GuidePedia

Gelombang demokratisasi sudah bergulir dengan kencang pasca reformasi 1998, mulai dari tingkat supra struktur politik sampai pada infrastruktur politik melakukan restrukturisasi paradigma serta kinerja mereka agar bisa sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. 

Iklim demokrasi merasuki seluruh elemen bangsa Indonesia, mulai dari pemilihan Presiden, gubernur, walikota /bupati, sampai ke tingkat pemilihan RT dan RW semuanya kental dengan nilai-nilai demokrasi yang dilakukan secara langsung sesuai dengan napas demokrasi itu sendiri. Lalu apa yang dilakukan PGRI dalam menyesuaikan diri dengan dinamika demokrasi di negeri ini ?. pemilihan ketua PGRI tingkat kota atau kabupaten misalnya, masih dilakukan dengan sistem perwakilan tertutup, sehingga menghasilkan calon–calon yang profesionalitas serta kapasitasnya juga tertutup dan ada di wilayah abu, padahal bukan kah guru merupakan garda terdepan untuk mendidik generasi muda agar bisa hidup sesuai dengan nilai-nilai demokrasi ?.

Konsepsi demokratisasi selalu disosialisasikan oleh guru-guru kepada peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar, guru berusaha jadi role model yang paling dekat dengan kehidupan peserta didik, lalu kenapa disaat guru berusaha menginternalisasikan nilai-nilai demokrasi kepada peserta didik, justru diganggu oleh mekanisme dan sistem suksesi kepemimpinan di organisasi gurunya itu sendiri malah masih menggunakan sistem yang kurang demokratis?, bukankah guru merupakan salah satu agen demokrasi bagi generasi muda ?, bukankah guru merupakan golongan elit intelektual yang sudah seharusnya mampu menjalankan suksesi kepemimpinan dalam tubuh organisasinya secara intelek pula?.

Semua elemen bangsa Indonesia sudah dipercaya untuk melakukan pemilihan umum secara langsung dalam memilih pemimpin mereka diberbagai tingkatan. Hak itu diberikan tanpa melihat back ground pendidikan mereka, dan itu terbukti berhasil  para pemilih yang kebanyakan merupakan masyarakat dengan tingkat pendidikan menengah kebawah bisa menjalankan hak dan kewajiban politik mereka secara bertanggung jawab. Berkaca pada kasus tentang keberhasilan masyarakat akar rumput dalam mekanisme suksesi kepemimpinan, masihkah organisasi guru (PGRI) menutup kesempatan pada seluruh anggota tanpa kecuali, untuk menentukan pemimpin mereka secara langsung melalui pemilihan raya ?.

Kebijakan yang tidak populis

Mekanisme pemilihan ketua dan pengurus PGRI melalui sistem perwakilan tertutup berpotensi menghasilkan kebijakan-kebijakan yang tidak populis dan justru bertentangan dengan aspirasi dari guru sebagai anggotanya. Penarikan iuran sepihak tanpa melalui mekanisme dan sosialisasi yang terstruktur seperti yang terjadi di kota Tangerang misalnya, menimbulkan priksi serta pro dan kontra yang memantik api konflik diantara guru-guru itu sendiri. Seharusnya kebijakan apapun yang dikeluarkan oleh pengurus PGRI wajib melalui penelitian mendalam tentang kebutuhan real dari anggota, bukan hanya kebutuhan ketua atau pengurus saja.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan PGRI lebih kepada kegiatan formalistik tanpa kebermaknaan mendalam. Peringatan hari ulang tahun PGRI seolah-olah merupakan hajatan terbesar organisasi ini sehingga setiap sekolah harus ikut berfartisipasi mulai dari sumbangan dana, spanduk, baligo atau hal-hal yang menyangkut aksesoris yang sebenarnya kurang bersinggungan dengan kebutuhan pokok dari anggota PGRI itu sendiri. Advokasi, merupakan kebutuhan real dari guru-guru. Ketika sertifikasi telat, ketika guru honorer meneriakan jeritan pilu mereka, ketika ada guru yang tersangkut kasus hukum, ketika guru butuh informasi terbaru dan upgrading kualitas kompetensi mereka, ketika guru-guru ingin informasi dan kemudahan administrasi dalam melanjutkan pendidikan, semuanya berlalu begitu saja tanpa ada pendampingan secara total dari PGRI. Lalu dimana PGRI ketika guru-guru memerlukan advokasi dari organisasi nya ?.

