GuidePedia

Karawang, Global Post - Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Kebangkitan Nasional (LSM BARKIN) laporkan SMAN 1 Rengasdengklok ke Kejari Karawang terkait dugaan adanya pungutan liar (Pungli) di Sekolah Negeri, pungutan yang dilakukan oleh pihak sekolah dengan modus musyawarah sehingga melahirkan berita acara kesepakatan para wali murid, jenis pungutan terhadap siswa/wali murid antara lain pungutan BIMBEL Rp. 500.000/siswa, Tabungan Siswa (TABSIS) Rp. 60.000 persemester dengan cacatan apabila siswa tidak membayar TABSIS siswa tidak dapat kartu ujian semester dan pungutan lainnya adalah bayaran sekolah Rp.30.000/siswa yang harus dibayar lunas untuk periode 3 bulan  kedepan.
Demikian dikatakan Ujang Karta Wijaya Ketua DPD LSM BARKIN Karawang saat dijumpai didepan Kantor Kejaksaan Negeri Karawang, Rabu (18/11).

Pungutan liar yang dilakukan oleh Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Rengasdengklok tentu saja sangat membebankan para wali murid,  “meski mereka menyatakan setuju di forum musyawarah untuk berpartisipasi memberikan sumbangan namun sumbangan yang mereka setujui atas dasar faktor keterpaksaan, mereka diundang agar berpartisipasi dan bagi mereka yang tidak hadir dianggap menyetujui hasil musyawarah, terjadilah tawar menawar sumbangan diforum musyawarah,” terang  Ujang.

Tak hanya LSM BARKIN yang menyikapi pungli di Sekolah Negeri, Sahuri Adi Putro Ketua TIMSUS DPP Ormas Perkasa juga mengecam keras adanya pungutan di Sekolah Negeri, Menurutnya Sekolah Negri  sudah dibiayai Pemerintah, baik biaya personal siswa maupun biaya investasi sekolah.  Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan yang dimaksud  Permendikbud  Nomor 44 tahun 2012 hanya diperbolehkan untuk Sekolah Swasta saja, ujarnya.

Adi Putro juga berharap kepada Kepala Kejaksaan Negeri Karawang untuk melakukan tindakan tegas terhadap Sekolah Negeri yang terbukti melakukan praktik pungli, sementara, lanjut Adi, Pemkab Karawang juga mesti melakukan pengawasan terhadap Sekolah-sekolah Negeri dari berbagai jenjang.

“Pemerintah jangan  hanya mengeluarkan pernyataan bahwa pungutan di Sekolah itu dilarang tanpa melakukan penindakan. Menurutnya, orangtua siswa yang sering serbasalah, karena takut anaknya menjadi sasaran sekolah jika mereka mengungkapkan pungutan, akhirnya mereka pasrah saja,” tegasnya. (Sent)
 
Top