GuidePedia

Pontianak, Global Post - Dalam hukum persaingan usaha, salah satu yang menjadi obyek persekongkolan adalah masalah tender proyek. Persekongkolan dalam tender dianggap menghalangi terciptanya persaingan yang sehat dikalangan peserta tender untuk melakukan kegiatan usahanya.

Sebagai contoh, dari sekian banyak perusahaan yang mengikuti tender di lingkup Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui pokja pelelangan pembangunan gedung kampus IPDN (Institut Pendidikan Dalam Negeri) Kalimantan Barat tahun 2015 senilai Rp. 31.589.270.000, terdapat berbagai kejanggalan telah terjadi, terutama dalam proses lelang tersebut. Atas kejadian itu membuat salah satu peserta lelang yakni PT. Brahmakerta Adiwara (BA) meminta agar hasil lelang tersebut segera dibatalkan dan dilakukan tender ulang.

AG, Direktur PT. BA, menilai banyak kejanggalan yang melalui proses lelang tersebut, dimana beberapa persyaratan yang diminta panitia kurang dianggap relevan. Ia mengganggap persyaratan yang di syaratakan oleh panitia sudah tidak sesuai  dengan spek pekerjaan yang ada, terutama persyaratan personil.

“Hal lain adalah beberapa tahap proses lelang ada 3 perusahaan yang sudah memenuhi standar namun digugurkan oleh panitia dengan alasan 3 perusahaan tersebut tidak lulus evaluasi teknis karena tidak memenuhi nilai passing grade, sebaliknya kami megangap  alasan passing grade dalam metode pasca kualifikasi tidak dipakai lagi, dan hanya diperlukan dalam metode prakualifikasi, selanjutnya kami sudah melakukan beberapa langkah dengan melayangkan sanggahan ke panitia, namun jawaban yang diberikan kurang memuaskan,” katanya.

Beberapa persoalan tersebut lah yang menjadi alasan dan dugaan bahwasanya panitia dianggap main mata dalam memenangkan Perusahaan Hutama Karya (Persero) salah satu rekanan, “karena itu kami  menggambil langkah dalam waktu dekat ini  akan mem PTUN kan proses lelang tersebut,” tandas AG. (Miftah)  
 
Top