GuidePedia

Jakarta, Global Post – Mencuatnya Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto kian hangat menjadi sorotan. Namanya menjadi pembincangan di tengah skandal pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk meminta jatah dalam perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia.

Kontroversi sosok Setya Novanto sebenarnya bukan yang pertama terjadi sejak politikus Golkar itu terpilih sebagai Ketua DPR periode 2014 - 2019. Sejumlah kontroversi pernah melekat pada sosok pengusaha yang juga mantan Bendahara Umum Partai Golkar ini. Berikut kontroversi Setya Novanto sejak menjadi Ketua DPR RI:

Pertama, terkait Sprindik Palsu. Nama Setya Novanto sempat beredar dalam "Surat perintah penyidikan" Setya Novanto Komisi Pemberantasan Korupsi beredar pada 7 Oktober 2014 di kalangan media massa. Sprindik itu beredar saat Setya Novanto baru dilantik sebagai Ketua DPR RI periode 2014 - 2019.
Dokumen penyidikan yang diteken Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto pada 25 September 2014 itu menyebutkan Setya Novanto menjadi tersangka kasus dugaan korupsi anggaran Pekan Olahraga Nasional Riau XVIII pada 2012.

Kala itu Novanto disangka melanggar Pasal 12a/b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal-pasal itu memuat aturan tentang gratifikasi bagi penyelenggara negara.

Namun Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto langsung membantah penerbitan sprindik atas nama Setya Novanto itu. Bambang mengatakan, KPK tidak pernah mengeluarkan sprindik atas nama Setya Novanto. Kendati demikian, KPK tetap akan mengkaji beredarnya sprindik palsu tersebut.

Setya Novanto menanggapi santai beredarnya sprindik terkait status hukumnya  dalam kasus korupsi penyelenggaraan PON XVII di Riau. Novanto tidak merasa terganggu dengan beredarnya sprindik itu. Politikus Golkar itu pun tak berniat menggugat pihak yang menyebarkan sprindik palsu tersebut.

Kedua, terkait Skandal Donald Trump. Setya Novanto membuat kehebohan saat menghadiri kampanye calon Presiden Amerika Serikat dari Partai Republik, Donald Trump. Novanto muncul ketika Trump akan menutup kampanyenya yang digelar pada Kamis malam, 3 September 2015 di Tower Trump, New York. Tiba-tiba muncul Ketua DPR RI, Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang berdiri di samping Trump.
Trump mengenalkan tamu yang dianggapnya spesial itu di depan publik pendukungnya.

Kehadiran Ketua DPR Setya Novanto dan Fadli Zon dalam kampanye yang digelar Trump, menjadi kontroversi di Tanah Air. Sejumlah anggota DPR menganggap tindakan itu melanggar kode etik.

Menurut Anggota Fraksi PDIP Rieke Dyah Pitaloka, kehadiran dua pimpinan DPR dalam acara tersebut dapat memunculkan politisasi dari Donald Trump bahwa Indonesia ada di belakangnya untuk mendukung sebagai capres AS. Pertemuan dua pimpinan DPR dengan Trump itu dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Setya Novanto menegaskan pertemuan dengan Trump tidak ada kaitan dengan kampanye calon Presiden AS dari Partai Republik itu. Setya menekankan bahwa pertemuan itu membicarakan investasi di Indonesia. "Pertemuan itu memberikan jaminan bahwa investasi di Indonesia aman," kata dia.

Politisi partai Golkar ini menolak bila pertemuan itu melanggar tugas fungsi DPR. "Tugas DPR juga adalah membantu pemerintah. Di mana fungsi DPR membantu diplomasi politik dan ekonomi. Ini sesuai Undang-undang MD3," tegas dia.

Ketiga, terkait Lobi Pesawat ke Jepang. Ketua DPR Setya Novanto menyampaikan kepada Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, bahwa Indonesia akan mempertimbangkan pembelian pesawat amfibi US2 buatan Shin Maywa Jepang. Lobi itu dilakukan Novanto di sela-sela kunjungan ke negeri Sakura pada 11-12 November 2015 lalu, guna meningkatkan kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Jepang dan membahas mengenai masalah Laut China Selatan yang ketegangannya semakin meningkat.

Saat ini negosiasi harga dan pemahaman teknis pesawat amfibi tersebut sedang dilakukan dengan pihak Shin Maywa. Jika terealisasi, penjualan pesawat buatan Shin Maywa itu akan menjadi penjualan pesawat pertama kalinya ke luar Jepang yakni ke Indonesia. Namun lobi yang dilakukan Ketua DPR kepada pemerintah Jepang itu dikritik Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu. Dia menilai kebijakan pembelian alutsista seharusnya adalah kebijakan Kementerian Pertahanan (Kemhan).

Bahkan prosedur yang sama harus ditempuh jika Tentara Nasional Indonesia (TNI) ingin membeli alutsista baru, bukan seharusnya dilakukan pihak lain.

"Saya ini wakil presiden di pertahanan. TNI pun kami yang menyiapkan uang dan diskusi. Jadi Kemhan yang punya uang, yang lain tahu sendiri lah," kata Ryamizard di kantor Kementerian Pertahanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jumat 13 November 2015.

Ketua DPR sendiri mendukung jual beli persenjataan militer tersebut, asalkan sesuai dengan anggaran yang telah dialokasikan selama ini.

