GuidePedia


Nunukan, Global Post - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara sehari sebelum pergantian tahun dari 2015 ke 2016, dalam waktu yang bersamaan melaksanakan rapat paripurna masa sidang III yang dimulai pukul 20.00 wita. Paripurna pertama dilaksanakan dengan acara Penetapan Raperda APBD tahun anggaran 2016 Menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan. Setelah itu, rapat ditutup untuk istrahat sekitar 15 menit, dan dilanjutkan dengan Rapat Paripurna ke - 27 Masa Sidang III tahun 2016 dengan  acara Penetapan 4 Raperda Menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nunukan.

Dalam Rapat tersebut dipimpin langsung ole Ketua DPRD Nunukan H. Danni Iskandar didampingi Wakil Ketua DPRD Nunukan, Bupati Nunukan H. Basri dan Wakil Bupati Nunukan Hj. Asmah Gani dan Wakil Ketua DPRD Nunukan Hj.Nursan, SH beserta 18 Anggota Dewan diantaranya Aprem, Hj. Hadra Andi Hamid, Niko Hartono, Hj. Rachma Leppa, Markus, Siti Raudah Arsyad, Andi Krislina, Saleh, Burhanuddin, Lukman, Muh. Nasir, H. Andi Mutamir, Nardi Aziz, Lewi, Fery, H. Abdul Rasyid dan Karel Sompotan, kemudian Kepala SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan serta tamu undangan lainnya.

Empat rancangan peraturan daerah (Raperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda) yaitu Perda Nomor 16 tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang, Perda Nomor 17 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak, Perda Nomor 18 tahun 2015 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta Perda Nomor 19 tahun 2015 tentang Pengujian Kenderaan Bermotor.

Bupati Nunukan H. Basri dalam menyampaikan pendapat akhir Pemerintah Daerah mengatakan bahwa dari 5 (lima) Raperda yang dibahas antara Tim Asistensi Pemerintah Daerah dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD telah disepakati dan ditinjau oleh DPRD Nunukan pada tanggal 29 Desember 2015 berdasarkan Keputusan DPRD Nunukan Nomor:28/DPRD/2015 tentang Persetujuan terhadap 5 Raperda yang dibahas.

Namun dari 5 Raperda tersebut, satu diantaranya yaitu Raperda tentang Retribusi Pengujian Kenderaan Bermotor terlebih dahulu wajib dievaluasi sekaligus diregister oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebelum ditetapkan dan diundangkan oleh Pemerintah Daerah. "Sedangkan 4 Raperda lainnya telah mendapatkan nomor register sehingga dapat ditetapkan dan diundangkan," ucapnya.

Penetapan 4 Raperda menjadi sangat penting bagi penyelenggaraan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan Pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Tentunya menjadi harapan bersama agar Peraturan Daerah yang baru saja ditetapkan sebagaimana mestinya secara efektif dan efisien. Atas nama Pemerintah Daerah sekali mengucapkan terima kasih kepada DPRD Nunukan yang telah bersama - sama Pemerintah Daerah membangun produk hukum daerah yang konstruktif sesuai dengan proses dan prosedur pembentukan produk hukum daerah,” ujar Bupati. (Rdm/Gp)
 
Top