GuidePedia

Depok, Global Post - Komisi Nasional (Komnas) Perlindungan Anak menilai Depok belum layak menjadi Kota Ramah Anak. Hal tersebut dikarenakan peningkatan jumlah kasus anak yang menjadi korban kejahatan dan hidup dijalanan serta mendapat kekerasan masih terus terjadi setiap tahun.

Menurut Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait mengatakan, pemberian penilaian Depok Kota Layak Anak. Karena Depok belum ramah terhadap anak itu disebabkan  kasus yang dihadapi anak dibawah umur  tersebut tidak dapat diretas oleh Pemkotnya sendiri. Padahal progam yang dirancang sejak tahun 2011 tersebut  sudah berjalan dengan menelan anggaran besar. Namun kasus kekerasan terhadap anak terus meningkat setiap tahun tanpa ada penanganan yang dapat diselesaikan, paparnya.

Dikatakan Arist, Jika disebut Depok menuju Kota Layak Anak, kami masih setuju. Tapi, kalau disebut Depok Kota Layak Anak (KLA) itu terlalu berlebihan, karena kecenderungan  kasusnya masih meningkat. Sampai lima tahun ini  tidak ada proges yang kami lihat dan dirasakan  jadi penilaian  terhadap progam  dan sebutan  Depok Kota Layak Anak harusnya dihapus, tegasnya.

Lebih jauh dikatakan Arist, adanya kecenderungan peningkatan kejahatan terhadap anak di Kota Depok dengan penyelesaian kasus tersebut  tidak berimbang. Dimana solusi dan pemecahan  kasus untuk diturunkan  tidak sama sekali terlihat dan dirasakan, justeru fasilitas yang disediakan untuk mensukseskan progam itu dalam meminimalisir dampak dari meroketnya kasus itu tidak ada sama sekali terealisasi, jelasnya.

Depok menempati urutan ketiga sebagai Kota yang banyak kasus kejahatan terhadap anak untuk wilayah Jabotabek. Coba saja perhatikan di Depok banyak anak jalanan atau anak yang tinggal dijalan. Depok juga kurang ruang terbuka hijau ke daerah pelosok masih banyak anak yang tidak mendapat pelayanan kesehatan dan pendidikan yang memadai, ujarnya.

Dalam catatan Komnas PA, imbuh Arist, menunjukan pada tahun 2014 sampai tahun 2015 terjadi peningkatan kasus kejahatan terhadap anak sampai 28 persen atau hampir 458 kasus kekerasan yang terjadi dan dilaporkan tidak ada satupun yang mampu diselesaikan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui instansi yang menangani persoalan yang menimpa anak, bebernya.

Sementara itu, Kepala Badan Pemberdayaan  Masyarakat  dan Keluarga (BPMK) Kota Depok Widyati Riyandani menanggapi masalah tersebut mengatakan jika pihaknya telah berupaya mewujudkan Depok menjadi kota ramah anak. Dengan cara memenuhi hak anak, sebagaimana tertuang dalam 31 indikator yang meliputi pemenuhan hak sipil dan kebebasan anak, lingkungan keluarga dan pengasuhan, pendidikan, kesehatan dan perlidungan khusus, ucapnya.

Dikatakan Widyati, aksi atau penerapan dari kebijakan besar itu saat ini diprioritaskan pada setiap anak sampai usia 18 tahun harus memiliki akta kelahiran dan setiap anak sekolah memiliki kartu identitas pelajar yang berfungsi sebagai  kartu potongan harga  jika berbelanja  kebutuhan sekolah  di sejumlah toko, tuturnya.

Lebih lanjut Widyati, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait dalam mengintensifkan progam ketahanan keluarga sampai pada tingkat keluarga inti. Bahkan, sudah melibatkan anak atau kebutuhan hak anak dalam musrembang ditingkat RT/RW sampai kota untuk mewujudkan pembangunan Depok kota ramah anak. Kalau sekarang ternyata ada peningkatan kejahatan terhadap anak, hal ini menjadi bahan evaluasi, ditingkat mana pemenuhan hak anak yang masih menjadi masalah besar, terkendala, tandasnya. (Jopi)
 
Top