Keempat, terkait Lobi Freeport. Skandal tersebut terungkap setelah Menteri ESDM Sudirman Said melaporkan dugaan pencatutan nama Presiden dan Wapres ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Sudirman mengatakan bahwa ada seorang anggota DPR bersama seorang pengusaha beberapa kali bertemu dengan pimpinan Freeport Indonesia.

Pada pertemuan ketiga, anggota DPR tersebut bertemu pimpinan Freeport di suatu hotel di kawasan Pacific Place, SCBD, Jakarta.

"Anggota DPR tersebut menjanjikan suatu cara penyelesaian tentang kelanjutkan kontrak Freeport dan meminta agar saham yang disebutnya akan diberikan kepada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla," ujar Sudirman usai memberi laporan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan di Gedung DPR RI, belum lama ini.

Mantan Direktur Utama PT Pindad (Persero) ini mengatakan bahwa keterangan tersebut diperoleh dari petinggi Freeport.

Selang beberapa jam berikutnya, Setya Novanto menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk mengklarifikasi soal rumor dirinya mencatut nama Presiden Jokowi dan Jusuf Kalla, untuk meminta jatah PT Freeport sebagaimana dituduhkan oleh Menteri ESDM Sudirman Said.

"Ya, saya harus menyampaikan karena saya tidak pernah menggunakan masalah-masalah ini untuk kepentingan yang lebih jauh. Jadi saya nggak pernah membawa nama-nama Presiden atau Wapres," kata Novanto, usai bertemu Kalla di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin, 16 November 2015 lalu.

Kasus tersebut sudah terlanjur bergulir pada ranah etik dewan. Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) berjanji menyelesaikan kasus seorang anggota DPR yang mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk meminta saham PT Freeport.  Meski demikian, MKD tidak akan memproses perkara tersebut secara terbuka, tapi mekanismenya tertutup.

Sementara Wakil Ketua DPR Fadli Zon menduga Ketua DPR Setya Novanto telah dijebak dalam kasus pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden.  Sebab, jika melihat transkrip percakapan yang beredar di publik, ia melihat, tidak ada satu pun pernyataan Novanto yang meminta saham kepada PT Freeport Indonesia untuk Presiden dan Wakil Presiden.

"Kesimpulan kita, sudah banyak jebakan atau dalam dunia intelijen ada sting operation. Presdir Freeport itu kan mantan intel juga," kata Fadli dalam diskusi bertajuk "Freeport Bikin Repot" di Jakarta, Sabtu (21/11/2015).

Sting information yang ditujukan kepada Novanto, menurut dia, merupakan bagian dari manuver untuk memperpanjang kontrak Freeport sejak dini. Sebab, jika merujuk kepada UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral Batubara, perbincangan proses renegosiasi kontrak Freeport baru bisa dilakukan dua tahun sebelum kontrak perusahaan asal Amerika Serikat itu habis pada 2021.

Jika nantinya dalam proses di MKD laporan yang diajukan Menteri ESDM Sudirman Said tidak terbukti, ia menyarankan agar Novanto membuat laporan polisi. "Sudirman Said itu seharusnya dilaporkan ke polisi," katanya.

Disisi lain, beredar isu adanya surat tagihan yang dilayangkan Setya Novanto kepada Pertamina meramaikan kontroversinya Ketua DPR kita. Namun surat itu dibantah dan dinyatakan palsu, karena Setya Novanto merasa tidak pernah mengirim surat kepada PT Pertamina yang disebut menagih utang untuk sebuah perusahaan.

Novanto pun diminta membuat laporan ke polisi jika merasa dirugikan atas hal tersebut. "Kalau merasa terganggu, dirugikan nama baiknya, ya silakan lapor polisi," ujar Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Jakarta, Agung Laksono kepada wartawan, di kediamannya, Jumat (20/11/2015).

Sebuah surat mengatasnamakan Novanto diterima Pertamina pada 19 Oktober 2015 lalu. Di dalam surat itu disebutkan, Novanto meminta Pertamina membayar biaya penyimpanan bahan bakar minyak pada PT Orbit Terminal Merak.

Menurut Agung, Novanto dapat membuat laporan polisi karena ada unsur pencemaran nama baik. Sebab, sejak awal Novanto telah menyangkal kabar tersebut itu.

"Kalau orang dirugikan, dirugikan harta bendanya, dicemarkan nama baiknya, ya boleh saja," kata dia.
Sementara Kepala Bagian Tata Usaha Ketua DPR Hani Tahapari sebelumnya membantah surat itu. Menurut dia, DPR tak pernah mengirim surat tersebut.

Selain itu, ada perbedaan antara surat yang beredar itu dengan surat resmi yang biasa dikeluarkan DPR. Dalam surat yang beredar, kop surat terdapat di tengah. Sementara kop surat biasanya terdapat di sebelah kiri. Tak hanya itu, di dalam surat yang beredar tidak terdapat nomor surat. "Oleh karena itu, saya nyatakan surat ini surat palsu," ujarnya.

Akan tetapi, Pertamina bersikeras mendapat surat dari Novanto. Namun, surat itu tak pernah digubris Pertamina karena perusahaan minyak pelat merah itu sedang melakukan audit atas kerja sama dengan OTM. (Red/ant)
 
Top