GuidePedia



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR
dan
BUPATI BOGOR
MEMUTUSKAN:

Menetapkan      :           PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

KETENTUAN UMUM
Dalam Peraturan Daerah ini,  yang dimaksud dengan:
1.         Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat, terdiri dari sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
2.         Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
3.         Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle), yang selanjutnya disebut TPS 3R, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
4.         Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, yang selanjutnya disingkat TPST, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah secara terpadu.
5.         Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah, yang selanjutnya disingkat TPPAS, adalah tempat untuk mengolah dan memroses serta mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN
(1)        Pengelolaan sampah di Daerah dimaksudkan dalam rangka melaksanakan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah yang sistematis dan berkesinambungan, meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, pendauran ulang, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.
(2)        Pengelolaan sampah bertujuan untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat, serta menjadikan sampah sebagai sumberdaya.
(3)        Sasaran pengaturan pengelolaan sampah adalah:
a.         peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam pengelolaan sampah;
b.         peningkatan peran serta masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sampah; dan

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH
(1)        Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah.
(2)        Kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a.         arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah; dan
b.         program pengurangan dan penanganan sampah.
(1)        Kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(2)        Dalam menyusun kebijakan dan strategi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional serta kebijakan dan strategi provinsi dalam pengelolaan sampah.
(1)        Pemerintah Daerah selain menetapkan kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), juga menyusun dokumen rencana induk dan studi kelayakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
(2)        Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH
(1)        Penyelenggaraan pengelolaan sampah terdiri atas:
a.         sampah rumah tangga; dan
b.         sampah sejenis sampah rumah tangga.
(2)        Penyelenggaraan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
b.         pengurangan sampah; dan
c.         penanganan sampah.

Pengurangan Sampah
(1)        Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, meliputi:
a.         pembatasan timbulan sampah;
b.         pendauran ulang sampah; dan/atau
c.         pemanfaatan kembali sampah.
(2)        Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
a.         menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
b.         mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan.
Pembatasan timbulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Penghasil Sampah dengan cara:
a.         menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya; dan/atau
b.         menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin.

 (1)       Pendauran ulang sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, dilakukan oleh Penghasil Sampah dengan cara:
a.         menyusun program pendauran ulang sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
b.         menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang; dan/atau
c.         menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang.
(2)        Dalam melakukan pendauran ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penghasil Sampah dapat menunjuk pihak lain.
(3)        Dalam hal pendauran ulang sampah untuk menghasilkan kemasan pangan, pelaksanaan pendauran ulang wajib mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pemanfaatan kembali sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dilakukan oleh Penghasil Sampah, dengan cara:
a.         menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;
b.         menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang; dan/atau
c.         menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang.

Penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang dapat diurai oleh proses alam, yang menimbulkan sesedikit mungkin sampah, dan yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11, dilakukan secara bertahap setiap sepuluh tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penanganan Sampah
Penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, meliputi kegiatan:
a.         pemilahan;
b.         pengumpulan;
c.         pengangkutan;
d.         pengolahan; dan
e.         pemrosesan akhir sampah.

Pemilahan
(1)        Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan oleh:
a.         setiap orang pada sumbernya;
b.         pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
c.         Pemerintah Daerah.

(2)        Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas:
a.         sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
b.         sampah yang mudah terurai;
c.         sampah yang dapat digunakan kembali;
d.         sampah yang dapat didaur ulang; dan
e.         sampah lainnya.
(3)        Pemerintah Daerah menyediakan sarana pemilahan sampah skala Daerah.
Pengumpulan
(1)        Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan oleh:
a.         pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
b.         Pemerintah Daerah.
(2)        Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pengumpulan sampah wajib menyediakan :
a.         TPS;
b.         TPS 3R; dan/atau
c.         alat pengumpul untuk sampah terpilah.
(3)        TPS dan/atau TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
a.         tersedia sarana untuk mengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah;
b.         luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
c.         lokasinya mudah diakses;
d.         tidak mencemari lingkungan; dan
e.         memiliki jadual pengumpulan dan pengangkutan.

