GuidePedia

Depok, Global Post - Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Depok Dadang Fuad dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh puluhan warga penerima tanah obyek landreform tanah Departemen Kesehatan (Depkes) seluas 24 hektar di Kecamtan Pancoran Mas, Kota Depok.
 
Kepala BPN, Dadang dituding memberikan laporan palsu kepada walikota Depok terkait izin lokasi untuk dibangun perumahan oleh PT Casso Utama. Akibatnya kasus tanah yang masih berperkara ditingkat Kasasi Mahkamah Agung (MA) Nomor Registrasi 2001/K/PDT/2015 itu akan siap berdiri perumahan komersial oleh pihak ketiga, ucap Kuasa Hukum warga penerima tanah obyek landreform, Andhika Dwi Cahyanto.

Dikatakan Andhika, dipolisikannya Kepala BPN Kota Depok itu ke PMJ dengan nomor TBL/5290/XII/2015J/Ditreskrimum itu dikarenakan memberikan keterangan palsu ke dalam akta otentik tanah Depkes. Yakni, instansi itu mengeluarkan rislah pertimbangan teknis pertanahan dalam mendapatkan penerbitan izin lokasi yang diajukan kepada walikota Depok oleh PT. Casso Utama untuk  melaksanakan pembangunan  perumahan. Padahal BPN Depok mengetahui jika status tanah kavling Depkes ini masih dalam proses berperkara di Mahkamah Agung (MA) belum diputuskan sama sekali, jelasnya.

Menurut Andhika, BPN Depok termasuk berani memberikan rislah pertimbangan itu. Dalam rislah BPN menetapan status dipertimbangkan agar walikota Depok dapat mengeluarkan izin. Seharusnya BPN mengeluarkan rislah penolakan karena perkaranya masih dalam proses di MA, inilah duduk persoalannya yang kami laporkan, katanya saat ditemui di Polresta Depok, Selasa (15/12) lalu.

Dadang Fuad selaku pejabat pemerintah, lanjut Andhika, dinilai tidak jujur dalam memutar balikan fakta terkait tanah sengketa tersebut. Dimana atas dasar rujukan Kepala BPN Depok berdasarkan rislah yang dibuat seolah-olah tanah yang dimohonkan  PT. Casso Utama tidak bermasalah. Sehingga walikota Depok Nur Mahmudi Ismail pun berani menerbitkan izin lokasi dengan nomor 591/258/Kpts/BPM2T/Huk/2015, paparnya.

Lebih lanjut Andhika, dalam hal ini BPN Depok pun menjadi tergugat III, tetapi kok dapat mengeluarkan rislah pertimbangan kepada walikota Depok. Pertanyaan kami inilah yang tidak dapat dijawab oleh  Kepala BPN Depok dan Walikota Depok. Jadi jelas ini pelanggaran dengan menggunakan jabatan, ujarnya.

Karena penyalahgunaan jabatan dan laporan palsu tersebut, imbuh  Andhika, melaporkan kasus tersebut kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat. Dengan laporan ini diharapkan agar tidak ada korban-korban berikutnya, karena Kepala BPN Depok sudah melakukan kesalahan besar. Kami harap ini harus segera  ditanggapi oleh walikota Depok sebab akan diproses hukum. Putusan dari MA belum ada tetapi ini sudah dikeluarkan rekomondasi lahan, tandasnya.

Sementara itu, Kepala BPN Kota Depok Dadang Fuad pada saat ingin dikonfirmasi di kantornya tidak dapat ditemui,  tidak ada di tempat, sedang keluar ucap salah seorang security. (Jopi)
 
Top