GuidePedia

Baturaja, Global Post – Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Sumatera Selatan, akan mengadakan pemilihan kepala Desa serentak yang akan di gelar pada pertengahan 2016 mendatang.  Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten OKU, Wibisono didampingi Kabid Pemerintahan Desa M. Kholik, mengatakan, Pilkades akan di laksanakan di 57 desa dari 13 kecamatan.

Ditambahkan M. Kholik di sela-sela sosialisasi Pilkades serentak terdahap 13 camat, 143 Kepala Desa, 143 Sekretaris Desa dan 143 Ketua BPD, yang berlangsung di Aula Serbaguna Gedung Kesenian Baturaja, pada Selasa (29/12) lalu. “Pilkades serentak ini kita sudah siap menyelenggarakan, termasuk regulasinya kita juga sudah ada. Tinggal pelaksanaannya yang Insya Allah akan berlangsung pertengahan tahun 2016,” terang Kholik.

Menurut dia, untuk memantapkan kesiapan menyelenggarakan Pilkades serentak, setelah menggelar sosialisasi, kemudian dilanjutkan bentuk panitia kabupaten untuk usulan tahapan di bulan Februari 2016 sudah terbentuk. Bahkan, mengenai pendanaan juga sudah dianggarkan di APBD 2016 sebesar Rp 2,1 miliar untuk 57 desa yang bakal menggelar Pilkades serentak.

“Secara finansial dan juga perangkat bisa dikatakan kita sudah siap. Tinggal lagi, pemantapan waktu untuk diselenggarakan Pilkades serentak. Kalau melihat dari masa jabatan, kita perkirakan pertengahan tahun ini sudah bisa dilakukan. Anggaran semua ditanggung oleh pemerintah melalui APBD,” bebernya.

Masih lanjut Kholik, Pilkades serentak sendiri akan dilakukan dalam tiga gelombang, yakni di 2016, 2018 dan di 2020. Untuk itu, tugas selanjutnya ialah, mendata desa-desa yang masa jabatannya akan berakhir, untuk dikelompokkan bakal menyelenggarakan Pilkades. “Tentunya ini untuk mempersiapkan anggaran yang dibutuhkan. Sebab, anggaran harus dipersiapkan sebelum anggaran disahkan. Jika tidak, tentu akan mengganggu tahapan nantinya,” ucapnya.

Sementara itu tokoh Aktivis di wilayah OKU Harno Pangestoe yang juga sebagai Korwil Bhayangkara Utama untuk Sumsel mengatakan, Pilkades serentak merupakan satu hal yang wajib kita pikirkan bersama, sehingga hal tersebut bisa menumbuhkan informasi kepada masyarakat, dan memberikan Hak kepada Masyarakat Desa seperti yang tertuang dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 68 ayat (1) Huruf (a) meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Lebih jauh dikatakan Harno Pangestoe, diharapkan agar pemerintah daerah bisa memberikan sosialisasi pemahaman kepada masyarakat guna melahirkan kepala desa (kades) yang benar benar mengabdi kepada masyarakat. “Yang terpenting, pilkades serentak yang akan di laksanakan bisa melahirkan pemimpin yang amanah dan mengabdi pada masyarakat,” katanya.

Harno berharap Pilkades serentak sendiri harus diperhatikan, apa lagi dengan menggunakan dana APBD yang tidak sedikit, hal ini jelas akan menjadi perhatian kami selaku Kontrol sosial. Sehingga dapat disesuaikan dengan anggaran, apakah Pilkades serentak secara utuh, atau dilakukan dengan bergelombang.
Ia juga menegaskan bahwa realisasi dana desa merupakan salah satu hal yang wajib diperhitungkan bersama, sehingga ke depan tidak ada kepala desa yang “terjebak” dengan dana bantuan yang bertujuan untuk peningkatan program pemerintah,pungkasnya. (Cah)
 
Top