GuidePedia

Jakarta, Global Post - Dalam sejarah Pemerintahan republik Indonesia ternyata Joko Widodo adalah pemimpin  bangsa Indonesia yang pandai meminjam tangan penguasa partai politik dan tidak mau menjadi budak pemain politik. 
 
Demikian dikatakan Drs. H. Mudjadid Dulwathan, SH. MH. MBL selaku Ketua Umum Lembaga Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia Independen di Indonesia. Lebih jauh dikatakan widya iswara ahli madya pengajar anti percepatan korupsi untuk aparatur Negara ini, Kepemimpinan Jokowi, kata Mudjadid, didasari management salf mastery, yakni sebuah kemampuan dapat merubah situasi dengan sikap sadar tanpa dikendalikan pihak lain dan mampu membaca bahaya dan pengaruh luar dirinya terhadap jiwanya seperti ciri ciri jiwa sehat dimiliki seseorang sebagaimana dimaksud WHO.

Organisai Kesehatan  Dunia (WHO) pada tahun 1956 menyebutkan bahwa Jokowi adalah pemimpin sehat jiwa,  kata pengajar aparatur negara ini yang juga alumni pusat pengembangan management  dan juga pengajar bela negara untuk aparatur negara agar tetap berpikir positif  sebagai mana diketahui selama ini Mudjadid adalah pengajar organisasi politik yang ditugaskan dari Kementrian Pertahanan dan Lembaga Administrasi Negara.

Dan perlu juga diketahui bahwa pada tahun 2016  presiden telah menyetujui Mudjadid Pensiun dari jabatan fungsionil widya iswara. Masih menurut advokat Mudjadid, Jokowi adalah manusia langka dan tidak seperti presiden Indonesia lainya. Jokowi bukan milik partai politik. Hal ini terbukti partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak mampu mendikte Jokowi dalam memimpin negara. Kenapa? Karena Jokowi presiden pilihan rakyat Indonesia, bukan presiden Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, ujarnya.

Jokowi, kata mudjadid, merupakan ahli managemet pasar di Solo dengan Rakayu Budi, beliau ahli komunikasi dan mampu melakukan kombinasi ilmu dan pengetahuan serta punya perhitungan dan mampu berpikir  black militer tanpa konflik sosial dengan lawan politiknya.

Dikatakan Presiden Partai Amanat Pejuang Reformasi Republik Indonesia (PAPRI) ini, walau penegakan hukum Jokowi belum sepenuhnya merata, tapi setidaknya masih menjadi harapan rakyat buta huruf korban kejahatan mafia yang masih banyak belum disentuh polri, KPK dan kejaksaan. “Ya salah satunya seperti laporan rakyat betawi di kelurahan Pondok Kelapa  Jakarta Timur. Kasusnya diabaikan polisi dan KPK karena pelaku, dalam hal ini Irsan Sutandinata selaku pemilik Pt. Inti Utama Dharma diisukan orang  pemda DKI Jakarta telah memperalat lurah dan camat serta kantib wali kota Jakarta Timur,” ujarnya. 

Padahal, tambah dia, KPK dan polri wajib menberantas mafia tanah. “Saya yakin Jokowi bersih lingkungan dan bukan kader partai komunis seperti diisukan kelompok tangan tangan berdarah yang berdosa pada anak anak yang diduga tersangkut G 30 S/PKI. Dan ironisnya kini muncul  issue  PKI bangkit bersama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan teror politik memeras militer melalui tangan tangan berdarah,” ungkapnya.
Jeleknya lagi, kata Mudjadid, ada pihak yang sengaja membangun opini Jokowi dijadikan sebagai target issue, bahwa beliau sebagai anak PKI. “Ini tantangan Jokowi kedepan dalam membangun negara pancasila,” kata  Mudjadid selaku mantan kontra intelijen dari pusat intelijen strategis yang masih memantau kejahatan politik ini mengingatkan  kepada Jenderal sutiyoso selaku  Kepala BIN agar membangun agen agen kontra intelijen di satuan angkatan serta menggalang agen agen kontra intelijen dengan kader partai dan pers media massa. 

Mudjadid yakin  Kepala BIN Sutiyoso sebagai alumni Cilendek tahun 1978 itu pasti mampu mereorganisasi sistem kontra dan melakukan penggalangan media massa agar informasi kejahatan dapat melumpuhkan rencana kejahatannya sebelum terwujud dan jangan kejahatan menjadi target ciptaan operasi militer dan polri. Karena pada akhirnya akan menjadi komsumsi media massa untuk kepentingan publikasi militer dan polri untuk politik marcusuar, ujarnya.

Kalau sudah demikian, lanjut Mudjadid, pada akhirnya selain rakyat yang jadi korban, uang negara terkuras, ntah itu dikorupsi melalui rekayasa anggaran belanja militer dan polri serta umat dan golongan maupun agama yang jadi sumber issu untuk kepentingan asal bapak senang. “Perkara kejahatan direkayasa untuk kepentingan pangkat dan jabatan, sehingga kini banyak Jenderal menjamur karena bintang jatuh bukan dipundak pahlawan pembela negara. Saat ini bintang bintang berada pada pundak  TNI dan polri yang belum mampu berpikir membela negara, melainkan hanya mampu merekayasa perkara dengan membodohi kepala negara melalui issue kejahatan sospolekbudhankam. Ini tantangan Jokowi sebagai presiden sipil,” tegas Mudjadid.

