GuidePedia

Bandung, Global Post - Komisi I DPRD Jawa Barat menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke mitra kerja komisi. Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke beberapa Organiasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengetahui sejauh mana tingkat kedisiplinan Aparat Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov. OPD yang menjadi target sidak diantaranya Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jabar, Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu (BPMPT), Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jabar dan Biro Pengelolaan Belanja Daerah (PBD) serta Sub Bagian Kepegawaian dilingkungan Pemerintah Provinsi Jabar.
 
Dalam kegiatan sidak Komisi I yang dipimpin Ketua Komisi I, Syahrir mendatangi masing-masing OPD tanpa sepengetahuan pegawai dan kepala OPD. Tak ayal persiapan pun terlihat sangat kurang saat menyampaikan apa yang menjadi kendala dari dialog Ketua Komisi I.
Menurut Syahrir, Komisi I DPRD Jabar bertanggungjawab kepada masyarakat Jabar yang dilayani melalui mitra kerjanya. Sehingga aspek kinerja, kebutuhan infrastruktur dan sumber daya manusia. Sehingga harus didorong dengan anggaran yang memadai untuk meningkatkan kinerja mitra kerjanya.
“Contohnya yang KPID, tanggung jawabnya sangat besar sebagai pengawas tayangan televisi tetapi pendukungnya sangan kurang, ruangannya saja tidak representative. Kita harus support anggaran yang cukup,” ujar Syahrir disela-sela sidak di KPID Jabar, Jalan Malabar, Kota Bandung,baru baru ini.
Terlebih, kata dia, SDM yang berkualitas untuk mendukung kinerja baik itu kegiatan maupun program yang sudah direncanakan harus bersinergi dengan dinas lainnya yang terkait agar menjadi sinergi. Sehingga antara satu dinas dengan dinas lainnya dapat saling memberikan dukungan.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD lainnya turut hadir dalam rangkaian sidak ke OPD atau mitra kerja komisi seperti Hasbullah Rahmad dan Sri Budi Harjo.
Hasbullah menyoroti inventarisasi asset yang dimiliki Pemprov Jabar, terkait dengan implementasi UU no. 23 Tahun 2014. Hal itu berdampak pada kebijakan yang sudah dibuat seperti Pembangunan Proyek Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB). Isunya mencuat akan mengambil alih pengelolaan Bandara Kertajati tersebut. Sedangkan, kontribusi APBD Jabar sudah terserap sebaian besar didalamnya untuk pembangunan aerocity. Sehingga dikhawatirkan pemerintah pusat mengambil alih seluruhnya untuk pengelolaan BIJB tersebut.
“Bagaimanapun juga kita (DPRD Jabar-red) sudah berkontribusi anggaran untuk pembebasan lahan dan sebagainya, bagaimana caranya kita harus bisa mempertahankan proyek BIJB untuk kepentingan masyarakat Jbar juga,” tandas Hasbullah.  
Tidak terkecuali di Sub Bagian Kepegawaian di Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jabar. Komisi I mempertanyakan sistem absensi seluruh Pegawai Negeri SIpil (PNS). Namun sayang, sarana dan prasarana absensi elektronik saat sidak tidak dapat digunakan lantaran rusak. Hal itu dipicu tidak bisanya alat fingerprint membaca sidik jari pegawai. Padahal proses scanning sudah dilakukan sejak 2014 lalu. (Herman. S)
 
Top