GuidePedia

Bengkulu, Global Post - Provinsi Bengkulu saat ini telah berusia 47 tahun yang diresmikan menjadi daerah otonom pada tanggal 18 November 1968. Dan setiap tanggal 18 November, bagi warga Bengkulu tidak dapat dilewati begitu saja, untuk merayakan dan memperingati HUT Provinsi Bengkulu ini, Walaupun sebagian acaranya sederhana, namun tetap diselenggarakan oleh lapisan masyarakat sebagai wujud mensyukuri bertambahnya umur provinsi ini.

Demikian pula di Gedung DPRD Provinsi Bengkulu sebagai puncak peringatan hari jadinya Provinsi Bengkulu, diselenggarakan acara Rapat Paripurna Istimewa, Rabu (18/11/2015). Bahkan Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka peringatan HUT Provinsi Bengkulu, sudah menjadi agenda rutin yang digelar setiap tahunannya.

Pada Rapat Paripurna Istimewa peringatan HUT ke 47 tahun 2015 ini, tidak hanya berlansung secara hikmat, tetapi juga kental dengan nuansa adat Bengkulu. Selain Para Wakil Rakyat, utusan perwakilan Pemerintahan Kabupaten-Kota, para Pejabat dan mantan pejabat memakai pakaian adat, tapi terlihat pula para pejabat struktural dan sebagian PNS dilingkungan Sekretariat DPRD Provinsi terutama mereka yang terlibat lansung sebagai penyambut tamu undangan memakai pakaian adat.

Bahkan bukan itu saja dibeberapa bagian sudut ruangan persidangan dan meja sidang unsur pimpinan dewan pun dihiasi dengan pernak pernik bernuansa adat. Mengawali pembukaan Rapat Paripurna Istimewa, Ketua DPRD Provinsi Bengkulu Ihsan Fajri, S.Sos mengatakan, pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan di Provinsi Bengkulu dalam kurun lima tahun ini, secara umum telah berjalan baik dan harmonis.
“Kinerja Pemerintah daerah dibidang tranportasi udara telah mengalami

kemajuan, hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Provinsi tahun 2014 dari BPK mendapat opini wajar tanpa pengecualiaan (WTP) dan keberhasilan program Keluarga Berencana,” ujarnya.

Masih menurut Ihsan Fajri, yang perlu menjadi perhatian khusus dari Pemerintah Provinsi Bengkulu, saat ini adalah masih banyaknya jalan-jalan provinsi yang belum memadai, program BPJS untuk masyarakat miskin, kemudian yang masih menjadi sorotan Dewan, adalah pengangkatan dan penempatan pejabat eselon agar didasari dengan basis pendidikan, kapsitas dan jenjang kepangkatan.

Soal konflik lahan antara masyarakat dengan perusahan besar yang masih terjadi saat ini dibeberapa kabupaten. Mengenai pembangunan jalur Rel Kereta Api dari Tanjung Enim ke Bengkulu hingga saat ini, belum direalisasikan dan juga terhadap keseriusan Pemerintah Provinsi untuk mendatangkan investor menjadi sorotan Dewan di HUT Provinsi ke 47 ini.

“Selain itu realisasi pembentukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah, penyaluran Kredit Usaha Tani oleh pihak Bank Bengkulu. Keberadaan PT. Bengkulu Mandiri, PT. Sarana Mandiri Mukti dan PD. Bimex jika tidak dapat memberikan kontribusi pada peningkatan PAD,  BUMD itu dapat dilikuidasi”, kata Ihsan Fajri.

Dikatakan Ketua DPRD Provinsi Bengkulu Ihsan Fajri, kebijakan Pemerintah Provinsi yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat, antara lain adalah kehadiran Industri Hilir yang mengelolah hasil-hasil pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Peternakan.

