GuidePedia

Jakarta, Global Post - Isu perombakan (reshuffle) Kabinet Kerja kembali berembus kencang. Kali ini, isu reshuffle didorong tekanan dari eksternal terhadap sejumlah anggota kabinet yang dianggap bermasalah. Setidaknya ada dua anggota kabinet yang menjadi sasaran untuk segera diganti, yakni Menteri BUMN Rini Soemarno dan Jaksa Agung HM Prasetyo.

Desakan agar Rini diganti lantaran menjadi salah satu butir rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPR untuk kasus PT Pelindo II. Pansus bahkan menegaskan, rekomendasi dimaksud bersifat mengikat. Artinya Presiden Joko Widodo (Jokowi) wajib melaksanakannya. Jika tidak, DPR bisa menggulirkan proses politik, yaitu hak menyatakan pendapat yang bisa berujung pada pemakzulan presiden.
Sedangkan, dorongan pergantian Prasetyo karena namanya disebut-sebut dalam berkas dakwaan saat persidangan Gubernur Sumatera Utara (nonaktif) Gatot Pujo Nugroho, yang menjadi terdakwa dalam kasus bantuan sosial (bansos). Di samping itu, desakan agar Prasetyo diganti juga karena yang bersangkutan adalah kader Partai Nasdem, sehingga ada keinginan agar Korps Adhyaksa kembali dipimpin figur nonpartisan.

Oleh karenanya, isu reshuffle kabinet menjelang akhir tahun ini sangat kental aroma politiknya. Desakan dari luar tampak nyata menuntut agar presiden segera mengganti anggota kabinetnya yang bermasalah dan dinilai bisa menjadi beban pemerintah ke depan.

Sejatinya, konstitusi menegaskan pembentukan dan perombakan kabinet sepenuhnya menjadi prerogatif presiden. Artinya, tidak ada satu pihak pun yang bisa memengaruhi independensi presiden dalam menentukan siapa yang menjadi pembantu-pembantunya menjalankan pemerintahan.

Dalam praktiknya hal itu tidak sepenuhnya bisa berjalan. Seorang presiden tak bisa dimungkiri merupakan political appointee, karena dipilih berdasarkan keputusan politik parpol, sebelum akhirnya dipilih langsung oleh rakyat. Dalam proses keputusan politik itulah muncul kompromi dari parpol atau gabungan parpol.
Kenyataan tersebut membuat seorang presiden pada akhirnya perlu mengakomodasi kehendak parpol saat membentuk atau merombak kabinet, dalam rangka menjaga konsolidasi politik agar jalannya pemerintahan tak terganggu. Akibatnya, presiden tak bisa menggunakan prerogatifnya secara penuh.

Akan tetapi kita tetap mengingatkan elite politik baik di parpol maupun di parlemen, termasuk kelompok-kelompok kepentingan, untuk tidak bermanuver menyandera presiden untuk mengganti figur-figur tertentu di kabinet. Semua pihak harus memercayakan presiden untuk menentukan figur-figur yang dianggap terbaik dan tepat menjadi pembantunya.

Di sisi lain, meskipun memiliki prerogatif terhadap kabinet, presiden idealnya juga membuka ruang untuk mendengarkan aspirasi dan pandangan pihak luar terhadap kinerja anggota Kabinet Kerja. Masukan itu perlu untuk lebih melengkapi informasi dalam rangka mengevaluasi kinerja kabinet. Namun, keputusan akhir tetap di tangan presiden, tanpa tekanan pihak mana pun, termasuk parpol pendukungnya.

Kita tak bisa menutup mata, sejak dilantik pada 27 Oktober tahun lalu, kinerja sejumlah kementerian jauh di bawah ekspektasi publik. Akibatnya, reshuffle jilid II bisa menjadi jawaban. Kehadiran menteri-menteri yang cakap di kabinet, sangatlah vital untuk menopang kerja presiden. Ibaratnya, great president with great ministers. Presiden yang hebat harus ditopang oleh menteri yang hebat pula. Celakalah sebuah bangsa jika dipimpin seorang presiden yang hebat, namun tidak ditunjang menteri yang berkualitas baik.

Sebab, kunci utama pergerakan pemerintahan adalah para menteri. Di tangan anggota kabinet inilah semua program kerja presiden dijalankan dan diwujudkan.

Sebagai presiden pilihan rakyat, Jokowi tentu memiliki keunggulan dan dianggap mampu mengemban tugas besar memimpin pembangunan bangsa ini. Program yang diusung, yang dituangkan dalam Nawa Cita, merupakan gambaran ideal kondisi Indonesia yang ingin diwujudkannya.

Tantangan Presiden Jokowi adalah bagaimana membumikan Nawa Cita, agar tidak menjadi konsep semata, tetapi benar-benar terimplementasikan di lapangan dan hasilnya dirasakan seluruh rakyat Indonesia. Di sinilah peran menteri dituntut untuk mampu membumikan program kerja dan visi seorang presiden.

Hal yang selalu membayangi setiap pergantian kabinet adalah apakah menteri yang diganti memang layak diganti, dan di sisi lain penggantinya bakal berkinerja lebih baik. Inilah tantangan yang bakal dihadapi Presiden Jokowi ke depan.

Situasi yang dihadapi Presiden Jokowi saat merombak kabinet kali ini, dibandingkan saat membentuk kabinet setahun silam jauh berbeda. Saat membentuk Kabinet Kerja, sebagai presiden baru, Jokowi tak bisa menghindarkan diri dari kompromi politik dengan partai pendukungnya.

Kini, Jokowi relatif mampu mengonsolidasikan semua kekuatan baik partai politik, Polri maupun TNI di bawah komandonya. Dengan demikian, presiden seharusnya lebih leluasa menggunakan prerogatifnya untuk menentukan siapa yang harus diganti, dan siapa yang harus menggantikan. Dengan kata lain, dia bisa mengatasi tekanan politik dan pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan. Sekalipun rumors adanya kompromi politik tetap mewarnai isu perombakan kabinet.

Ada baiknya Presiden Jokowi membentuk zaken kabinet atau kabinet ahli, yang berisi orang-orang yang mumpuni di bidangnya. Kalaupun ada kader partai politik (parpol) yang terpilih, bukan karena pertimbangan politik, tetapi karena memang kemampuannya dibutuhkan dan dianggap mampu mengemban amanat di pemerintahan. Hal yang terpenting, keputusan akhir ada di tangan presiden. (RED)
 
Top