GuidePedia

Depok, Global Post - Anggota DPRD Kota Depok tidak menyetujui usulan dana sebesar Rp. 160 miliar untuk progam pembebasan lahan 10 meter bangunan di jalan Margonda yang diajukan Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Distarkim) Kota Depok. Pasalnya kegiatan bongkar pasang sejak tahun 2013 lalu yang menelan anggaran ratusan miliar itu selalu mandek.

Menurut Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Depok Hendrik Tangke Allo mengatakan, tidak disetujuinya anggaran pembebasan jalan Margonda yang diajukan Distarkim itu lantaran kegiatan  yang direncanakan tidak mampu diselesaikan, ucapnya.

Dikatakan Hendrik, pihaknya memantau sejak tahun 2013 lalu kegiatan bongkar pasang yang menelan anggaran ratusan miliar itu selalu mandek. Bahkan sampai akhir tahun 2015 ini kegiatan itupun tidak terselesaikan . Dan kejadian itu pula mereka menilai rencana kerja yang dilakukan dinas teknis itu tidak dapat dipertanggung  jawabkan, ungkapnya.

Menurut Hendrik, ada pertimbangan kami terhadap persoalan persetujuan anggaran yang diajukan. Jika memang tidak terserap dan menjadi silpa untuk apa, mendingan dialihkan ke dinas lain agar dapat diserap. Jadi berdasarkan catatan kami Distarkim ini sudah gagal menyelesaikan  tugas mereka, tukasnya.

Namun demikian, lanjut Hendrik, tidak menutup kemungkinan mereka akan menyetujui usulan anggaran tersebut di pertengahan tahun 2016 nanti. Dengan persyaratan kegiatan pembebasan lahan  itu Distarkim  dapat merampungkan 10 pembebasan lahan pada bangunan yang telah ditentukan. Hal itu dilakukan pihaknya untuk menghindari tidak terealisasinya kegiatan yang telah direncanakan selesai pada akhir tahun nanti, tandasnya.

Sementara itu pada kesempatan terpisah, Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Distarkim) Kota Depok Kania Purwanti mengatakan rencana penataan jalan milik Negara itu tidak dapat dikerjakan jajarannya karena anggaran yang diajukan belum disetujui DPRD. Padahal target penataan yang sudah direncanakan rampung dalam satu tahun nanti telah diajukan dalam rapat musyawarah rencana Pembangunan (Musrembang) tingkat kota pada akhir 2015.

Menurut Kania, bagi bangunan yang tidak bisa lagi mundur maka pemerintah berencana membebaskan sejumlah bangunan. Dipastikan penataan jalan protocol itu tidak akan dapat kami selesaikan akhir tahun ini. Karena anggaran yang kami ajukan tidak disetujui DPRD, katanya.

Dikatakan Kania, dari data Distarkim sendiri menyebutkan sedikitnya ada 25 bangunan yang akan dibebaskan dalam kegiatan penataan jalan Margonda Raya itu dikarenakan bangunan yang ada  itu tidak dapat dimundurkan 10 meter berdasarkan Garis sepadan bangunan (GSB), maka seluruh bangunan di jalan Margonda harus mundur 10 meter dari bahu jalan. Proyek ini setidaknya membutuhkan anggaran sebesar Rp.160 miliar, jelasnya.

Dalam perkiraan Distarkim, lanjut Kania, untuk pembebasan bangunan itu diperlukan alokasi sebesar Rp.60 miliar. Dana itu hanya mampu membebaskan 10 bangunan saja. Mungkin akan kami ajukan anggaran belanja tambahan (ABT) 2016. Harga lahan di kawasan Margonda sudah mahal sekitar Rp. 7 juta per m2. Maka dari itu estimasi biayanya sampai Rp.160 miliar, paparnya. (Jopi) 
 
Top