GuidePedia

Depok, Global Post - Menurut Sekretaris KPU Jawa Barat Heri Suherman mengatakan KPUD Kota Depok salah satu KPU se Provinsi Jawa Barat terburuk selaku penyelenggara pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang digelar secara serentak pada tanggal 9 Desember 2015 mendatang. Pasalnya, sarana dan prasarana kantor yang tidak layak hingga kinerja sosialisasi para calon tidak berjalan. Akibatnya, Pilkada di daerah ini tidak semarak dan semeriah daerah lainnya, ucapnya pada saat mengunjungi Kantor KPUD Depok (30/9) lalu.

Dikatakan Heri, diberikan penilaian  KPU Depok terburuk pertama ditingkat Jabar karena pengurus lembaga itu tidak menjalankan tugas mereka sebagaimana yang diamanahkan peraturan yang ada. Sehingga berakibat eforia masyarakat dalam mengikuti kegiatan pemilihan kepala daerah itu tidak terlihat sama sekali, jelasnya.

Menurut Heri, dalam pantauan kami sepertinya pengurus KPU Depok terlihat cuek dan santai menjalani tugas yang diberikan. Kalau ditanya sejauh mana kegiatan mereka, penjelasannya minim. Tidak ada geliat masyarakat akan kegiatan Pilkada. Diberberapa tempat di Jabar justeru meriah sekali kegiatan Pilkada. Ini memang KPUD pertama di Jabar, ungkapnya.

Lebih lanjut Heri mengatakan, kinerja KPUD Kota Depok yang mereka nilai buruk itu terdapat pada sosialisasi pilkada kepada masyarakat belum dilakukan. Hal itu mereka dapatkan setelah melakukan pengecekan langsung kemudian kegiatan pencocokan langsung. Selanjutnya, kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit) yang digembar gemborkan lembaga itupun dirampungkan.

Akhirnya, banyak warga Depok yang tidak mengetahui siapa calon pemimpin mereka yang maju dalam pilkada itu. Pasangan calon yang berkampanye secara diam-diam sedang menjadi trend di Jawa Barat. Namun mendekati hari H pencoblsan, pola kampanye pasangan calon diprediksi akan berubah. Kami bertanya kepada warga,siapa nama calon kepala daerah yang ikut pilkada, semua menjawab tidak tahu. Kami survei juga sosialisasi-sosialiasi yang tidak dijalankan padahal anggarannya ada. Hal ini yang sangat kami herankan kenapa menjadi seperti ini kegiatan kerja KPUD Depok, paparnya.

Yang lebih mengherankan lagi, lanjut Heri, dari hasil survei mereka tingkat partisipasi pemilih sangat rendah. Bahkan angka golput mencapai sekitar 45 persen atau lebih tinggi dari pada Pilkada tahun 2010 lalu. Hal tersebut disebabkan dua faktor yaitu kinerja KPUD yang tidak melakukan sosialisasi dan juga warga Depok yang tidak memiliki keinginan memajukan Depok sendiri. Karena banyak juga yang menjadikan Kota Depok hanya sebagai  tempat tinggal semata, sementara kesehariannya mereka hidup di Jakarta.

Penilaian buruk terhadap KPUD Depok, imbuh Heri, bukan dilihat dari sisi kinerja saja. Mereka juga miris melihat fisik dari gedung lembaga penyelenggara Pilkada di Kota Depok. Dimana bangunan itu sangat tidak layak  dan sangat memprihatinkan diantara 27 kantor KPUD tingkat kabupaten/Kota se- Jawa Barat, tukasnya. (Jopi) 
 
Top