GuidePedia

Jakarta, Global Post - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli mengungkapkan Kabinet Kerja akan dirombak lagi oleh Presiden Joko Widodo akhir tahun ini, khususnya menteri-menteri bidang ekonomi dan hukum.

“Kemungkinan sebelum akhir tahun ada reshuffle jilid dua di mana Pak Jokowi akan memilih orang-orangnya di bidang hukum dan ekonomi," kata Rizal dalam "CORE Economic Outlook" di Jakarta, Rabu.

Perombakan kabinet jilid dua, menurut Rizal, diperlukan untuk menjaga momentum pemulihan perekonomian yang sedang berlaku merujuk pertumbuhan ekonomi Indonesia yang membaik pada triwulan ketiga 2015 yang tumbuh 4,73 persen, dan stabilitas kurs rupiah yang terjaga.

Menurut Rizal, tren pemulihan ekonomi itu tidak lepas dari perombakan kabinet jilid pertama oleh pemerintah 13 Agustus lalu. "Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah meningkat. Begitu juga dengan kepercayaan para pelaku pasar," ujar dia. "Hal itu perlu dilanjutkan untuk menumbuhkan ekonomi."
Dia enggan membeberkan menteri yang akan diganti dalam perombakan jilid II itu dengan berkata, "Itu Presiden yang menentukan," katanya.

Di depan para analis dalam CORE Economic Outlook, Rizal mengatakan Presiden terus mengevaluasi kinerja menterinya.

Menurut Rizal, dalam perombakan kabinet selanjutnya, Presiden akan benar-benar memilih menteri pengganti sesuai hasil evaluasi dan penilaian Presiden, tanpa ada distorsi dari kepentingan lain, seperti kepentingan politik.

"Pak Jokowi akan tunjuk orang-orangnya. Sebelum reshuffle jilid pertama, kabinet juga jadi masalah pemerintahan," kata Rizal.

Rizal meyakini perombakkan kabinet dengan pemilihan orang-orang sesuai hasil evaluasi dan penilaian Presiden akan membantu kinerja pemerintah dalam mencapai target-target pembangunan.

"Setelah adanya reshuffle pertama, atau dalam tiga bulan terakhir, ekspektasi terhadap ekonomi kita positif, nilai tukar rupiah juga meningkat, tidak anjlok lagi," kata dia.

Dia memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2016 melesat di atas target dengan mencapai 6,0 persen, padahal APBN 2016 menetapkan angka 5,3 persen. (Red/Ant)
 
Top