GuidePedia

Nunukan, Global Post – Nampaknya Pekerjaan pembangunan Gedung Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang berlokasi di jalan Sei Bilal, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan - Kalimantan Utara yang dikerjakan oleh CV. Sandrilla Pratama dengan Nomor kontrak:15/SPK/PPK-DAK/BLHD/IX/2015, tanggal 22 September 2015 dengan biaya sebesar Rp.298.900.000,- yang bersumber dana dari APBD Kabupaten Nunukan (DAK dan Pendamping DAK), kini Keberadaannya disesalkan oleh warga Rt. 20 Jalan Sei Fatimah, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan.

Pasalnya, keberadaan pekerjaan pembangunan gedung Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang dimaksud, sampai saat ini selain belum juga difungsikan layaknya pengolahan sampah oleh instansi yang berkopenten, juga  tidak melalui koordinasi ataupun Pemberitahuan kepada warga setempat yakni warga Rt. 20 Jalan Sei Fatimah, Kelurahan Nunukan Barat tentang fungsi Pembangunan Gedung TPST. Bahkan lokasi pembangunan Gedung TPST tersebut juga diduga tidak sesuai dengan apa yang tertulis dalam papan proyek yakni, lokasi Jalan Sei Bilal sementara Pembangunan Gedung TPST tersebut di bangun dijalan Sei Fatima RT. 20, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan. Hal ini dikatakan oleh Muchdhor, selaku Ketua Rt. 20, Kelurahan Nunukan kepada Global Post dan SKM HR pada pekan kemarin.

Lebih lanjut kata Muchdhor (Ketua Rt. 20 - Red) bahwa, sebenarnya upaya pemerintah daerah ingin mensejahterakan masyakat dengan menyediakan berbagai fasilitas pembangunan  seperti TPST, ini sudah sangat baik dan patut mendapat acungan jempol namun, sangat disayangkan karena sebelum adanya pekerjaan pembangunan Gedung TPST ini, kami selaku RT bersama warga tidak mendapat pemberitahuan baik secara lisan maupun tertulis dari BLHD Nunukan dan pihak kontraktor tentang adanya pembangunan ini, difungsikan untuk apa dan keamanannya seperti apa? “Karena pembangunan ini belum difungsikan tapi kaca jendela bagian belakang sudah mengalami kerusakan, pertanyaannya,  kira-kira siapa yang bertanggung jawab,” ujarnya.

Muchdhor menambahkan, untuk itu harapan kami kepada pemerintah daerah khususnya Instansi yang berkopenten supaya hal yang kurang koordinasi ini jangan terjadi lagi demi untuk kesinambungan dan kemapanan rakyat. “Tujuan adanya pembangunan ini untuk kesejahteraan rakyat. Kalo semua RT dibuat seperti ini maka ini namanya amburadul,” ungkapnya. (Tim)
 
Top