Pengangkutan
(1)        Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
(2)        Pemerintah Daerah dalam melakukan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
a.         menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan; dan
b.         melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPPAS.
Dalam hal Daerah melakukan pengolahan sampah bersama dengan kabupaten/kota lain dan memerlukan pengangkutan sampah lintas kabupaten/kota, Pemerintah Daerah dapat mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menyediakan stasiun peralihan antara dan alat angkut.

Pengolahan
(1)        Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d meliputi kegiatan:
a.         pemadatan;
b.         pengomposan;
c.         daur ulang materi; dan/atau
d.         daur ulang energi.
(2)        Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
a.         setiap orang pada sumbernya;
b.         pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
c.         Pemerintah Daerah.
(3)        Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas pengolahan sampah pada wilayah permukiman yang berupa:
a.         TPS;
b.         TPS 3R;
c.         stasiun peralihan antara;
d.         TPA; dan/atau
e.         TPPAS.
Pemrosesan Akhir Sampah
(1)        Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e dilakukan dengan menggunakan:
a.         metode lahan urug terkendali;
b.         metode lahan urug saniter; dan/atau
c.         teknologi ramah lingkungan.
(1)        Pemerintah Daerah wajib menyediakan dan mengoperasikan TPA dalam melakukan pemrosesan akhir sampah.
(2)        Dalam menyediakan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah:
a.         melakukan pemilihan lokasi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Provinsi Jawa Barat dan/atau Daerah;
b.         menyusun analisis biaya dan teknologi; dan
c.         menyusun rancangan teknis.
(3)        Lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memenuhi aspek:
a.         geologi;
b.         hidrogeologi;
c.         kemiringan zona;
d.         jarak dari lapangan terbang;
e.         jarak dari permukiman;
f.          tidak berada di kawasan lindung/cagar alam; dan/atau
g.         bukan merupakan daerah banjir periode ulang 25 (dua puluh lima) tahun.

(1)        Pengoperasian TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis pengoperasian TPA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)        Dalam hal TPA tidak dioperasikan sesuai dengan persyaratan teknis  sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan penutupan dan/atau rehabilitasi.
(3)        Ketentuan lebih lanjut mengenai penutupan dan/atau rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)        Kegiatan penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah dilakukan melalui tahapan:
a.         perencanaan;
b.         pembangunan; dan
c.         pengoperasian dan pemeliharaan.
(2)        Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
a.         konstruksi;
b.         supervisi; dan
c.         uji coba.
(3)        Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

LEMBAGA PENGELOLA SAMPAH
Pemerintah Daerah dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 13 dapat membentuk lembaga pengelola sampah.

(1)        Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 di tingkat rukun tetangga (RT), rukun warga (RW), desa/kelurahan atau nama lainnya, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya, sesuai dengan kebutuhan.
(2)        Pemerintah Daerah dapat membentuk Badan Layanan Umum Daerah Persampahan setingkat unit kerja pada SKPD untuk mengelola sampah.

(1)        Lembaga pengelola sampah tingkat rukun tetangga (RT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) mempunyai tugas:
a.         memfasilitasi tersedianya tempat sampah rumah tangga di masing-masing rumah tangga dan alat angkut dari tempat sampah rumah tangga ke TPS; dan
b.         menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah di masing-masing rumah tangga.

(2)        Lembaga pengelola sampah tingkat rukun warga (RW) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) mempunyai tugas:
a.         mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat Rukun Tetangga (RT); dan
b.         mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara kepada lurah/kepala desa.
(3)        Lembaga pengelola sampah tingkat kelurahan/desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) mempunyai tugas:
a.         mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat Rukun Warga (RW);
b.         mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat Rukun Tetangga (RT) sampai Rukun Warga (RW); dan
c.         mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara dan tempat pengolahan sampah terpadu kepada camat.
(4)        Lembaga pengelola sampah tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) mempunyai tugas:
a.         mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat kelurahan/desa;
b.         mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat Rukun Warga (RW) sampai kelurahan dan lingkungan kawasan; dan
c.         mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara dan tempat pengolahan sampah terpadu kepada SKPD atau BLUD yang membidangi persampahan.

