GuidePedia

Jakarta, Global Post - Kapolri Jendral Polisi Badrodin  Haiti  dan Jendra Tito selaku kapolda Metro Jaya diharapkan lebih pro aktif menanggapi keluhan masyarakat, terutama dalam hal perlindungan hukum. Demikian dikatakan Ketua Umum Perlindungan Hak Asasi Manusia  Independen di Indonesia  Drs. Mudjadid Dulwathan, SH.MH.MBL, yang juga spesialis Hukum Administrasi  dan Pengajar sistem Administrasi  Negara untuk penjabat negara, peawai negeri sipil, TNI/Polri ini mengaku kecewa karena Polri hingga saat ini belum  menindak mafia tanah yang menggelapkan hak keperdataan napih bin bengkek dan kawan kawanya.
            
“Sudah tiga kali dihambau. Kami berusaha memotivasi kepemimpin polri dalam memberantas kejahatan terus menyuarakan hak korban kejahatan melalui  media agar tujuannya polri  menindak pelaku mafia tanah bernama Irsan Sutandinata selaku pimpinan dan pemilik Pt. Inti Utama Dharma karena terbukti telah mengusai tanah rakyat Betawi  sesuai fakta dan bukti 26 sertifikat asli terbit tahun 1985  dari Badan Pertanahan Jakarta Timur dengan  dokumen hasil rekayasa tentang pihak pihak pembuat sejarah tanah yang didasari  keterangan Lurah Pondok Kelapa  tanpa bukti legalitas pemindahan hak,” katanya.
            
Mantan anggota pengawas Badan Pembinaan Hukum ABRI dan Oditurat Jenderal ABRI ini lebih jauh mengatakan, penydik Iptu Pol. Slamet, SH pada unit IV subdit Harda Direktorat  Kriminal Umum  Polda Metro  Jaya  tanggal 26 November 2015 mengaku kepada pelapor Napih bin Bengkek dan kepada kami, ujar Mudjadid, bahwa kasus penggelapan hak  pelapor melibatkan Camat Duren Sawit, Badan Pertanahan, Kelurahan Pondok Kelapa wajib diperiksa kembali.

Selanjutnya pengajar percepatan anti korupsi ini  mengajak semua komponen bangsa, terutama Kapolri, KPK dan Kejaksaan untuk dapat membuktikan janjinya menyelamatkan kerugian negara, sebab, kata Mudjadid, tanah negara dan tanah abdat milik Napih bin Bengkek diperjual belikan Irsan Sutandinata diluar aturan undang undang no. 5 tahun 1966 pasal 20 dan pasal19  Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1961 tentang pelepasan hak atas tanah adat ke tanah negara oleh Badan Pertanahan telah terjadi kejahatan korupsi oleh badan pertanahan dan  lurah Pondok Kelapa.

“Maka sesuai  dengan kesepakatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah ditanda tangani  pejabat pelaksana tugas KPK Taufiqurachman dengan  M. Prasetyo  ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia bersama jenderal Polisi Badrodin Haiti selaku kapolri tanggal 25 Agustus 2015 agar dalam kasus laporan Napih bin Bengkek dapat terwujud, mengingat tanah milik masyarakat dikaveling oleh Pt. Inti Utama Dharma sejak tanggal\ 4 juli 2015 yang dikawal oleh oknum polisi dari polsek Duren Sawit. Dengan demikian tentu menjadikan rakyat dan negara dirugikan,” tandasnya.

Pada kesempatan tersebut Mudjadid juga menyayangkan atas kinerja penyidik Iptu Pol.  Slamet dari Polda Metro Jaya yang hingga saat ini belum melakukan tindakan hukum akibat kemampuanya dalam menghadapi mafia tanah yang kian merajalela, terlebih aksinya didukung pemda DKI Jakarta  dan Badan Pertanahan, sehingga membuat penyidik semakin lemah.
Sementara pada kesempatan berbeda, dituturkan Mudjadid, bahwa Sujoko selaku saksi pelapor pada kasus penggelapan tanah milik Napih bin Bengkek yang diserobot Irsan dan Nasir No. Lp/3043/VIII/2015/PM/Dit.Reskrimum tanggal 5 Agustus 2015 diminta kesaksiannya untuk menjelaskan apa yang diketahui dan dilihat serta dirasakan tentang adanya tanah milik adat berdasarkan Girik c 431, Girik c 432 dan Girik c 433 yang digelapkan dan obyeknya dimasuki tanpa ijin oleh H. Nasir dan Irsan selaku Direktur PT. IUD di Jl Raya Kalimalang Rt. 08 Rw. 08 pada 4 Agustus 2015.

Lebih jauh dikatakan Mudjadid,  saat ini tanah tersebut dipagar, namun ironisnya dirusak pakai tenaga preman pada  malam hari dan seluruh sawah dan isinya dihancurkan  oleh terlapor. “Sampai saat ini belum ada tindakan penyidik untuk melindungi hak pelapor akibat kejahatan sebagaimana dimaksud pasal 385 jo pasal 167 KUHP. Padahal sesuai fungsinya penyidik melindungi masyarakat. Bukan penengah dengan penjahat seperti dikatakan pak Selamat pada pelapor. Mohon Bapak dapat menyita bukti kejahatan dan memasang  garis polisi dan minta pengadilan menyita dari tangan terlapor dan  melarang proses kejahatan tersebut berjalan,” ujar Mudjadid geram.

Dikatakan Mudjadid, bahwa saksi Pelapor sujoko ini adalah mantan anggota TNI AU yang mengetahui bahwa semestinya penyidik tahu bahwa barang bukti yang dimiliki Irsan dari PT. IUD bukan fakta jual beli, karena itu dirinya tidak mau terjebak oleh penyidik. “Saya tidak mau diarahkanpenyidik Ipda Slamet bahwa Pirah bin Bengkek telah menjual tanah miliknya. Kenapa, karena saya saksi penggelepan tanah pelapor, kemudian polisi sebagai penerima laporan. Karena itu, ya jangan merugikan korbanlah,” ujar Mudjadi mengutif ucapan Sujoko.

Ironisnya lagi, kata Ketum LP-HAM Independen di Indonesia ini mengatakan, Penyidik Slamet dengan foto jual beli yang ada pada tersangka, meminta kepada Sujoko sebagai saksi kleinnya supaya menjawab pertanyaan bahwa tanah pelapor telah ada surat jual beli yang dimiliki Irsan sebagai pelaku penggelapan hak pelapor. “Ini membuktikan penyidik belum mengerti arti penggelapan tentang hak keperdataan pelapor, dalam hal ini Napih bin Bengkek. Melalui kesempatan ini saya menghimbau kepada Kapolri dan Kapolda Metro Jaya agar bisa mengawasi jalannya pemeriksaan kasus kejahatan mafia tanah ini dengan baik. Sehingga keadilan benar-benar dapat dirasakan oleh rakyat kecil,” pungkasnya. (Jer/Red)
 
Top