Ditjen Pemasyarakatan sehari sebelum eksekusi mati dilakukan pada Jumat (29/7/2016) dini hari. "Memang kami rekam testimoni Freddy Budiman. Itu sudah persetujuan Freddy," ujar Akbar kepada wartawan, Sabtu (13/8/2016) malam.

Akbar mengatakan, pihaknya mendapatkan informasi dari Kepala Lapas Nusakambangan mengenai perubahan sikap Freddy yang signifikan. Akbar mengatakan, dalam video berdurasi sekitar 15 menit tersebut ditampilkan kegiatan pembinaan selama di Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan, termasuk perbaikan sikap Freddy yang dianggap sudah jauh lebih baik menjelang eksekusi mati.

Para terpidana lain yang menghuni Lapas Nusakambangan juga dimintai testimoninya. Namun, hanya sekilas, dan tidak berdurasi sepanjang Freddy. "Ini kan menarik, yang dulu bandar narkoba, main perempuan, sekarang bisa berubah," kata Akbar.

Namun, belum ada niatan Kemenkumham untuk mengunggah video itu ke publik. Mengapa?
Selain karena memang sejak awal video itu hanya untuk dokumentasi kelembagaan, ada pula sisi privasi Freddy menyangkut sejumlah nama yang disebut pada kesan-kesan terakhirnya.
Akbar juga memastikan bahwa isi video tersebut tak terkait soal cerita Freddy kepada Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar

"Saya jamin tidak ada (omongan) soal kasus hukumnya. Kalaupun ada, tidak kami rekam," kata Akbar.

Sementara Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Noor Rachmad memastikan hak setiap terpidana mati telah terpenuhi sebelum melakukan eksekusi. Kalaupun ada yang pengajuan grasinya masih diproses, Noor menyebut mereka sudah tidak punya hak lagi untuk itu.

"Lihat grasinya seperti apa, mereka tidak punya hak grasi lagi kalau menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010," ujar Noor, Rabu (10/8/2016) malam.
Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa hak pengajuan grasi hanya diberikan selama setahun setelah keputusan berkekuatan hukum tetap.

Salah satu terpidana mati yang dieksekusi, Humphrey Ejike Jefferson atau Jeff, keputusannya sudah diketok palu oleh Mahkamah Agung pada tahun 2007.

Sementara pengacara Humphrey, Afif Abdul Qoyim, mengadukan Kejaksaan Agung atas dasar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 membatalkan pasal 7 ayat 2 UU Grasi yang membatasi pengajuan Grasi selama satu tahun.

Menurut Noor, undang-undang soal grasi tak berlaku surut, sehingga Humphrey dianggap sudah tidak punya hak ajukan grasi lagi. "Kalau dilaporkan, silakan saja. Kami sudah beritahu juga sebelumnya, bahwa Anda punya hak untuk mengajukan grasi," kata Noor.

Noor mengatakan, saat itu terpidana mati menolak mengajukan grasi. Sehingga kemudian hak mereka hangus setelah setahun itu. "Jauh sebelum eksekusi mati ini mereka sudah menolak. Ada bukti penolakannya. Dia menolak sendiri," kata Noor.

Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Hapus Hukuman Mati (HATI) melaporkan adanya pelanggaran dan tindakan tidak profesional jaksa di bawah Jaksa Agung Muhammad Prasetyo pada eksekusi jilid III.

Afif, sebagai salah satu anggota tim kuasa hukum Humprey yang dieksekusi mati beberapa waktu lalu, sempat mengajukan permohonan grasi pada 27 Juli sebelum eksekusi dilakukan. "Berdasarkan UU Grasi, selayaknya eksekusi tidak dilaksanakan sebelum permohonan grasi yang diajukan Jeff diterima atau ditolak. Namun hingga detik terakhir keputusan Presiden belum diterima," kata Afif.

Pelanggaran lainnya yang dilakukan Kejagung terkait notifikasi eksekusi. Berdasarkan pasal 6 ayat 1 UU Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati menyebutkan, sebelum 3 x 24 jam sebelum pelaksanaan eksekusi, jaksa memberitahu kepada terpidana tentang pelaksanaan eksekusi.
Afif mempertanyakan proses eksekusi Humprey yang dipercepat. Menurut dia, Prasetyo terkesan terburu-buru dalam melaksanakan eksekusi mati. "Pihak kejaksaan tidak menentukan alasan yang jelas," ujar Afif.

Perang Terbuka

Banyak aparat penegak hokum yang keakaran jenggot terkait ucapan yang dilontarkan ketua kotras Haris Azhar di beberapa media terkait jaringan bisbnis yang dilakukan Freddy Budiman. Atas kasus tersebut menyeret banyak pihak untuk sec ara berjamaah mengkriminalisasi ketua Kontras tersebut.

Mestinya secara faer saja hal itu menjadi bahan masukan untuk mengungkap siapa saja jaringan dan backing dibelakang Freddy, bukan malah harus mencari kambing hitam yang berbuntut “mengkriminalisasikan” seseorang.

Kasus itu bermula dari Testimoni 'Cerita Busuk dari seorang Bandit' bikin geger. Tiga institusi negara terusik oleh kisah percakapan antara terpidana mati Freddy Budiman dengan koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar.

Dalam tulisan yang diunggah ke media sosial itu, Freddy diceritakan mengaku kepada Haris jika dirinya telah memberikan uang ratusan miliar rupiah kepada penegak hukum di Indonesia untuk melancarkan bisnis haramnya di Tanah Air. Haris mengakui, itu benar merupakan tulisannya.
Akibatnya

Pada Selasa malam 2 Agustus 2016, Polri, TNI, dan Badan Narkotika Nasional (BNN) melaporkan Haris ke Bareskrim Polri. Pria berkacamata itu diberondong dengan pasal penistaan, fitnah, dan pencemaran baik dalam KUHP, serta pasal dalam UU Informasi Transaksi Elektronik (ITE). Informasi yang dibeberkan Haris lewat tulisannya dianggap cuma bualan tanpa bukti.

"Saya kira wajar, hak dari orang atau institusi yang merasa dirugikan dengan informasi yang dianggap prematur dan tak kredibel. Sehingga bisa menyebabkan nama baik menjadi tak bagus," kata Kapolri Jenderal Tito Karnavian di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (3/8/2016).

Haris bisa menjadi tersangka bila dalam penyelidikan nanti ditemukan dua alat bukti adanya unsur pidana dalam penyebaran informasi yang belum teruji kebenarannya.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar mengungkapkan, tidak menutup kemungkinan bahwa kelanjutan laporan terhadap Haris Azhar dapat naik ke ranah penyidikan.
Apalagi bila Haris tidak dapat membuktikan kebenaran testimoni yang disampaikan Freddy Budiman.

Boy mengatakan, Polri meragukan pernyataan Haris sesuai dengan apa yang disampaikan Freddy. Belum lagi, isi testimoni Freddy yang disampaikan hanya berdasarkan ingatan Haris sewaktu berbincang dengan Freddy di Nusakambangan.
"
Karena ini berkaitan dengan internet, maka ini penyelidikan dengan digital atau tim cyber. Karena kalau dapat membuktikan (kebenaran testimoni Freddy), penyebarluasaan pencemaran nama baik itu dapat gugur. Sebaliknya, kalau tidak dapat dibuktikan maka akan berdampak hukum," kata Boy di kompleks Mabes Polri, Jakarta.

"Tidak ada rekaman, hanya penulisan kembali daya ingat Pak Haris terhadap yang diucapkan Freddy Budiman di Lapas," ucap dia. (Wel/Komp)


 
Top