GuidePedia

Karawang, Global Post - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita asset Anas Urbaningrum seluas 8,1 ha di dua Kecamatan, di Kecamatan Tirtajaya yang lokasinya di Desa Gempolkarya 1,6 ha dan Kecamatan Jayakerta yang lokasinya di Desa Kampungsawah 6,5 ha, Selasa (17/11/2015).

Acep Doyok Kepala Desa Gempolkarya membenarkan adanya KPK melakukan penyitaan asset Anas Urbaningrum, menurut Acep Doyok Tim KPK dan Kejaksaan,  BPN dan Polres Karawang turun kelokasi sawah Anas Urbaningrum di dua Kecamatan, pemasangan patok/pamplet selesainya hingga pukul 18:15 wib, masyarakat dan unsur Pemerintah Desa juga turut membantu pemasangan patok.

Ia mengaku adanya patok KPK membuat kami selalu siaga turut mengawasi agar patok-patok tersebut tetap pada posisi semula. penyitaan asset Anas Urbaningrum  sudah tidak asing lagi bagi Acep karena dua tahun sebelumnya KPK juga sempat datang ke desanya melakukan penyelidikan, terangnya.

Diungkapkan Leo Juru Sita KPK, asset Anas Urbaningrum di dua Kecamatan ini terbagi menjadi 9 Sertifikat, kesemuanya sawah produktif dan sawah yang sudah disita luasnya kurang lebih 8,1 ha, tambahnya.

Sejumlah media telah mempublikasikan bahwa Anas Urbaningrum yang telah divonis 14 tahun juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp. 5 milyar subsider satu tahun dan empat bulan kurungan, selain itu Anas juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp. 57.592.330.580 kepada Negara.
Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Anas telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dengan hukuman pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang TPPU jo Pasal 64 KUHP, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003.

Dalam persidangan di MA, Anas sempat menyatakan keberatan, Anas  menyatakan bahwa tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU) harus dibuktikan terlebih dahulu. Dalam pertimbangannya, MA menolak keberatan Anas, Majelis Agung mengacu pada ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU yang menegaskan bahwa tindak pidana asal tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu.

Dalam pertimbangannya, MA menolak keberatan Anas yang menyatakan bahwa tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU) harus dibuktikan terlebih dahulu. Majelis Agung mengacu pada ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU yang menegaskan bahwa tindak pidana asal tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu. Kini Anas Urbaningrum mendekam di LP. Sukamiskin Bandung. (Sent)
 
Top