GuidePedia

Jakarta, Global Post – Kesedihan melanda para korban kejahatan penyerobotan tanah hak milik  Adat sebagaimana dimaksud pasal 1ö7 KUHP  dan penggelapan hak keperdataan  tanah milik  adat dengan menggunakan akta jual beli yang tidak sah untuk warkah sertipikat hak guna bangunan tanpa proses sertipikat hak milik adat oleh  Irsan Sutandinata pemilik Pt. Inti Utama Dharma atas tanah masyarakat betawi seluas 10 hektar  di  Rt. 04 dan Rt. 08 Rw.08  Kelurahan Pondok Kelapa Jakarta Timur sebagaimana dimaksud pasal 385 Kuhp  melibatkan oknum polsek  Duren Sawit Jakarta Timur.

Ironisnya Penyidikan perkara laporan Napih Bin Bengkek yang ditangani Iptu Polisi Slamet, SH dari unit IV Subdit Harda Reserse Polda Metro Jaya berdasarkan laporan polisi tanggal 5 Agustus 2015 yang penentuan pidana dan penyidikannya ditentukan Iptu Pol Slamet, SH, hingga saat ini belum dilakukan tindakan hukum.

“Saat ini setelah penyidik memeriksa tersangka Irsan Sutandinata dan Lurah Pondok Kelapa, penyidik belum melakukan tindakan penyitaan atas dokumen tersangka dan dokumen lurah pondok kelapa yang menggelapkan hak pelapor, karena pengakuan lurah Siska tidak didukung ketentuan pasal 19 peraturan pemerintah no. 10 tahun 1961 tentang akte jual beli atas tanah Perkis bin Biun yang pindah hak tahun 1966 kepada Pirah bin Perkis hanya berdasarkan catatan buku letter C.431 tanpa bukti dan itu dibenarkan penyidik tentang dokumen Irsan Sutandinata,” kata Drs. H. Mudjadid Dulwathan, SH.MH.MBL, kuasa hokum Napih bin Bengkek.

Lebih lanjut dikatakan dikatakan Ketua Umum Perlindungan Hak Asasi Manusia Independen ini, mestinya  penyidik punya kewajiban menjalankan penyidikan untuk pembuktian keterlibatan para pihak dalam aksi kejahatan. “Sejak awal para pelapor kecewa dengan pelayanan masyarakat akibat rekomendasi reserse piket tanggal. 5 Agustus 2015 tidak dikeluarkan untuk pelapor korban lainya yang memiliki hak atas yang diserobot Irsan  Sutandinata  terdiri dari  7 lokasi tanah yang seamparan dengan tanah pelapor Napih bin Bengkek selaku korban, dimana korban lain dengan objel tanah yang berbeda di lokasi tempat kejadian perkara tidak dapat pelayanan  yang sama oleh reserse piket. Akibat penanganan perkara yang merugikan korban, sehingga pada tanggal 17 Desember 2015 masyarakat betawi selaku korban mendatangi polda metro jaya pada sentra pelayanan kepolisian yang disambutolehi  komisaris polisi  Heru Agus, S.Sos terkaiti masaalah yang dialami  korban yang akhirnya  diterima dengan bukti laporan polisi No. Tbl. 5419 dan no.tbl. 5422 dan no.5423/x11/2015/pmj/dit reskrimu  terbit atas nama pelapor H. sambo dan H. Ronin serta  H. Noan,” urai Mujdadid memaparkan kepada Global Post.

Lebih jauh diungkapkan Mudjadid, semua korban berharap jangan hukum dimainkan penyidik yang notabene untuk menghentikan kewajiban menyidik, karena mafia tanah bisa membutakan penyidik dan pada saatnya kapolda wajib bertindak sebelum ditindak  hukum, kata dosen widya iswara pengajar percepatan anti korupsi untuk penjabat negara, sipil, TNI dan Polri. “Saya meminta kepada kapolri  agar sistem pelayanan masyarakat tidak dicampuri reserse karena dapat merusak hukum dan menjadikan korban pelapor sebagai alat pencari uang  yang berujung pada penyalagunaan jabatan,” tandasnya.

Dikatakan Mudjadid kalau dirinya juga meminta kepada Zulham Effendy, sik,MH selaku kanit IV Subdit Harda agar kliennya Napih bin Bengkek dengan tersangka H. Nasir pelaku penyerobotan tanah sawah dan barang bukti sesuai TKP dan pelaku perusakan padi dan pematang sawah dengan menggunakan alat berat dan 10 unit mobil untuk menguruk pada 5 Agustus 2u15 hingga sekarang oleh tersangka Hermanto supaya segera dilakukan tindakan. Sebab kata dia, selama ini tidak ada tindakan yang dilakukan Slamet selaku penyidik terhadap penggelapan barang tidak bergerak sebagaimana dimaksud pasal.385 kuhp. Hal ini sesuai bukti sertipikat dan akte jual beli dan girik letter C yang terbukti tidak memenuhi aturan proses hukum sebagaimana dimaksud pasal.19 peraturan pemerintah no.10 tahun  1961 jo pasal. 20 undang undang no.5 tahun 1960 termasuk dokumen lurah pondok kelapa membuktikan adanya tindakan penggelapan oleh lurah dalan membuat keterangan tanah, ungkapnya.

Masih menurut Mudjadid, karena Perkis meninggal pada tahun 1959 sementara surat lurah tahun dikeluarkan 1966, “Ini membuktikan penyidik Iptu Slamet, SH tidak melihat dengan cermat penggelapan yang dilakukan sebagaimana laporan korban kejahatan mafia tanah. Mohon Bapak ketahui karena dalam penyidikan ada keanehan yang terjadi, terutama mulai pemberkasan dan cara  Iptu Slamet dalam beracara terkesan membiarkan lurah dan Irsan Sutandinata dan  Nasir serta Henarto tidak ditindak sesuai pasal.167 jo pasal. 385 KUHP dan membiarkan pelaku kejahatan tetap merusak hak pelapor tiap  malam. Padahal sudah berkali kali kami sampaikan, tapi tidak ada tanggapan yang serius. Selaku pelapor kami mohon perhatian  kanit harda IV,” pintanya.
 
Top