Kebijakan untuk penetapan harga komoditi Perkebunan di pasaran, pelayanan kesehatan diberbagai fasiltas kesehatan serta pengawasan dan pencegahan peredaran Narkoba yang sudah sangat marak di Bengkulu.
Sementara itu, dihadapan Rapat Paripurna Istimewa yang merupakan puncak peringatan HUT Provinsi Bengkulu ke 47 tahun 2015, Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah membeberkan keberhasilan pada 9 prioritas pembangunan diantaranya; Pertama, Reformasi Birokrasi. Kedua, Perekonomian Rakyat dan Iklim Investasi. Ketiga, SDM (pendidikan, kesehatan, Pemuda dan Olahraga, Pemberdayaan Perempuan dan KB). Keempat, Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan kemiskinan. Kelima, Reviralisasi Pertanian, Ketahanan Pangan, Prikanan dan Kelautan. Keenam, Infrastruktur dasar (Bina Marga, Cipta karya, Irigasi, Perhubungan, Telekomunikasi dan Energi). Ketuju, SDA Lingkungan Hidup dan penanggulangan bencana. Kedelapan, Pariwisata Kebudayaan dan Inovasi Teknologi. Kesembilan Pemerintahan Hukum dan Ketertiban.

Menurut Gubernur atas keberhasilan pembangunan itu, oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian terkait dan Presiden telah memberikan penghargaan kepada Daerah Bengkulu. Pada pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu di triwulan III tahun 2015 ini, 5.17 persen masih berada diatas pertumbunan ekonomi Nasional yang hanya sebesar 4,73 persen.

Sedangkan PDRB Provinsi Bengkulu ditahun 2014 lalu Rp 24,52 juta dan untuk realisasi pendapatan daerah ditahun 2014 itu, sebesar Rp1,986 trilun rupiah dari target Rp 1,894 triliun. Saat ini jumlah pendduduk miskin telah turun menjadi 316 ribu orang atau berkurang sebanyak 3 ribu orang. Demikian pula angka pengangguran, termasuk paling rendah diantara Provinsi lain di Indonesia. Dibidang Infrastruktur telah
berhasil meningkatkan jalan Sentra produksi perkebunan sepanjang 15,75 km dan membangun jalan baru sepanjang 34 km.

“Sementara kondisi jalan provinsi yang baik kini sepanjang 326 km, kondisi sedang 237 km, rusak ringan meningkat menjadi 250 km, rusak berat sudah turun dari 803 km menjadi 748 km. Pada sektor transportasi udara khusus penerbangan perintis Bengkulu-Pagar Alam Palembang, Bengkulu Muara Bongo-Jambi, Bengkulu Krui-Lampung dan Bengkulu Enggano akan dioperasikan pada bulan Desember 2015 mendatang,” ujar Gubernur.

Pembangunan jalur Kareta Api Bengkulu Muara Enim bekerja sama dengan pihak swasta dan masih dalam proses di Bappenas. Terkait dengan nilai investasi pertanian dan kehutanan tahun 2013-2014 mengalami stagnasi, sama seperti tahun 2012 sebesar Rp 79 miliar. Produksi Batubara sampai tahun 2014 sebanyak 4,25 juta ton dan royalty yang diterima sebesar Rp 167,86 miliar.

Menurut Gubernur, kunjungan wisatawan ke Bengkulu tahun 2014 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 302.081 wisatawan. “Terhadap penataan batas wilayah, dengan Provinsi Lampung, Jambi, Sumatera Selatan dan Provinsi Sumatera Barat, telah selesai dan tuntas. Begitu pula antara Kabupaten dalam wilayah Provnsi Bengkulu,” kata Gubernur.

Gubernur juga mengingatkan yang perlu menjadi perhatian bersama, yaitu perlunya menjaga keselarasan hubungan antara Pemerintah, masyarakat dan pengusaha. Dan yang tidak kalah penting adalah meningkatkan kewaspadaan dan tidak mudah terpancing dengan

hal-hal atau provokasi yang mengarah pada perpecahaan antar elemen masyarakat. Diakhir sambutannya, Gubernur Junaidi Hamsyah yang akan berkahir masa jabatannya, 29 November 2015 ini, menutup dengan pantun. (Bambang)
 
Top