GuidePedia


Tanggamus, Global Post - DPRD Tanggamus pada selasa (19/1) menggelar rapat paripurna penyampaian rancangan peraturan daerah (raperda) ketiga raperda yang disampaikan wakil bupati Hi. Samsul Hadi, M.Pd.I kepada DPRD itu untuk dibahas secara seksama.
            
 Ketiga raperda tersebut tentang rencana detail tata ruang (RDTR) kecamatan, raperda  tentang irigasi, dan raperda tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten Tanggamus no.03 tahun 2013 tentang retrebusi pemaikaian kekayaan daerah.

Rapat paripurna itu dihadiri 37 anggota DPRD dan dipimpin ketua DPRD Tanggamus Heri Agus Setiawan, S.Sos turut hadir dalam rapat wakil ketua II Aris Budiyanto, S.Pd Wakil ketua III Sunu Jatmiko, S.Sos serta Sekab Tanggamus Drs. Hi. Mukhlis Basri.

Wakil Bupati Tanggamus Hi. Samsul Hadi mengatakan penyampaian tiga raperda ini karena diperlukan penetapan kebijakan daerah untuk menjadi pedoman yang memiliki legalitas kuat dalam pelaksanaannya karenannya, pemkab menyampaikan tiga raperda kepada DPRD Tanggamus.

Raperda tentang RDTR Kecamatan tahun 2015-2035 ini disusun dengan mempertimbangkan pelaksanaan ketentuan pasal 31, peraturan daerah (perda) Kabupaten Tanggamus nomor 16 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah Tanggamus sehingga perlu menetapkan perda tentang RDTP Kecamatan kota Agung Timur, Limau dan Cukuh Balak.

Sementara raperda tentang irigasi ini diperlukan karena sumber daya air untuk kepentingan pertanian perlu diselenggarakan dalam suatu system irigasi guna mendukung kesinambungan ketersedian dan kecukupan air yang dapat digunakan oleh masyarakat.

Raperda tentang perubahan atas perda kabupaten Tanggamus no. 03 tahun 2013 tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah dengan pertimbnagan bahwa dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) maka dipandang perlu melakukan upaya melalui itensifikasi dan ekstenfikasi  retrebusi daerah.
“Selanjutnya retrebusi pemakaian kekayaan daerah yang diatur dalam perda No. 03 Tahun 2013 belum sesuai dengan kebutuhan karena belum mencakup seluruh objek yang menjadi sumber pendapatan dari sector retribusi,“ ujar Samsul sapaan akrab wabup Tanggamus.
 
Tentunya sambung dia ketiga raperda yang diajukan selain menjalankan amanat Undang-undang juga sebagai upaya meningkatkan kemandirian daerah sesuai dengan semangat otonomi daerah, walupun penyusunan raperda ini telah mempertimbangkan berbagai aspek khususnya kepentingan dan kemampuan masyarakat.
“Karenanya melalui pembahasan raperda ini diperlukan masuknya saran dari DPRD yang terhormat dari kesempurnaan produk hukum yang kita berlakukan sehingga nantinya dapat disetujui dan ditetapkan menjadi perda Kabupaten Tanggamus,“ kata Samsul.

Perda ini lanjutnya, akan memberikan manfaat bagi pembangunan derah dan kesejahteraan masyarakat Bumi Begawi Jejama yang kita cintai ini. “Kiranya anggota dewan dapat membahas dan menyetujui raperda yang kami sampaikan ini,” kata dia.

Sementara itu ketua DPRD Heri Agus Setiawan mengatakan hasil penyampaian tiga raperda dari eksekutif tersebut selanjutnya akan dibahas oleh badan muasyawarah untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut oleh badan pembentukan peraturan daerah (Banperda) (Amr/Adv)
 
Top