GuidePedia

Jakarta, Global Post - Sangat ironis, Slogan maupun Reformasi Birokrasi BPN –RI yang sudah dideklarasikan, namun hal tersebut ibarat pepesan kosong. Begitu juga dengan  Semboyan “Lihat kedepan lakukan sesuatu yang dibutuhkan, dipikirkan dan dirasakan Masyarakat”.
 
Sapta Tertib Pertahanan yakni 1. Tertib administrasi. 2. Tertib anggaran. 3. Tertib Perlengkapan.  4. Tertib Perkantoran. 5. Tertib kepegawaian. 6. Tertib displin kerja dan Tertib Moral.

Dan arah reformasi Birokrasi BPN –RI Yakni ;Dengan Visi Pembangunan Nasional “Indonesia yang mandiri, Maju, Adil dan Makmur” (Sesuai dengan UU No 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005 2025.

Hebatnya lagi, Grand Design Reformasi Birokrasi BPN-RI 2010-2025 Yaitu menciptakan birokrasi pemerintah yang professional dengan karakteristik adatif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan netral, sejahterah, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan Kode Etik Aparatur Negara  Perpres No 81 Tahun 2010 tentang Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

Namun Teory dan prakteknya berbeda. Pasalnya menurut data primer maupun data yang diperoleh langsung dari sumber mengatakan ,bahwa kinerja BPN Jakarta Utara tidak professional dan asal-asalan,dan sangat jauh dari yang di harapkan.

Menurut Warga “S”  Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara,  bahwa dirinya sangat kecewa dengan kinerja  BPN Jakarta Utara.Pasalnya Sertifikat yang di keluarkan oleh BPN ternyata amburadul dan tidak sesuai dengan alamat  atau identitas yang kita ajukan” ujarnya, kepada Global Post.
“Bagaimana mungkin Kepala Kantor BPN Jakarta Utara, mengeluarkan sertifikat tidak sesuai dengan data atau alamat yang tertera di KTP. Padahal untuk menunggu proses pembuatan Sertifikat  Prona (Tanda bukti hak)  cukup lama,” ujarnya dengan sangat  kecewa.

Dikatakan, bahwa proses tersebut sudah dilakukan antara lain. Daftar isian 301 No.12629/2014. Daftar isian 208 No.18856/2014.Kota Administrasi Jakarta Utara 00.08.03.07.4.00270. Dasar pendaftaran I. Daftar isian 202 tanggal nomor.Surat Keputusan Kakan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara tanggal 03.09-2014 No. 804/HP/BPN.31.72/2014. Sementara Surat Ukur tanggal 29.08-2014 No.001135/Warakas/2014. Dan Penerbitan Sertifikat tanggal 04 Sep 2014 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, Admiral Faial, SH.MSi.

Ditempat yang berbeda, hal seperti ini masih ditemukan adanya kesalahan yang dilakukan oleh BPN Jakarta Utara. Lebih lanjut dikatakan,Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan BPN dengan No; 3477, Daftar isian 307 No.3205/14, Daftar Isian 208 No.22445/14. Kota Administrasi Jakarta Utara no. 09.05.03.07.1.03477.

Menurut Ahli waris yang merasa dirugikan akibat bobroknya kinerja BPN Jakarta Utara, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara  tanggal 22.08-2013 No.1606/HGB/BPN.31.72/2013. “Kesalahan yang dilakukan oleh BPN Jakarta Utara terhadap data yang kami miliki   sangat aneh dan tidak masuk akal.

Dikatakan, Akibat adanya kesalahan pembuatan data sesuai dengan identitas yang kami miliki  di Sertifikat, membuktikan bahwa kinerja BPN Jakarta Utara asal-asalan  dan tidak  professional .dan akibatnya yang kita sebagai ahli waris sangat dirugikan, ujarnya dengan sangat kecewa kepada Global Post. Hingga berita ini diturunkan, Tim Global Post belum berhasil menghubungi mantan Kepala Kantor BPN Jakarta Utara, Admiral Fazial,SH.MSi.  (Lian/Iwan)
 
Top