Lembaga pengelola sampah pada kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) mempunyai tugas:
a.         menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah;
b.         menyediakan tempat sampah di masing-masing kawasan;dan
c.         mengangkut sampah dari sumber sampah ke TPS/TPS 3R.


(1)        BLUD Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, strategi, dan rencana SKPD yang membidangi persampahan.

(2)        BLUD Persampahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas:
a.         terlaksananya pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.         tersedianya barang dan/atau jasa layanan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pengelolaan persampahan;
c.         tertib administrasi pengelolaan persampahan dan pertanggungjawaban kepada SKPD yang membidangi persampahan.

BLUD Persampahan dapat memungut dan mengelola biaya atas barang dan/atau jasa layanan pengelolaan sampah sesuai tarif yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan pengelolaan BLUD Persampahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PETUGAS KEBERSIHAN
Petugas Kebersihan paling sedikit harus memenuhi persyaratan  sebagai berikut:
a.         sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
b.         berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

 (1)       Setiap petugas kebersihan berhak mendapatkan jaminan perlindungan dari penanggung jawab dan/atau pengelola lembaga pengelola sampah atau badan usaha di bidang kebersihan.
(2)        Perlindungan petugas kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa perlindungan:
a.         kesehatan; dan
b.         keselamatan kerja.

(1)        Perlindungan kesehatan bagi petugas kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a, berupa asuransi kesehatan yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)        Perlindungan keselamatan kerja bagi petugas kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b, berupa alat pelindung diri untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuhnya dari kemungkinan adanya pemaparan potensi bahaya, kecelakaan dan penyakit saat melaksanakan tugas.
Ketentuan lebih lanjut mengenai Petugas Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32, diatur dengan Peraturan Bupati.

HAK DAN KEWAJIBAN
(1)        Dalam pengelolaan sampah, masyarakat berhak:
a.         mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan;
b.         memanfaatkan dan mengolah sampah untuk kegiatan ekonomi;
c.         berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dibidang pengelolaan sampah;
d.         memperoleh informasi yang benar dan akurat mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
e.         mendapatkan perlindungan akibat dampak negatif dari kegiatan TPS, TPS 3R, SPA, TPA sampah dan/atau TPPAS;
f.          mendapatkan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan TPA sampah dan/atau TPPAS;

Kewajiban
Masyarakat
(1)        Masyarakat wajib mengurangi produksi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
(2)        Penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a.         menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan;
b.         membuang sampah pada tempatnya;
c.         pewadahan sampah yang dapat memudahkan proses pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan sampah;
d.         pemilahan sampah berdasarkan sifatnya; dan
e.         pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan.



Pelaku Usaha
(1)        Pelaku Usaha wajib mengurangi produksi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
(2)        Pengurangan produksi sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a.         penerapan teknologi bersih dan nirlimbah;
b.         penerapan teknologi daur ulang yang aman bagi kesehatan dan lingkungan; dan
c.         membantu upaya pengurangan dan pemanfaatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pengelola Kawasan
Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah, meminimalkan jumlah sampah yang dihasilkan, dan bertanggung jawab terhadap sampah yang ditimbulkan dari aktivitas usahanya.

Pengelola Sampah Regional
Pengelola sampah regional wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


PERIZINAN DAN REKOMENDASI
Perizinan
(1)        Pelaku usaha yang akan melakukan usaha pengelolaan sampah wajib mengajukan izin kepada Bupati.

 (1)       Masa berlaku izin usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
(2)        Perpanjangan izin usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum habis masa berlaku izin.

Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 diatur dengan Peraturan Bupati.


KERJASAMA DAN KEMITRAAN
Kerjasama
(1)        Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama antar pemerintah daerah  dalam pengelolaan sampah.
(2)        Kerjasama antar pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam:
a.         pembatasan timbulan sampah;
b.         pendauran ulang sampah;
c.         pemanfaatan kembali sampah;
d.         pemilahan sampah;
e.         pengumpulan sampah;
f.          pengangkutan sampah;
g.         pengolahan sampah; dan
h.         pemrosesan akhir sampah.

