GuidePedia

Pandeglang, Global Post - Ketaatan dan kepatuhan terhadap aturan perundang-undangan merupakan salah satu kunci untuk menopong suksesnya pemerintahan. Sementara insiden pelemparan telur yang terjadi di Dinas Kelautan dan Perikanan saat didemo oleh Pergerakan Pemuda Peduli Pandeglang (P-4)  beberapa waktu lalu seolah kurang mendapatkan tanggapan, bahkan waktu itu dari DKP hanya ada salah satu Kabid, yaitu Kabid Kelautan itupun sebatas menyasikan saja.

Dodi R, Yandi I, dan Ahmahdi selaku korlap dari Pergerakan Pemuda Peduli Pandeglang (P-4) didalam rilisnya mengatakan bahwa Kelautan dan perikanan merupakan salah sumber pendapatan Nasional dan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia pada umumnya, termasuk sebagian masyarakat Kabupaten Pandeglang sekalipun peran sector tersebut belum diiringi dengan optimalisasi sebagaimana telah di kemukakan oleh laporan hasil pemeriksaan BPK Repulik  Indonesia Perwakilan Prov. Banten 2014, hal ini menyebabkan peningkatan pemanfaatan potensi perikanan perlu dilakukan.

Untuk menyikapi hal itu pada tahun 2014 Dinas Kelautan dan Perikanan merealisasikan pendapatan retribusi tempat pelelangan ikan sebesar Rp.655.351.200,00 dari target Rp.985.800.000,00 dari sekian banyak TPI  yang dikelola oleh DKP hanya ada satu TPI yang mencapai target atau lebih, yaitu TPI Labuan 2, sedangkan 12 TPI tidak mencapai target yang ditetapkan, artinya pengelolaan retribusi tempat pengelolaan ikan belum optimal, ada apakah gerangan??.

Berdasarkan perda No.11 tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha, bahwa tarif retribusi jasa usaha, tarif retribusi tempat sebesar 4% dan pungutan sebesar 2% dengan dalih untuk biaya operasional yaitu kurang lebih senilai Rp.295.527.759,00 dari delapan TPI selama TA 2014, “dalam hal ini kami menduga bahwa pungutan biaya operasional tersebut dilakukan berdasarkan PERDA No.12 tahun 2001 ini tidak berlaku. Artinya pungutan biaya ini tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku   (PERDA NO.11 TAHUN 2011) dan dijelaskan pula dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain diluar aturan yang telah ditetapkan,” katanya.

Pada tahun 2015 Dinas Kelautan dan Perikanan menganggarkan biaya untuk pengadaan mesin pembuat  pelet/pakan  ikan sebesar RRp.200.000.000,00 untuk 8 unit mesin, jika dikakulasikan berarti harga mesin tersebut adalah senilai Rp,25.000.000,00 per unit sedangkan hasil konfirmasi kami ketempat pembelian/penyedia mesin tersebut adalah seharga Rp.13 s/d 15.000.000,00 per unit lagi-lagi kami menduga bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Pandeglang telah melakukan Mark up anggaran sebesar Rp.96 s/d 80.000.000,00 sangat luar biasa, bagaimana bisa DKP Pandeglang akan sejahterakan petani ikan/nelayan sedangkan mereka hanya dijadikan barang dagangan untuk mengaset program demi memperkaya diri, ungkap P-4 dalam rilisnya. (Teddy)
 
Top