GuidePedia

Adakah Upaya Pemerintah Ungkap Petral dan Freeport

Jika kita kembali mempersoalkan aturan hukum Indonesia, kurang tajamkah untuk membabat habis mafia yang mengeruk kekayaan alam berupa mineral, minyak dan gas bumi (migas). Persoalannya adalah, tinggal pada kemauan pemerintah dan niat mereka yang mengendus pergerakan mafia, apakah mau menuntaskannya melalui jalur hukum atau tidak.

Bila kita melihat hasil audit Pertamina Energy Trading Limited (Petral) dan dugaan adanya upaya mencari untung dari wacana perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia adalah dua kasus yang sebaiknya ditindaklanjuti melalui jalur hukum.

Kedua kasus tersebut jangan sampai berhenti sebatas polemik. Kasus pencatutan mana presiden dan wapres untuk mendapatkan jatah saham Freeport rawan fitnah jika tidak diteruskan ke ranah hukum. Saat sedang sibuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi, pemerintah jangan direcoki oleh kegaduhan baru. Ketidakjelasan status hukum bisa membuat kasus-kasus ini menjadi bola liar yang menghambat langkah pemerintah.

Karena itu, tidak ada salahnya langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said yang melaporkan oknum Anggota DPR yang mencatut nama presiden dan wapres ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR perlu diapresiasi. Namun, di sisi lain publik juga yakin bahwa jalur MKD sarat dengan kepentingan politis dan korps. Sangat wajar jika muncul kecurigaan bahwa sesama anggota wakil rakyat tak akan mungkin menjatuhkan, apalagi bila menyangkut pimpinannya.

Dalam posisi seperti ini rasanya lebih arif bila mendorong semua jalur yang memungkinkan terbongkarnya skandal Freeport, ditempuh. Ranah hukum merupakan satu satunya jalur untuk mengungkap dugaan kecurangan-kecurangan tersebut.

Pertemuan oknum anggota DPR dengan pimpinan PT Freeport, seperti yang dilaporkan Sudirman Said, perlu dibuat terang benderang. Transkrip percakapan dalam pertemuan yang diduga dilakukan pada 8 Juni 2015 di kawasan SCBD, sudah beredar luas melalui media massa maupun media sosial. Kini publik tengah mengawal proses ini.
Karena itu, di era pemerintahan yang konon mengedepankan revolusi mental dan transparansi ini sudah selayaknya dua kasus ini tidak diambangkan. Publik telanjur melihat adanya kemungkinan pengerukan keuntungan pribadi atau kelompok dari proyek besar tambang kita. Untuk itu perlu dibuat jelas apakah benar ada pencatutan nama presiden dan wapres untuk mendapatkan keuntungan dari pembagian saham Freeport? Atau hanya sekedar isu murahan belaka?

Dalam percakapan yang belum terklarifikasi kebenarannya itu, apakah ada upaya penyuapan dari perusahaan kepada atau melalui oknum anggota DPR terkait? Seperti diketahui, perusahaan seperti Freeport yang berinduk di Amerika memiliki aturan bisnis yang mengacu pada Foreign Corrupt Practices Act (FCPA).

FCPA adalah undang-undang yang dibentuk oleh Senat Amerika pada 1977 yang bertujuan untuk memastikan bisnis yang dilakukan perusahaan-perusahaan asing berlangsung transparan, akuntabel, dan profesional. Freeport bakal terkena sanksi pidana dan perdata bila terbukti melakukan suap. Perusahan induk bisa membekukan Freport Indonesia. Bahkan Direktur utamanya pun bisa dilengserkan.

Pejabat negara bisa dilaporkan dengan dasar Pasal 12E UU Tipikor, yakni dugaan menyalahgunakan wewenang demi keuntungan pribadi atau orang lain. Pasal itu juga menyebutkan delik pemerasan yang dilakukan oleh penyelenggara negara atau pegawai negeri dengan unsur-unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang, memberikan sesuatu, membayar, menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya.

Presiden Jokowi menyatakan bahwa kasus pencatutan nama presiden dan wapres akan diselesaikan melalui jalur politik. Sikap ini tentu saja sebagai sikap kenegarawanan yakni masih mempercayai institusi MKD. Bila benar demikian, seandainya MKD menyimpulkan adanya penyimpangan etika dari anggotanya, bukan tidak mungkin kasus ini berlanjut ke ranah hukum.

Sebagai rakyat, Kita berharap presiden tidak tutup mata dengan adanya indikasi lobi-lobi di luar koridor aturan yang berlaku untuk kepentingan pribadi maupun kelompok dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat. Mereka yang disebut-sebut dalam transkrip tersebut juga dimungkinkan untuk “beradu argumentasi” di ranah hukum, semisal Menko Polhukam Luhut Pandjaitan. Bila tidak melaporkan, publik bisa saja berasumsi bahwa mereka yang disebut-sebut memang membenarkan apa yang terjadi.

Sedangkan untuk kasus Petral, publik juga menunggu jalur hukum yang bakal ditempuh pemerintah. Komisi Pemberantasan Korupsi sudah menyatakan siap menangani kasus ini. Perkara auditor dari luar--bukan BPKP--bukan masalah bagi KPK untuk menindaklanjutinya. Dalam hal ini Menteri ESDM Sudirman Said berjanji akan bersama Menteri BUMN Rini Soemarno bakal berkonsultasi dengan KPK.

Akan sangat tidak masuk akal bila menteri ESDM membiarkannya sebatas audit untuk perbaikan internal Pertamina mengingat temuan adanya intervensi pihak ketiga dalam pengadaan dan jual beli minyak mentah maupun produk BBM oleh Petral. Karena itu, Publik menunggu niat baik dan keseriusan pemerintah dalam menegakkan supremasi hukum yang sebenarnya. (Red)
 
Top