GuidePedia

Musi Rawas, Global Post - Pemerintah Kabupaten Musi Rawas melalui Sekertariat Daerah Musi Rawas pada Bagian Hukum menganggarkan dana untuk menyukseskan beberapa kegiatan di bidang hukum, dari data yang diterima Global Post kegiatan tersebut diantaranya; pertama, Kegiatan Advokasi Aparatur Pemerintah. Dari data yang diterima Global Post sumber dana kegiatan APBD Musi Rawas 2015, SKPD Setda Musi Rawas Bagian Hukum, terdapat dana kurang lebih mencapai Rp. 290 000 000.
             
Kedua, Kegiatan Advokasi Masyarakat Tidak Mampu, sumber dana kegiatan APBD Musi Rawas 2015, SKPD Setda Musi Rawas Bagian Hukum dana kegiatan kurang lebih Rp. 96 000 000. Dan ketiga, Kegiatan Peningkatan dan Pembinaan Kesadaran Hukum. Adapun sumber dana APBD Musi Rawas 2015 SKPD Setda Musi Rawas Bagian Hukum, dana kegiatan kurang lebih Rp. 250 000 000.
             
Menurut data dan informasi yang terhimpun Global Post, dua diantara 3 kegiatan tersebut sudah beberapa tahun anggaran  berkisar dari tahun anggaran 2013 dan sampai 2015 yaini kegiatan, Advokasi Aparatur Pemerintah dan Kegiatan Advokasi Masyarakat Tidak Mampu. Kegiatan ini selalu di anggarakan oleh Sekertariat Daerah Musi Rawas pada Bagian Hukum, namun dari informasi dan investigasi Global Post 3 kegiatan tersebut patut diduga terindikasi korupsi yang merugikan masyarakat Kabupaten Musi Rawas khususnya dan merugikan keuangan Negara, oleh sebab itu kegiatan tersebut sudah selayaknya/patut untuk dipertanyakan dan dipublikasikan.
           
 Dari hasil informasi yang diterima Global Post pada beberapa Aktivis serta Elemen masyarakat Musi Rawas dan beberpa LSM yang bertugas di wilayah Kab Musi Rawas, kegiatan Advokasi Aparatur Pemerintah, Kegiatan Advokasi Masyarakat Tidak Mampu serta Kegiatan Peningkatan dan Pembinaan Kesadaran Hukum tidak teralisasi seratus persen (100%), bisa dikatakan kegiatan tersebut tidak dilaksanakan, alias fiktif.
             
LSM/Aktivis tersebut mengutarakan kegiatan di Bagian Hukum Setda Musi Rawas, kegiatan yang judul kegiatan bantuan hukum dan pembinaan kesadaran hukum, itu tidak terealisasi, seperti kegiatan Advokasi Masyarakat Tidak Mampu kegiatan ini tidak terlaksana akan tetapi kegiatan ini selalu dianggarakan dari tahun 2013 sampai 2015.
            
 Bahkan LSM tersebut sudah melakukan survey ke Desa-Desa dan Kecamatan di Kab Musi Rawas, tidak ada yang namanya Masyarakat miskin di Musi Rawas yang mendapatkan Bantuan Hukum bila ada tersandung  permasalahan di bidang hukum, kegiatan advokasi aparatur pemerintah kegiatan itupun tidak terlaksana, meskipun dilaksanakan tidak sampai mengahabiskan dana sampai 200 jutaan bahkan lebih, kegiatan pembinaan kesadaran hukum, juga tidak terlaksana 100%, kapan kegiatan itu dilaksanakan, tidak pernah terdengar tiga kegiatan tersebut dilaksanakan.
            
 Untuk melengkapai pemberitaan agar berita berimbang pihak Global Post yang bertugas di Wilayah Kab Musi Rawas, ingin menjumpai Kabag Hukum Setda Musi Rawas, namun ia tidak ada di ruangannya, namun Global Post mencoba untuk meminta jawaban, komentar dari sekertaris daerah Pemkab Musi Rawas melalui Konfirmasi/wawancara tertulis, namun sampai berita ibi diturunkan belum ada jawaban dari pihak yang bersangkutan. (LEO HS)
 
Top