GuidePedia

Pringsewu, Global Post - Rapat paripurna DPRD Pringsewu dengan agenda pengesahan 8 Ranperda menjadi Perda Kabupaten Pringsewu digelar di gedung DPRD setempat, dipimpin Ketua DPRD Pringsewu H. Ilyasa didampingi para wakil ketua, serta dihadiri Wakil Bupati Pringsewu H. Handitya Narapati SZP  beserta jajaran Pemerintah Kabupaten dan Muspida setempat.
 
Ranperda yang disahkan bersama tersebut yakni Ranperda Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Ranperda  Tentang Izin Reklame, Ranperda Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pringsewu Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Way Sekampung Pringsewu, Ranperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Alokasi Dana Pekon, Ranperda Tentang Pelarangan Prostitusi di Kabupaten Pringsewu, Ranperda Tentang Pengelolaan Persampahan, Ranperda Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima, serta Ranperda Tentang Mars Kabupaten Pringsewu.

Terkait Ranperda-ranperda yang disahkan tersebut, Wakil Bupati Pringsewu H. Handitya Narapati SZP membacakan sambutan tertulis Bupati Pringsewu H. Sujadi berharap dapat memenuhi harapan masyarakat, sekaligus dapat bermanfaat bagi kemaslahatan seluruh masyarakat Kabupaten Pringsewu. 

"Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dengan ditetapkannya Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten Pringsewu memandang perlu diterbitkannya Peraturan Daerah yang mengatur masalah pemberdayaan aset-aset daerah. Hal tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pringsewu sebagai penunjang pembangunan daerah, sekaligus untuk meningkatkan  kualitas pelayanan masyarakat dan memenuhi pembiayaan  penyelenggaraan pemerintahan. Begitu pula mengenai Ranperda Tentang Izin Reklame. Pemerintah Kabupaten Pringsewu berpendapat bahwa salah satu upaya untuk menciptakan, menjaga dan memelihara keindahan sekaligus melindungi kepentingan, keselamatan dan ketertiban umum, disamping untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dalam bidang  perizinan reklame, perlu dibuat suatu aturan yang jelas atau tatacara perizinan maupun ketentuan teknis lainnya atas  reklame dimaksud,  dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu," katanya.

Selanjutnya mengenai Ranperda Tentang Penyertaan Modal Pemkab Pringsewu Kepada PDAM Way Sekampung  Pringsewu, ia berpendapat bahwasanya PDAM Way Sekampung  sebagai Badan Usaha Milik Daerah yang menangani masalah air bersih perlu didukung agar dalam operasionalnya dapat berjalan dengan baik, lancar, optimal dan sehat.   Maksud penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PDAM Way Sekampung ini adalah dalam rangka mempercepat pembangunan dan meningkatkan pengembangan pelayanan kepada masyarakat Pringsewu. Terlebih lagi, Perusahaan Daerah sebagai unit ekonomi tidak dapat dipisahkan dari sistem perekonomian Indonesia,  yang merupakan sarana untuk menunjang kehidupan perkembangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi secara nyata, dinamis dan bertanggungjawab, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015.  Sejalan dengan hal tersebut, penyediaan air bersih, baik di daerah perkotaan maupun perdesaan, adalah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Mengenai Ranperda Tentang Perubahan Atas Perda No. 03 Tahun 2013 Tentang Alokasi Dana Pekon, adalah agar ADP berikut tatacara penggunaannya  dapat dilakukan secara benar, tepat, efektif dan akuntabel sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku, selain untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan penggunaan ADP  dimaksud.  Sedangkan atas Ranperda Tentang Pelarangan Prostitusi di Kabupaten Pringsewu, pemkab menyambut baik dan mendukung atas adanya perda ini, dan diharapkan akan menjadi  dasar hukum untuk melakukan  tindakan pemberantasan terhadap prostitusi dan perbuatan asusila lainnya, selain untuk melindungi masyarakat dari dampak  negative prostitusi dan perbuatan asusila.
Atas Ranperda Tentang Persampahan, kata dia, Pemkab Pringsewu berpendapat bahwa masalah pengelolaan sampah mau tidak mau harus ditangani secara serius, baik dan benar. "Seiring pertumbuhan jumlah penduduk dan  perkembangan pembangunan di suatu daerah, tentunya berkontribusi pada meningkatnya volume produksi sampah di daerah itu. Berkenaan dengan masalah tersebut, diperlukan suatu sistem pengelolaan sampah secara terpadu, agar permasalahan-permasalahan akibat sampah ini dapat diatasi dengan baik berikut dampaknya, dan sedapat mungkin harus diminimalisir. Mengingat selama ini pengelolaan sampah di Kabupaten Pringsewu belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan," ujarnya.

Terkait  Ranperda Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima, menurutnya masalah pedagang kaki lima merupakan masalah yang umum terjadi di banyak kota di Indonesia, termasuk di Pringsewu ini, sehingganya sebagai pembuat kebijakan, pemerintah juga harus bersikap arif dan bijaksana dalam menata para pedagang kaki lima tersebut. Peraturan Daerah Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima ini, lanjut dia, dimaksudkan sebagai pedoman  dalam menata para PKL, agar keberadaan mereka di satu sisi tidak menggangu ketertiban umum, dan  para Pedagang Kaki Lima juga dapat menjalankan usahanya dengan baik dan nyaman.

Terkait  Ranperda Tentang Mars Kabupaten Pringsewu, diuraikan bupati melalui wabup, bahwa  tujuan ditetapkanya Perda Mars Kabupaten Pringsewu dimaksud,  selain sebagai simbol budaya,  identitas, dan kebanggaan seluruh warga Pringsewu,  juga diharapkan dapat memupuk rasa persatuan dan kesatuan,  serta semangat membangun daerah bagi seluruh warga Kabupaten Pringsewu. 

"Penetapan Perda Mars Kabupaten Pringsewu yang merupakan ciptaan Saudara Bernardinus Putro Zardani ini,  juga berkaitan erat  dengan Undang-undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta," urainya. (Amr/Adv Humas)
 
Top