GuidePedia

Bengkulu, Global Post - Tepatnya hari selasa 5 Januari 2016 anggota DPRD provinsi Bengkulu mengadakan sidang yang dihadiri langsung oleh ketua DPRD prov. Bengkulu Ikhsan Fajri, S.Sos, pejabat gubernur Bengkulu H. Suhajar Diantoro, Danrem 041/Gamas Letkol Inf Fajar Budiman Sip, Danlanal Bengkulu Letkol laut CP. M. Nizar Ghadafi, Kapolda Bengkulu, Kejaksaan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu,  pengadilan Tinggi Agama Bengkulu serta rektor perguruan tinggi negri dan swasta yang ada di
prov. Bengkulu.

Adapun rencana materi masa persidangan tahun 2016 diantaranya; 1). Pembukaan dan penetapan materi dan jadwal kegiatan rapat paripurna DPRD Prov, Bengkulu masa persidangan ke I tahun 2016. 2). Laporan badan musyawarah tentang penetapan materi dan jadwal masa persidangan ke I tahun 2016. 3). Pembahasan raperda yang diusulkan oleh Gubernur tentang perubahan atas perda prov. Bengkulu nomor 6 tahun 2007 tentang pokok pokok pengelolaan keuangan daerah. 4). Pergatian antar waktu (PAW) anggota DPRD prov. Bengkulu. 5). Lanjutan pembahasan Raperda inisiatif DPRD tahun 2015 tentang;  a. retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga asing (IMTA). b. Penyiaran televisi berlangganan melalui kabel

Ke 6). Menjaring aspirasi masyarakat ke daerah pemilihan masing-masing masa sidang ke I tahun 2016 7). Penyampaian LKPJ Gubernur tahun anggaran 2015. 8). Laporan kegiatan reses masa sidang ke I tahun 2016. 9). Pengesahan risalah rapat paripurna DPRD Bengkulu masa persidangan ke III tahun 2015. 10). Dan lain-lain yang di anggap perlu. 11). Penutupan masa persidangn ke I tahun 2016.

Adapun nota pengantar rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah yang di sampaikan penjabat Gubernur Bengkulu H. Suhajr Diantoro sebagai mana kita ketahui bersama bahwa peraturan daerah prov. Bengkulu No. 6 tahun 2007 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah adalah pedoman dalam sistem pengelolaan keuangan daerah di provinsi Bengkulu yang secara hierarki merupakan turuan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. (Halian)
 
Top