GuidePedia

Jakarta, Global Post - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan ingin memberikan penjelasan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait rekaman percakapan antara Ketua DPR Setya Novanto, pengusaha Riza Chalid dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsuddin.

"Saya minta dipanggil MKD pekan depan. Saya ingin menjelaskan semuanya," kata Luhut kepada wartawan seusai menghadiri peluncuran pelayanan Surat Izin Mengemudi daring di Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (6/12).

Di beberapa kesempatan Luhut telah menyatakan keinginannya menyampaikan penjelasan ke MKD ihwal penyebutan namanya dalam rekaman percakapan antara Ketua DPR Setya Novanto, pengusaha Riza Chalid dan Presiden Direktur PT Freeport Maroef Sjamsuddin. "Saya sudah banyak bicara, kita tunggu saja minggu depan," ujar Luhut.

MKD sejak Rabu (2/12) menggelar persidangan untuk membuktikan dugaan pelanggaran kode etik oleh Ketua DPR dengan memanggil antara lain Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said sebagai pelapor, Riza Chalid dan Maroef Sjamsuddin. Namun hanya Sudirman dan Maroef yang hadir.

Sementara pada Senin (7/12) dijadualkan MKD dijadwalkan mendengarkan klarifikasi dari Setya Novanto selaku terlapor.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said pada 16 November 2015 melaporkan anggota DPR yang mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden untuk mendapatkan proyek PT Freeport Indonesia ke MKD.

Menurut dia, pada pertemuan ketiga yang dilakukan pada 8 Juni 2015 di salah satu hotel di kawasan SCBD Jakarta anggota DPR tersebut menjanjikan suatu cara penyelesaian terkait kelanjutan kontrak PT Freeport Indonesia dan meminta perusahaan tambang itu memberikan saham yang katanya akan diberikan kepada Presiden dan Wakil Presiden.

Sementara Anggota Komisi I DPR Bachtiar Aly mengingatkan para anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) agar menggunakan hati nuraninya dalam memutuskan kasus Ketua DPR Setya Novanto agar tidak dicibir dan kena hukuman sosial dari masyarakat.

"Mereka (anggota MKD) kita imbau supaya menggunakan hati nuraninya. Lihat suasana batin masyarakat. Jadi yang merasa memang berbuat salah, kita imbau untuk meminta maaf," kata anggota komisi I DPR Bachtiar Aly di Bengkulu, Sabtu (5/12).

MKD sedang menyidangkan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua DPR Setya Novanto terkait dugaan pencatutan nama Presiden Jokowi dan Wapres M Jusuf Kalla atas rencana perpanjangan PT Freeport Indonesia.

Bangsa Indonesia tambah Bachtiar Aly memerlukan pemimpin yang mempunyai integritas, punya moralitas. "Kalau MKD itu tidak adil, tidak jujur, itu akan berlakulah pepatah sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tak percaya," kata Bachtiar.

Karena itu tambahnya para anggota MKD janganlah berpikir kepentingan sesaat tetapi sebagai pemimpin harus visioner.

Bachtiar mengingat mereka masih bertugas empat-lima tahun lagi, sehingga jangan sampai membuat kesalahan.

Menurut Bachtiar, hukuman tidak mesti harus hukuman penjara, tetapi hukuman sosial justru lebih berat. "Apabila anda (MKD) sudah kena hukuman sosial, sudah tidak dihormati. Banyak orang. Dimanapun anda akan menjadi dicibir bayak orang," katanya. (Ant)
 
Top