GuidePedia

Baturaja, Global Post - Kejaksaan Negeri (Kejari) Baturaja bekerjasama dengan Pemkab OKU menjalin kerjasama penandatangan perjanjian kerjasama bantuan hukum perdata dan tata usaha negara yang memiliki maksud dan tujuan untuk menjalin Kesepakatan Bersama dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi para pihak dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara secara seimbang dan proporsional. 

Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penanganan masalah hukum dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara baik di dalam maupun diluar Pengadilan. Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi kegiatan berupa pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Penandatanganan MoU itu dilakukan Sekda OKU, H. Marwan Sobri dan Kepala Kejari Baturaja, Sugeng Sumarno di ruang Abdi Praja kantor Pemda OKU, Kamis (10/03).

"Saat ini adanya penyerapan anggaran didaerah tidak sesuai standar yang berdampak terhadap pembangunan tapi  alhamduiilah OKU diatas standart. Nah untuk mengantisipasi hal itu maka kami siap mendampingi bantuan hukum, dengan catatan, hal itu harus sesuai aturan yang berlaku. Karena sesuai dengan dasar Intruksi Presiden no 7 tahun 2005 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dan UU RI nomor 16 tahun 2014 tentang kejaksaan, maka kami secara sepakat menjalin MoU ini.

"Ada ketakutan saat ini bagi para pejabat didaerah. Maka asalkan sesuai jalurnya  kami pastikan siap membantu bantuan hukum jangan takut,"  ucap Kepala Kejari Baturaja Sugeng Sumarno, SH saat berpidato dalam acara tersebut. 

Sementara itu Kabag Hukum Setda OKU Romson Fikri mengatakan, maksud tujuan ini sendiri tidak lain untuk upaya mewujudkan kepastian hukum dan keadilan hukum bagi pemkab OKU dibidang hukum perdata dan hukum tata usaha negara serta meminta bantuan hukum, pendapat/advis hukum dan pendamping hukum kepada kejari sebagai jaksa pengacara negara untuk memberikan bantuan hukum mewakili pemkab OKU.

Pendatangan kesepakatan itu sendiri kata dia merupakan perubahan isi kesepakatan bersama yang telah dilaksanakan pada tahun 2014 lalu dengan Kejari. "Kesepakatan lanjutan ini lebih diperluas dalam tindakan hukum lainya seperti pendampingan hukum," katanya.

Terakit Mou tersebut Pj Bupati Maulan Aklil yang diwakili Sekertaris Daerah (Sekda) Marwan Sobrie, berharap dengan adanya Mou ini sendiri sebagai landasan dapat memperkokoh pemahaman guna menjalankan tugas dan fungsi masing-masing. 

"Kami ucapkan terima kasih atas pendampingan, bekerjalah dengan baik, jujur dan benar.  Selain itu kami Intruksikan seluruh SKPD tidak ragu untuk penyerapan anggaran sesuai aturan untuk pembangunan. Dengan catatan pejabat harus mau belajar, harus dibangun jalinan bawahan dengan atasan dan reformasi birokrasi dengan semakin keratif dan pelayanan kerja yang berkualitas dengan berjalan sesuai aturan yang berlaku," harap Sekda.

Acara yang dipusatkan diruang abdi praja tersebut dihadiri seluruh petinggi di pemkab OKU diantaranya sekda Marwan Sobrie, asisten I Mirdaili, Asisten III Ahmad Tarmizi, seluruh kepala SKPD, kepala badan, kepala kantor dilingkungan pemkab OKU serta  Kejari Baturaja, wakil ketua DPRD OKU Indrawati, ketua komisi 1 DPRD OKU Yopi Saharudin, dan juga kepala pengadilan OKU. (Cah)
 
Top