GuidePedia




Jakarta, Global Post 
Seluas 88864 meter tanah hak rakyat Betawi yang berlokasi di Jakarta Timur dirampas dan digelapkan hak miliknya oleh oknum lurah Pondok Kelapa  dengan cara menerbitkan sejarah tanah milik warga tanpa dukungan dari dokumen permohanan pemilik tanah yang sah yang diduga untuk kepentingan PT. Inti  Utama Dharma Real Estite, PT. Billy Moon, PT. Cipinang Indah,  PT Adikarya, Transmart Supermaket dan pembangunan kampus  Bina Sarana informatika.

Aksi ini berakibat merugikan penduduk buta huruf dan buta hukum, disamping itu juga merugikan negara hingga ratusan milyar. Terlebih ketika Pemilik tanah yang sesungguhnya meminta kejelasan status tanahnya sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 1962 tentang  sejarah tanah  hak milik penduduk tidak dilayani oleh oknum lurah Pondok Kelapa dengan alasan yang tidak jelas. Bahkan oknum lurah kepada pemilik tanah yang meminta penjelasannya justru meminta sejumlah uang dengan alasan untuk mengurus buku leter.c. di kecamatan, untuk biaya pejabat  bidang pemerintah di kelurahan, demikian diungkapkan korban bernama Achmad bin Kiran pemilik tanah Adat 5000 m2 yang digelapkan haknya kepada Ketum LP-HAM Independen.

Sementara Drs. H. Mudjadid Dulwathan, SH. MH. MBL selaku Ketua Umum Lembaga Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia  (LP-HAM) Independen di Indonesia kepada Global Post mengatakan, bukan hanya terjadi pada Achmad bin Kiran, hal yang sama juga menimpa ratusan penduduk Pondok Kelapa, antara lain milik H. Sambo bin Misin, H. Ronnih binti Nuar, H. Noan bin Delik dan Napih bin Bengkek. Mereka semua  korban perampasan tanah hak miliknya oleh pelaku Hermanto dan H. Nasir atas perintah Irsan pemilik PT. Inti Utama Dharma yang menimbun tanah sawah yang belum panen. Demikian juga dengan penggunaan tanah negara dari galian jalan tol Jakarta Bekasi di Jalan Raya Kali Malang dengan menggunakan puluhan truk tanah dan alat berat yang dikawal polisi.

Bahkan, kata Mudjadid, Hermanto selaku pemborong tampak diapit (dikawal-red) anggota kepolisian Duren Sawit sebagai bos yang memiliki alat berat dan truk angkutan tanah perusak sawah rakyat, ujarnya.
Bahkan menurut pengakuan Hemanto  atas pengurukan tanah sawah rakyat  dimaksud atas perintah pimpinan PT. Inti Utama Darma selaku pengembang perumahan Cipinang Muara, hal itu diakuinya, kata Mudjadid, sewaktu ditanya di tempat kejadian perkara penggelapan tanah rakyat oleh PT. Inti Utama Dharma.

Atas kasus perampasan tanah milik rakyat Betawi oleh PT. Inti Utama Dharma tersebut, akhirnya pemilik pengembang perumahan Cipinang dan Pondok Kelapa Indah ini dilaporkan warga ke Polda Metro Jaya dengan bukti kepemilikan tanahnya yang dilindungi undang undang agraria no. 5 tahun 1960 pasal 5 tentang tanah hak milik yang belum dilepaskan haknya kepada pihak lain sebagaimana diatur dalam pasal 19 peraturan pemerintah No.10 tahun 1961. Karena hak milik masyarakat wajib pajak sejak tahun sebelum Indonesia merdeka masih dapat dibuktikan sebagai pemilik tanah wajib pajak tertunggak sesuai Undang Undang No.14 Tahun 1951 Tentang Hak Pemilik Tanah yang belum memiliki pengakuan sertifikat harus didasari surat buku tanah letter C.