Dengan tidak menegasikan keberhasilan dan prestasi dari beberapa pengurus PGRI tingkat kabupaten kota di Indonesia, nampaknya guru harus mulai memikirkan untuk melakukan perubahan mendasar dari AD dan ART PGRI tentang perekrutan anggota, suksesi kepemimpinan serta mekanisme kerja yang jelas dari PGRI. Perekrutan anggota merupakan masalah awal di PGRI, setiap organisasi apapun biasanya melakukan proses sosialisasi dan seleksi bagi calon anggota. Hal itu dilakukan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang wujud dan eksistensi organisasi secara holistik, agar dihasilkan anggota anggota yang memang berniat masuk organisasi tersebut dengan sukarela yang pada akhirnya akan menimbulkan totalitas militansi dan semangat bagi kemajuan dan kesempurnaan organisasi.

Lalu apa yang dilakukan oleh PGRI dalam mekanisme perekrutan anggota?. Sebagai sampel penulis akan melihat yang terjadi di kota Tangerang. Proses perekrutan anggota PGRI di kota Tangerang dilakukan secara tertutup, anggota tidak tahu kapan dia mendaftar, tiba-tiba saja slip gaji mereka mendapat potongan iuran PGRI, padahal guru-guru (Pegawai Negeri Sipil) belum pernah mendaftar dan menandatangani kesepakatan untuk membayar iuran. Organisasi macam apakah yang melakukan perekrutan anggota secara paksa ?, bukankah kemerdekaan untuk berserikat atau tidak berserikat itu dilindungi oleh konstitusi di negeri ini ?. 

Apabila perekrutan anggota PGRI masih dilakukan dengan cara seperti ini, maka dapat dipastikan organisasi ini hanyalah organisasi pengumpul massa, bukan organisasi pencipta kader-kader yang berkualitas secara militan. Untuk memasuki atau menjadi pemeluk suatu agama saja kita diharuskan untuk melakukan tahapan terstruktur seperti ikrar kesediaan untuk memeluk agama tertentu yang dilakukan secara ikhlas dan sungguh-sungguh, Lalu apa jadinya bila ada organisasi yang tiba-tiba mencantumkan nama seorang manusia dikeanggotaan secara otomatis tanpa meminta kesediaan atau mengkonfrontasikan nya pada orang yang bersangkutan?. Alangkah absurd nya mekanisme seperti itu dilakukan oleh organisasi guru yang nota bene merupakan elemen sentral bagi pembentukan generasi muda Indonesia yang demokratis, jujur, terbuka, serta sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang menempatkan penghargaan tinggi bagi Hak Asasi Manusia.

Pemilu Raya

Melihat realitas dan tuntutan kesempurnaan bagi establisitas sebuah organisasi yang beranggotakan para pendidik, PGRI sudah seharusnya melakukan restrukturisasi system organisasi dengan membuka seluas-luasnya transfaransi rekrutmen anggota dan mekanisme suksesi kepemimpinan. Secara normatif, rata-rata guru merupakan lulusan S1 yang tentu secara kapasitas dan budaya politiknya jauh lebih baik daripada masyarakat kebanyakan.

Ironi nya, masyarakat luas justru sudah melakukan demokrasi langsung secara bertanggung jawab dalam memilih pimpinan mereka, sementara guru yang nota bene merupakan elit intelektual masih terkungkung dalam mekanisme lama melalui pemilihan dengan mekanisme perwakilan.

Sudah saat nya PGRI melakukan mekanisme suksesi kepemimpinan secara langsung, biarkan seluruh anggota PGRI yang memilih calon ketua mereka, jangan lagi ada deal deal transaksional dalam diri  oknum elite elit pengurus PGRI setiap pelaksanaan pemilihan ketua PGRI.  

Apabila pemilu raya dilakukan, secara teoritis tidak mungkin lagi terpilih ketua PGRI yang rangkap jabatan di bidang-bidang strategis dalam lingkup pemerintahan. PGRI adalah organisasi profesi, sehingga ketua nyapun harus merupakan orang yang mempunyai aktifitas di profesi tersebut. Tidak elok apabila organisasi guru diketuai oleh seorang Kabid atau Kadis di lembaga pemerintahan, karena secara konseptual  pasti akan terjadi konflik of interest yang membuat organisasi ini tidak netral, tidak independen dan tidak bisa menjadi penyambung lidah anggotanya secara total. ***(Penulis adalah ketua Forum Guru SMAN dan SMKN Kota Tangerang, guru di SMKN 6 Kota Tangerang)***.
 
Top