Kemitraan
(1)        Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah.
(2)        Bentuk kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a.         kerjasama operasi dan/atau jasa pengelolaan sampah;
b.         pengadaan sarana;
c.         penyertaan modal;
d.         penyediaan sumberdaya manusia; dan/atau
e.         peran serta masyarakat.

(1)        Masyarakat dapat bermitra dengan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah untuk kegiatan ekonomi baik dilakukan secara perorangan maupun kelompok.
(2)        Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

RETRIBUSI
(1)        Pemerintah Daerah dapat memungut retribusi atas pelayanan persampahan.
(2)        Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah tersendiri.


PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI
Pembiayaan
Penyelenggaraan pengelolaan sampah di Daerah dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kompensasi
(1)        Pemerintah Daerah secara sendiri atau secara bersama dapat memberikan kompensasi sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah.
(2)        Bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
a.         penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan;
b.         biaya kesehatan dan pengobatan;
c.         pemulihan lingkungan;
d.         relokasi penduduk; dan/atau
e.         kompensasi dalam bentuk lain.
(1)        Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(2)        Dalam hal anggaran untuk kompensasi pada Pemerintah Daerah tidak tersedia atau tidak cukup, kompensasi diusulkan kepada Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat.

PERAN MASYARAKAT
(1)        Masyarakat dapat berperan dalam pengolahan sampah dengan cara:
a.         meningkatkan kemampuan, kemandirian, keberdayaan dan kemitraan dalam pengelolaan sampah;
b.         menumbuhkembangkan kepeloporan masyarakat dalam pengolahan sampah;
c.         meningkatkan ketanggapdaruratan atau tindakan yang sifatnya gawat darurat dalam pengolahan sampah, seperti terjadi kebakaran di TPS, TPS 3R, TPST, SPA, TPA atau TPPAS yang membahayakan; dan

Pengaduan Masyarakat
Setiap orang yang mengetahui, menduga dan/atau menderita kerugian akibat pembuangan sampah dapat menyampaikan pengaduan kepada Bupati melalui Lurah/kepala desa, camat dan/atau Kepala SKPD.

(1)        Dalam menyampaikan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, disertai data paling sedikit memuat identitas pelapor, perkiraan sampah, alat bukti, lokasi terjadinya pembuangan sampah liar dan waktu diketahuinya pembuangan sampah liar.
(2)        Data pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dirahasiakan oleh penerima pengaduan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 53 diatur dengan Peraturan Bupati.

Badan Usaha
Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap badan usaha yang bekerjasama atau memperoleh izin pengelolaan sampah kawasan, meliputi:
a.         pelaksanaan kewajiban yang dipersyaratkan dalam kerjasama atau perizinan;
b.         kinerja pengelolaan sampah kawasan; dan
c.         pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan (corporate social responsibility).

LARANGAN  DAN SANKSI
Setiap orang dilarang:
a.         mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
b.         membuang sampah ke media lingkungan atau tidak pada tempat yang telah ditentukan dan/atau disediakan;
c.         melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di TPAS;
d.         mencampur limbah bahan berbahaya dan beracun industri dan rumah sakit dengan sampah;
e.         mengimpor sampah; dan/atau
f.          membakar sampah di ruang terbuka yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

Sanksi Administratif
(1)        Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36,  Pasal 37, dan Pasal 38 dikenakan sanksi administratif.
(2)        Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a.         peringatan tertulis;
b.         penghentian sementara kegiatan;
c.         penghentian sementara pelayanan umum;
d.         penutupan lokasi;
e.         pencabutan izin;
f.          pembatalan izin;
g.         paksaan pemerintahan; dan/atau
h.         uang paksa.
(3)        Dalam hal terjadi penghentian sementara kegiatan atau penghentian sementara pelayanan umum atau penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d, Bupati menetapkan kondisi darurat sampah.

KETENTUAN PIDANA
(1)        Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, diancam pidana kurungan paling lama                 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).



Ditetapkan di Cibinong
Pada tanggal   17 Maret 2014

BUPATI BOGOR,
Ttd
RACHMAT YASIN


Diundangkan di Cibinong
Pada Tanggal 17 Maret 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,
                      
                               Ttd

                  ADANG SUPTANDAR
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2014 NOMOR 

 
Top