Namun ironisnya di Kelurahan Pondok Kelapa ternyata AA tanah masyarakat digelapkan lurah Pondok Kelapa untuk perusahaan pengembang. Hal ini sesuai bukti buku letter C dari lurah Pondok Kelapa yang saat ini jadi bukti polisi.

Atas laporan pemilik tanah ke Polda Metro Jaya, akhirnya Polda mengusut PT. Inti Utama Dharma sesuai bukti penyidik polisi nomor. sp.lidik/1723/vlll/2015/ direskrimum tanggal 5 Agustus 2015 atas laporan polisi dari Napih bin Perkis didampingi Ketua Umum Perlindungan Hak Asasi Manusia, melalui advokat Mudjadid menyampaikan masalah kejahatan yang diduga dilakukan Haji Nasir dan Irsan selaku pemilik PT. Inti Utama Dharma pelaku Penggelapan Hak tanah ahli waris Perkis bin Biun  sesuai girik C 431 persil 27 sawah seluas 7960 meter dan tanah girik C 432 persil 27 sawah seluas 93l50 meter dan tanah adat hak ahli waris Pirah bin Perkis pemilik tanah adat sawah seluas 12050 meter.

 Kejahatan itu diawali pelaku penggelapan sejarah tanah oleh lurah pondok kelapa sesuai bukti nama Atma Sanjaya mantan wakil wali kota Jakarta Utara semasa jadi lurah berkerja sama dengan camat Duren Sawit dibantu kepala badan pertanahan Jakarta Timur.

Atma Sanjaya telah menulis keterangan palsu dengan cara menggelapkan hak ahli waris tidak sesuai fakta hukum dalam sejarah tanah dan di buku tanah leter c tentang mutasi kepemilikan tanah seakan-akan tanah ahli waris sudah berpindah hak kepada pihak lain, dengan cara menerbitkan keterangan lurah untuk PT. Inti Utama Dharwa guna memenuhi sarat formil persyaratan dasar pembuatan akta jual beli perpindahan hak untuk sertifikat  tanah oleh pihak yang tidak berhak dalam hal ini penadah surat palsu PT. Inti Utama Dharma melakukan kejahatan tindak pidana sebagai dimaksud pasal 363 KUHP jo pasal 385 KUHP jo 607 KUHP Sudah ada 7 bukti.

Melalui pemberitaan ini dìharapkan kepala Kepolisian Republik Indonesia dapat membentuk tim Khusus pengusutan perkara kejahatan PT. Inti Utama Dharma bersama Polda Metro Jaya. Karena korban kejahatan terdiri ahli waris tanah Misin bin Goneng pemilik tanah adat girik 540 persil 27 sawah seluas 8350 meter tanah ditimbun oleh PT. Inti Utama Dharma dilokasi jalan Kalimalang Rt. 08 Rw. 08 Kelurahan Pondok Kelapa Jakarta Timur.

Padahal, kata Mudjadid, telah dilarang oleh H. Sambo atas masuknya alat alat berat merusak tanahnya. Tapi pelaku dikawal oleh komisaris polisi Johanes selaku kapolsek Jatinegara Duren sawit dan anggotanya, sehinga pelaku kejahatan bernama Hermanto dan H. Nasir balok yang mengaku penggarap tanah dapat perintah dari Irsan selaku pemilik PT. Inti Utama Dharma memasang plang diatas tanah masyarakat beberapa hari sebelum kejahatan dilakukan meminta kepilisian meninggalkan kegiatanya dilapangan.

Namum setelah pemilik melarang Hermanto warga keturunan asing (non pribumi) itu melakukan pengurukan tanah, anggota kepolisian yang konon katanya sebagai kapolsek meninggalkan lokasi tepat pukul 14.00 wib, Minggu (4/8/2015) pergi dari tempat kejadian kejahatan dan alat berat yang digunakan merusak tanah rakyat tetap berkerja dilokasi. Sementara Hermanto dan Nasir Balok menghilang bersama kapolsek.

