GuidePedia

Dompu. Global Post - Pemerintah Kabupaten Dompu menerima kunjungan kerja Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Prof. DR. Farouk Muhammad, Inspektur Jendral (Purnawirawan), di pelataran Pendopo Bupati Dompu, (Kamis 31/3/2016). 

Kehadiran beliau dalam rangkaian menyerap Aspirasi Rakyat dan Pemerintah Kab. Dompu, Aspirasi tersebut di sampaikan langsung oleh Wakil Bupati, Ketua dan Anggota DPRD dan Sekda, penjelasan teknis terkait progres pelaksanaan serta kendala mega proyek Raba Baka Kompleks (RBK) oleh Balai Wilayah Sungai Mataram, PT. Nindya Karya, serta beberapa SKPD teknis lainnya. Semua harapan dan juga berbagai persoalan yang disampaikan dengan serius dicermati oleh beliau dan beliau berjanji untuk menjembatani penyelesaian serta akan menindak lanjuti harapan masyarakat dan Pemerintah Kab. Dompu ke pemerintah pusat untuk dapat direalisasikan, terutama sekali yang terkait masalah Raba Baka Kompleks yang direncanakan berakhir 2018 nanti. 

Kunjungan kerja Wakil Ketua DPD RI Prof. DR. Farouk Muhammad di Kab. Dompu, kegiatan ini dilaksanakan di Pendopo Bupati Dompu dan dihadiri oleh Dinas terkait di lingkup Pemkab Kabupaten Dompu.

Kesempatan itu pula dimanfaatkan pemkab setempat untuk menyampaikan berbagai hal yang berkaitan dengan proses pembangunan mega proyek yang digelontorkan pemerintah pusat. Dalam pertemuan itu, Wakil Bupati Arifuddin, Ketua DPRD Yuliadin bersama beberapa orang anggota DPRD, Sekda Dompu H Agus Bukhari dan sejumlah pimpinan SKPD bersama-sama membahas persoalan ijin Kementerian Kehutanan dihadapan Farouk.

“Persoalan perijinan kementerian secepatnya saya akan bahas dengan kementerian sesampai di Jakarta nanti,” ungkap Farouk Muhammad. Selain persoalan ijin kementerian, sejumlah masalah sosial kemasyarakatan yang mencuat akibat adanya pembangunan RBK juga dibahas panjang lebar.

Namun persoalan tersebut diyakini Farouk bisa terselesaikan oleh pemerintah setempat bersama dengan lembaga legislatif daerah. Pria berdarah Suku Mbojo ini menghimbau kepada Pemkab khususnya SKPD terkait agar segera menyelesaikan syarat perijinan untuk pembahasan di tingkat kementerian. “ Supaya apapun yang menjadi hambatan ijinnya nanti ada solusinya,” katanya.

Sedangkan Ketua DPRD Yuliadin dalam kesempatannya memberikan himbauan kepada PT. Nindi Karya agar intens melakukan koordinasi dan komunikasi dengan DPRD dan pemerintah supaya persoalan yang muncul bisa terselesaikan. “Minimal kita bisa mendapatkan solusi dari apapun yang menjadi persoalan,” pinta Sekretaris DPD PAN Dompu ini. (Rif)
 
Top