GuidePedia

Kab. Kediri, Global Post - Guna meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah telah diberikan kewenangan untuk memungut pajak. 
 
Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Kediri sudah ada dasar hukum yang mengatur dengan adanya beberapa aturan yang tertuang dalam Perda Kabupaten Kediri nomor 1 tahun 2011 tentang pajak daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan perda kab Kediri Nomor 12 Tahun 2012.

Untuk memperkuat landasan hukum di daerah bupati Kediri mengeluarkan Perbub Nomor 37 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis tata cara pelaksanaan PBB-P2 dan keputusan Bupati nomor 188.45/386/418.32/2012 tentang petunjuk teknis tatacara pelaksanaan PBB-P2 dan  Kep.kandispenda Kabupaten Kediri Nomor 061.2/2993/418.57/2012 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Tata Cara Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Dari beberapa pengertian tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) maka dapat dikategorikan 8 bagian diantaranya ; 1). Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 2). Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai,  dan/atau  dimanfaatkan  oleh  orang  pribadi  atau Badan, kecuali  kawasan  yang  digunakan  untuk  kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. 3). Bumi  adalah  permukaan  bumi  yang  meliputi  tanah  dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten. 4). Bangunan  adalah  konstruksi  teknik  yang  ditanam  atau dilekatkan  secara  tetap  pada  tanah  dan/atau  perairan pedalaman dan/atau laut. 5). Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak. 6). Surat  Pemberitahuan  Pajak  Terutang,  yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak. 7). Nilai Jual  Objek  Pajak, yang selanjutnya  disingkat  NJOP, adalah  harga  rata-rata  yang  diperoleh  dari  transaksi  jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek  lain yang sejenis, atau  nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.  8). Surat  Pemberitahuan  Objek  Pajak,  yang  selanjutnya disingkat  SPOP,  adalah  surat  yang  digunakan  oleh  Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan  Bangunan  Perdesaan dan Perkotaan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  perpajakan daerah.

Objek PBB-P2 adalah  Bumi dan/atau Bangunan yang  dimiliki, dikuasai, dan/atau  dimanfaatkan  oleh  orang  pribadi  atau  Badan, kecuali  kawasan  yang  digunakan  untuk  kegiatan  usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah : 1). Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut; 2). Jalan tol; 3). Kolam renang; 4). Pagar mewah; 5). Tempat olahraga; 6). Galangan kapal, dermaga; 7). Taman mewah; 8). Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan 9). Menara.


Objek Pajak

Objek  Pajak  yang  tidak  dikenakan  Pajak  Bumi  dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah  objek  pajak yang : 1). Digunakan  oleh  Pemerintah,  Pemerintah Provinsi  dan  Pemerintah Daerah  untuk penyelenggaraan pemerintahan; 2).  Digunakan  semata-mata  untuk  melayani  kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan  kebudayaan  nasional,  yang  tidak  dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; 3). Digunakan  untuk  kuburan,  peninggalan  purbakala, atau yang sejenis dengan itu; 4). Merupakan  hutan  lindung,  hutan  suaka  alam,  hutan wisata,  taman  nasional,  tanah penggembalaan yang dilaksanakan oleh desa, dan  tanah  negara  yang  belum dibebani suatu hak;  5). Digunakan  oleh  perwakilan  diplomatik  dan  konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan 6). Digunakan oleh badan atau  perwakilan lembaga internasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Besarnya Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.


Subjek Pajak

(1)        Subjek  PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. (2). Dalam hal atas objek pajak belum jelas diketahui Wajib Pajaknya,  Bupati dapat menetapkan subjek pajak sebagai Wajib Pajak.  (3). Dalam hal subyek pajak  dan Wajib Pajak tidak diketahui keberadaannya maka Bupati dapat memberikan tanda khusus atas tanah dan/ atau bangunan yang dimaksud.
            
 Bupati dalam menetapkan subjek pajak sebagai Wajib Pajak belum jelas diketahui Wajib Pajaknya, dapat melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Dispenda.

Dasar Pengenaan

1.         Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
2.         NJOP sebagaimana dimaksud pada nomor 1 terdiri dari NJOP Tanah dan NJOP Bangunan.
Tarif Pajak
Tarif Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan sebagai berikut :
a.         Untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyard rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen).
b.         Untuk NJOP diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyard rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

Perhitungan Pajak

Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan setelah dikurangi Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak. Yang mendapatkan NJOPTKP: (1) Wajib pajak yang hanya mempunyai sebidang tanah dan atau bangunan. (2) Wajib pajak yang mempunyai lebih dari satu bidang terdiri dari tanah dan bangunan semua, pengurangan NJOPTKP-nya diberikan pada obyek pajak yang ketetpan PBBnya terbesar.

Mutasi

Wajib pajak dapat mengajukan mutasi atas data Obyek/Subyek PBB-P2 yang diakibatkan oleh jual beli, waris, hibah atau sebab lain yang mengakibatkan berubahnya obyek/subyek PBB-P2.

Pembetulan

Pembetulan meliputi pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi tidak mengandung persengkongkolan antara fiskus dan wajib pajak, berupa kesalahan tulis, kesalhan hitung, kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan terhadap surat keputusan  atau surat ketetapan sebagai berikut : SPPT, SKPD, STPD, surat kep pemberian pengurangan PBB-P2, surat kep pengurangan denda administrasi, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, surat keputusan imbalan bunga, dan surat keputusan sanksi administrasi.

Pembatalan

Pembatalan apabila data salah yang meliputi data doubel dan data tidak ditemukan.

Pengurangan Ketetapan

Pengurangan ketetapan karena kondisi tertentu dan bencana alam

Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administratif
Keputusan sanksi administrasi didasrkan pada hasil penelitian

Tempat Pembayaran

Pembayaran PBB-P2 dilakukan di tempat pembayaran (TP). Pembayaran PBB-P2 di Kabupaten Kediri dilaksanakan secara on line sehingga pembayaran dapat dilakukan melalui :1.Kantor Kecamatan se Kabupaten Kediri, 2. Bank jatim (kantor kas pembantu dan Payment point Bank Jatim se kabupaten kediri, ATM Bank Jatim). Serta bank Jatim se Indonesia. (adv/gemboz)
 
Top