Selanjutnya datang pemilik tanah lainnya yang jadi korban dengan membawa bukti Haknya. Ternya korban semunya 250 warga terdiri dari pemilik tanah adat seluas 9 hektar. Dengan nilai pokok permeter 4 juta rupiah. Dengan total kerugian negara Rp 40 milyar dan kerugian pemilik tanah kurang lebih mencapai Rp5 triliun.

Bahkan akibat kejahatan ini memakan korban masyarakat buta huruf dan pemilik petani tak mampu membayar pajak jadi makanan empuk mafia tanah. Diharapakan kepada kepala kepolisian negara dan kejaksaan Agung serta komisi pemberantas korupsi wajib membantu penyidik polda metro jaya agar tidak dapat penekanan mental dari semua pihak, kata avokat Mudjadid.

Karena, kata Mudjadid, saksi sudah terpenuhi dan fakta hukum sebagai barang bukti telah lengkap dan memenuhi aturan pasal 184 hukum acara pidana No. 8 tahun 1981. Perlu diketahui lokasi kejahatan sedang ditawarkan perusahan tersebut kepada investor dalam dan luar negeri. Dan hak keperdataan masyarakat tidak boleh digelapkan siapapun. Maka pemerintahan Joko Widodo wajib melindungi calon korban dari para penjual properti ala pemasaran multi level dan pegagang ekonomi commerce.

Mudjadid menghimbau kapolda segera menyita dokumen PT. Inti Utama Dharma dan kelurahan Pondok Kelapa serta  camat Duren Sawit dan Kantor Tata Kota dan Badan Pertanahan terkait objek laporan perkara tanah sengketa agar bukti bukti tidak dihancurkan pihak terkait, kata Drs. H. Mudjadid Dulwathan, SH.MH.MBL Spesialis. HAN & Sankri (Hukum Administrasi Negara & Sistim Administrasi  Negara Kesatuan Republik Indonesia) Yang saat ini Aktif Mengajar Pegawai Negeri dan TNI Polri Dalam Ilmu Bela Negara.

Selaku Pengajar Anti Korupsi, Mudjadid berharap Kepada Para Penyidik Tidak Menyerah Kepada Terlapor  PT. Inti Utama Dharma bila diajak kolusi karena ada pihak yang berhianat pada negara dan pelapor, katanya.

Bahkan informasi terakhir yang diperoleh Global Post pesan singkat (sms) dari pihak kepolisian yang menangani perkara tanah Napi bin Bengkek yang dikirimkan kepada Mudjadid dan diteruskan kepada Global Post sebagai berikut ; Pak Suprihanto yang terhormat Suzana Lubis beli tanah dari girik Zainal Arifin, bukan objek tanah pajak girik 431dan Zainal Arifin bukan beli Tanah Simi Binti Kasim girik 1040 bukan tanah objek tanah pajak  girik 431 dan bukan tanah girik 433 karena Simi Bin Kasim tidak punya tanah adat.

Simi  Bin Kasim punya tanah Negara namanya bukan girik tetapi tahan kohir atau konversi tanah atas dasar aturan h.i.r  atau pajak land rentee atas dasar tanah Negara dan karena itu surat kohir adalah produk tahun 1937 dan Simi Bin Kasim punya surat tahun 1966 dan itu artinya surat palsu karena tahun 1959 Perkis sudah meninggal dunia dan Simi Bin Kasim istri kawin cerai dengan Perkis tidak ada anak dan tanah 431 maupun tanah 433 tidak ada pindah hak kepada siapapun, hanya lurah pondok kelapa terlibat melegalisasi buku letter C 431 untuk lampiran akta jual Suzana Lubis dan tidak ada petunjuk tanah Suzana Lubis berasal dari keterangan lurah kecuali legalisasi buku letter c 431dari lurah Atma Sanjaya tanda tangan dengan camat dengan alamat berbeda TS dokumen awal dan karenanya AJD ikut menggelapkan hak ahli waris dan lurah yang mana mudah dibaca dengan sikapnya mempersulit akhli waris mungkin KKN. Demikian isi sms yang dikirim Drs. H. Mujdajadid kepada Global Post.  (Jer/Red)
 
Top