GuidePedia

Nunukan,Global Post - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan,Kalimantan Utara,Selasa pekan lalu menerima kunjungan kerja dari Komisi II DPRD Kabupaten Berau,Kalimantan Timur (Kaltim), dalam kunjungan DPRD Berau tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II, Elita Herlinabeserta anggota Komisi II DPRD Kabupaten Berau.

Kunjungan Anggota komisi II DPRD Berau,Kalimantan Timurtersebutmendapat disambutan yang baik  dari Ketua DPRD Kabupaten NunukanH.Danni Iskandardan wakil ketua beserta anggota DPRD Nunukan. Kemudian dialog antara Komisi II DPRD Nunukan dengan Komisi II DPRD Berau yang berlangsung di ruang rapat Ambalat dan dilanjutkan dengan pertemuan singkat di ruang kerja Ketua DPRD Nunukan.

Dalam kesempatan tersebut, Elita Herlinaselaku Ketua Komisi II DPRD Berau mengatakan, kunjungan kami ke Nunukan dalam rangka membangun dan menjalin ikatan tali silahturahmi karena Kabupaten Berau dan Nunukan adalah tetangga dekat yang sebelumnya berada di bawah Pemprov Kaltim,namun Nunukan sekarang telah bergabung dalam Provinsi Kalimantan Utara, sehingga dua daerah kabupaten ini berpisah, katanya.

Rombongan Komisi II DPRD Kabupaten Berau selain menjalin ikatan tali silahturahmi juga berdiskusi sekaligus berbagi ilmu dengan Komisi II DPRD Nunukan karena berkaitan dengan hak anggota DPRD Nunukan sebagai fungsi legislatif.

Dari hasil diskusi tersebut ada beberapa acuan dan pelajaran yang bisa dikembangkan oleh Komisi II DPRD Berau antara lain,kegiatan reses yang perlu ditiru dan bagaimana membangun pola kemitraan dengan SKPD terkait.  “Kami akan rutin untuk menjadwalkan dan kami juga berharap ada kunjungan balasan dari DPRD Nunukan yang tentunya lebih mempererat tali silahturahmi kita,” ujar Ketua Komisi II DPRD Berau Elita Herlina.(RDM/GP), yang Barat,Raperda tentang Penanggulangan Kemiskinan,Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor:18 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir ditepi jalan umum,Raperda Nomor:5 Tahun 2009 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor:14 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor :5 tahun 2009 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Nunukan.


Adapun 5 Raperda yang dimaksud, menurut Basri, satu diantaranya terlebih dahulu wajib dievaluasi sekaligus diregister oleh Pemerintah ProvinsiKalimantan Utara sebelum ditetapkan dan diundangkan oleh Pemerintah Daerah, sehingga tidak dapat bersamaan penetapannya hari ini. Dan 4 Raperda lainnya telah mendapatkan nomor register sehingga dapat ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah Kabupaten Nunukan, jelasnya.

Masih menurut Bupati Nunukan Drs.H.Basri,M.Si bahwaPenetapan 4 Raperda tersebut sangat penting bagi penyelenggara Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik serta pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

“Disamping itu juga untuk meningkatkan sumber pendapatan asli daerah melalui intensifikasi sumber pendapatan asli daerah,tentunya menjadi harapan kita bersama, agar Peraturan Daerah yang baru ditetapkan dan disahkan oleh kita semua dapat berjalan secara efektif dan efisien,”terangnya.(RDM/GP)
 
Top