Teror Bom Sarinah

Sementara terkait kasus bom Sarinah pada, Kamis (14/1) pekan lalu, Mudjadid,  mantan kontra Intelijen dari pusat intelijen strategi Angkatan Bersejata Republik Indonesia ini menghimbau masyarakat agar tidak  panik dengan gerakan teror tersebut. Ia juga menghimbau kepada kepala Badan  intelijen Negara (BIN) Jendral Purnawirawan Sutiyoso  untuk mengaktifkan kembali detasemen anti teror kopasus dan mengajak para mantan komandan satuan tugas  intelijen jaya dan mantan komandan intelejen angkatan, polri serta jajaran polda, kodam dan kodamar serta komando mititer udara  untuk menggalang dan mengembangkan penyelidikan kepada pihak pihak pemakai bahan peledak dipusat pusat latihan militer dan polri seperti kejadian masa lalu.

“Kasus Poso dan Maluku Utara terungkap informasi dari pemasok bahan peledak adalah organisasi massa  ektrim yang membeli bahan peledak dari sisa bahan latihan polri dan TNI yang dibeli oleh pihak pendukung gerakan teror yang berpusat di Ciputat untuk Maluku Utara yang sedang kacau dan gerakan Lampung yang dekat dengan otak organisasi ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Pada umumnya pelaku orang bayaran dan hidup dibawah kemiskinan. Biasanya hidup menggelandang bebas tanpa ada pegangan agama. Hampir  80% pelaku tidak dikenal umum, dan umumnya digalang oleh pihak tertentu untuk kepentingan konsumsi politik praktis  dengan menggunakan tekhnik intelektual politik kotor kriminalogi dengan otak kotor melakukan tindakan yang menyimpang dari aturan normatif. Umumnya teror untuk kepentingan  kepuasan  dan bisa juga otak intelektualnya berasal dari pihak yang pernah gagal namun ingin kembali membersihkan nama baiknya dimata publik. 

Adapaun sstilah amunisi dari pusat pendidikan militer dan polisi ganti dengan istilah pusat pendidikan  bersenjata. Dalam kasus ini memang kita jangan nuduh tanpa bukti, tapi faktanya  bahwa bom itu buatan teroris, teroris tidak mukin menembak polisi. Pertanyaannya, apakah korbannya ini benar-benar sebagai korban atau memang dikorbankan guna memenuhi target agar otak intelektualnya tidak terungkap, katanya.
“Biasanya teror tidak dilakukan secara bergerombol, kecuali teror buatan dan ini umumnya secara secreat agen 5 kunci mati dan 1 kunci di matikan. Indonesia ku. Aku cinta Indonesia dan Indonesiaku masih dipinpin kaum sipil bersenjata yang gila jabatan bintang dan membunuh sesama dihalalkan untuk kepentingan membangun opini otak pencipta teror. Karena itu mari kita buka mata. Kenapa teroris tidak ditangkap, tapi malah dibunuh memakai hukum rimba  dengan alasan keselamatan umum ditempat ramai. Pertanyaannya lagi adalah, kenapa harus dipertontonkan ala film koboy yang disaksikan jutaan rakyat baik di dalam maupun luar negeri. Lalu siapa tokoh yang muncul  dalam peristiwa tersebut dan kenapa ISIS dan kaum Arab  jadi sasaran issu,” ungkap Mudjadid dengan gambling.

Ingat, kata dia, di Arab tidak ada orang dibunuh tanpa pengadilan Islam, dan di Indonesia kenapa teroris dibunuh dulu dan dipertontonkan melalui  media elektronik, apa ini ditampilkan hanya untuk propaganda sipil bersenjata. Buktinya berita teror selalu ada, dan disampaikan kalau polisi sudah membunuh teroris. Sementara disatu sisi katanya polisi ada untuk melindungi hak asasi manusia, dan kenapa pembunuhan dan perang terbuka langsung dipertontonkan. 

“Jadi kalau kita cinta bangsa ini, kenapa harus membunuh di negara ini. Dan kenapa pula kita tidak buka mata dan pasang telinga lalu menggunakan nalar dalam membaca situasi. Jangan lantas karena kepemimpinan yang gagal kita menggunakan berbagai scenario yang tujuannya ingin bangkit dan mendongkrak popularitas melalui kasus teror tersebut. Jujur saja, ‘Maaf’ kami kecewa ada pembunuhan dengan alasan keamanan orang banyak. Kalaupun toh itu benar dari sebagian korban tewas adalah pelaku, kenapa harus dibunuh, bukankah kita akan mengalami kesulitan dalam mengungkap siapa saja jaringan mereka-mereka itu. Kalau sudah demikian, mata rantainya terputus,” pungkasnya. (Red)
 
Top