GuidePedia

Nunukan,Global Post - Bertepatan pada Selasa (27/10) lalu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan,Kalimantan Utara kembali menggelar Rapat Paripurna ke - 14 Masa Sidang III Tahun 2015 dengan agenda penetapan 4 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Perda.

Rapat paripurna tersebutdipimpin langsung oleh Ketua DPRD NunukanH. Danni Iskandaryang didampingi Wakil Ketua DPRD NunukanHj. Nursan,SHserta beberapa anggota DPRD Nunukan diantaranya,Marli Kamis, Aprem, Rumon Tumbo,SH dan Anggota laninya.

4 Raperda yang disahkan itu antara lain,Peraturan Daerah(Perda)Nomor:11 Tahun  2015 tentang Pembentukan Kecamatan Krayan Tengah dalam wilayah Kabupaten Nunukan,Peraturan Daerah(Perda)Nomor:12 Tahun 2015 tentang Pembentukan Krayan Timur dan Kecamatan Krayan Barat dalam wilayah Kabupaten Nunukan,Peraturan Daerah(Perda)Nomor:13 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan,Peraturan Daerah(Perda)Nomor:14 Tahun 2015 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor:5 Tahun 2009 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor:14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor:5 Tahun 2009 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Nunukan.

Tentang penetapan 4 Raperda menjadi Perda tersebut,Drs.H.Basri,M.Siselaku Bupati Kabupaten Nunukan,Kalimantan Utara(Kaltara),meyampaikan rasa syukur karena proses pembahasan terhadap 5 Raperda yang dibahas Tim Asistensi Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD,telah disepakati dan disetujui oleh DPRD Nunukan pada 8 Oktober 2015 lalu berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan Nomor : 25/DPRD/2015 tentang Persetujuan terhadap 5 Raperda Kabupaten Nunukan tahun 2015.

5  Raperda yang dimaksud  kata Basri,Raperda tentang Pembentukan Kecamatan Krayan Tengah,Raperda tentang Pembentukan Krayan Timur dan Krayan Barat,Raperda tentang Penanggulangan Kemiskinan,Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor:18 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir ditepi jalan umum,Raperda Nomor:5 Tahun 2009 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor:14 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor :5 tahun 2009 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Nunukan.

Adapun 5 Raperda yang dimaksud, menurut Basri, satu diantaranya terlebih dahulu wajib dievaluasi sekaligus diregister oleh Pemerintah ProvinsiKalimantan Utara sebelum ditetapkan dan diundangkan oleh Pemerintah Daerah, sehingga tidak dapat bersamaan penetapannya hari ini. Dan 4 Raperda lainnya telah mendapatkan nomor register sehingga dapat ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah Kabupaten Nunukan, jelasnya.

Masih menurut Bupati Nunukan Drs.H.Basri,M.Si bahwaPenetapan 4 Raperda tersebut sangat penting bagi penyelenggara Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik serta pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

“Disamping itu juga untuk meningkatkan sumber pendapatan asli daerah melalui intensifikasi sumber pendapatan asli daerah,tentunya menjadi harapan kita bersama, agar Peraturan Daerah yang baru ditetapkan dan disahkan oleh kita semua dapat berjalan secara efektif dan efisien,”terangnya.(RDM/GP)
 
Top