GuidePedia

Kota Kediri, Global Post - Badan Layanan Umum Daerah yang disingkat (BLUD) adalah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) atau unit kerja pada satker perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah di Indonesia yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam mengadakan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.

Dinas Kesehatan Kota Kediri untuk  meningkatkan kinerjanya demi mewujudkan kota Kediri yang sehat dengan memberikan peningkatan status sejumlah Puskesmas menjadi Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Sebagaimana puskesmas sebagai ujung tombak sekaligus tolak ukur pelayanan publik dibidang kesehatan tingkat pertama, merupakan salah satu pilar dalam memenuhi tuntutan reformasi birokrasi khususnya performance suatu daerah dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat dibidang kesehatan sebagai standar pelayanan minimal (SPM) daerah dan urusan wajib dibidang kesehatan.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri dr. Sentot Imam Suprapto mengatakan bahwa PPK BLUD yang tengah disosialisasikan sekarang ini dimaksudkan untuk lebih memacu kinerja puskesmas, efisiensi serta mengoptimalkan pelayanan terhadap masyarakat. “Tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk menyamakan persepsi tentang aturan umum PPK BLUD pada puskesmas puskesmas di kota Kediri, bahkan Labkesda (laboratorium kesehatan daerah) serta klinik seroja,” ungkapnya, Kamis (15/10).

Ditambahkan oleh Kadinkes kota Kediri bahwa dinas kesehatan adalah pendamping sekaligus mengawal UPTD Puskesmas, Labkesda dan Klinik seroja menuju BLUD UPTD Dinas Kesehatan.

Kegiatan sosialisasi yang melibatkan beberapa unsur serta didampingi dari BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) rencana kedepan lebih fokus pada penerapan strategis BLUD (badan layanan umum daerah) dengan tidak meninggalkan aturan Pola pengelolaan keuangan sehingga tercipta persamaan persepsi antara UPTD puskesmas dengan Dinas Kesehatan.

Untuk diketahui, pelaksanaan PPK BLUD masih mengacu pada dasar hukum  no 61 tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah dan PP RI No 22 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan BLUD. (Adv/Gembos)
 
Top