GuidePedia

Bandung, Global Post - Hak masyarakat untuk memperoleh keadilan harus diperjuangkan, tanpa melihat siapa dan bagaimana masyarakat tersebut. Masyarakat bisa menentukan pilihannya untuk membantu memperoleh keadilan. Salah satunya adalah Kongres Advokat Indonesia (KAI) yang dibentuk melalui Kongres Nasional pada tanggal 30-31 Mei 2008 yang dipelopori oleh almarhum Prof. Dr. Adnan Buyung Nasution, SH yang merupakan salah satu Advokat ternama di Indonesia. Berdirinya Kongres Advokat Indonesia ini dihadiri oleh 3000 Advokat dari seluruh Indonesia.

“KAI ini didirikan berdasarkan Akta Pendirian No 08 tanggal 28 Oktober 2008, dibuat oleh Rini Syahdiana, SH Notaris di Jakarta dan dilakukan perubahan dengan Akta Nomor 27 tanggal 27 Juni 2014 yang dibuat oleh Notaris Periasman Effendi, SH di Tangerang dengan nomor pengesahan dari Kementrian Hukum dan Ham Republik Indonesia Nomor AHU-00272.60.10 Tahun 2014 tanggal 30 Juni 2014,” demikian menurut President Kongres Advokat Indonesia Adv. H. Tjoetjoe S. Hernanto, SH, MH, CLA  baru-baru ini saat berkunjung ke kantor DPD KAI Provinsi Jawa Barat yang beralamat Jalan Situsari VII No. 63 Cijagra Kota Bandung.

Pada tahun 2016 ini, Kongres Advokat Indonesia (KAI)  kembali melaksanakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA)  yang rencana dilaksanakan pada tanggal 18 – 26 April 2016 untuk wilayah Jawa Barat yang dipelopori oleh DPD KAI Jabar bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Hukum Bandung (STHB), lanjutnya.

Tujuan dari Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) ini untuk memaksimalkan keterampilan serta keahlian calon-calon advokat yang telah berhasil lulus ujian advokat beberapa waktu yang lalu, ungkapnya.
Ketua DPD Kongres Advokat Indonesia (KAI) Jawa Barat, Adv Erwin B. Haris, SH. CLA mengatakan, “kami sangat bangga dapat bekerja sama dengan STHB dalam penyelenggaraan PKPA ini, karena kami meyakini bahwa STHB mempunyai tenaga pengajar yang tidak perlu diragukan lagi kompetensinya dalam Ilmu Hukum,” ujarnya.

Calon-calon Advokat KAI yang mengikuti PKPA ini akan dapat berkontribusi positif bagi upaya penegakan hukum setelah mereka terjun langsung dan menjalani profesinya, ucapnya.

PKPA ini akan disampaikan oleh praktisi hukum, Hakim Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri  bahkan Pengadilan Tata Usaha Negara serta dosen dari STHB sendiri dan Advokat KAI yang sudah berkontribusi di mata masyarakat. Kami juga berharap seluruh peserta PKPA ini dapat mengikuti dengan baik dan setelah itu akan mengikuti prosesi Penyumpahan Advokat KAI di Pengadilan Tinggi Bandung, lanjut Erwin.

Calon Advokat KAI ini kedepannya harus bisa bersinergi dengan seluruh aparat penegak hukum lainnya, bahkan juga dengan Advokat dari organisasi-organisasi lain, mereka itu rekan sejawat, dan harus bersikap saling menghargai dan memiliki solidaritas dalam arti yang positif sesuai dengan prinsip officium nobile yang menjadi pedoman bagi seluruh advokat KAI demi penegakkan hukum di Indonesia yang lebih biak dan berkeadilan, sambungnya.

Adapun peserta yang akan ikut Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) ini sebanyak 100 orang se-Jawa Barat, sedangkan yang hanya pembekalan karena sudah mengikuti PKPA ini sebanyak 75 orang, imbuhnya.

Acara PKPA nantinya akan di buka langsung oleh President KAI pada hari senin (18/04) jam 15.00 WIB, tutup Erwin. (ARV)
 
Top