GuidePedia

Kab. Kediri, Global Post
Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka, dan akuntabel diperlukan keterbukaan informasi publik sebagai sarana dalam mengoptimalkan partisipasi dan pengawasan publik dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sehingga perlu adanya sistem pelayanan informasi dan dokumentasi.

Melalui perbub No. 17 tahun 2015 memutuskan dalam Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri pada bab 1 Ketentuan Umum  pasal satu ada 18 ayat yang menerangkan secara rinci penjabaran secara umum pada PPID di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kediri.

Pada bab II mengenai Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi terdiri dari dua pasal yakni pasal 2 yang berbunyi Pemerintahan Daerah sebagai Badan Publik melaksanakan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi, sedangkan pasal 3 ada 5 ayat yang membahas pengecualian informasi publik. Informasi publik yang dikecualikan didasarkan pada pengujian atas konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan pada masyarakat dan pertimbangan yang seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukannya atau sebaliknya.

Hak dan Kewajiban diatur dalam bab III yang pada dasarnya pemerintah daerah berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan karena informasi itu bisa membahayakan negara, perlindungan usaha dari persaingan yang tidak sehat, berkaitan dengan hak-hak pribadi, rahasia jabatan dan atau belum dikuasai atau didokumentasikan.

Tetapi sebaliknya kalau informasi tersebut tidak membahayakan publik maka pemerintah juga wajib menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik serta dapat diakses oleh publik dengan mudah.

PPID termaktub pada bab IV dimana diterangkan dalam pasal demi pasal bahwa PPID ditetapkan oleh Bupati serta bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda. Sedangkan pelaksanaan PPID di pemerintah dibantu oleh PPID Pembantu. PPID Pembantu merupakan pejabat struktural yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi PPID pada SKPD, dijabat oleh sekretaris atau ka. TU pada SKPD. Ditetapkan oleh kapala SKPD, PPID Pembantu menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan, semua yang terkait hal itu diatur oleh Bupati.

Permohonan Informasi dan Dokumentasi termaktub pada bab V yang meliputi perseorangan, kelompok masyarakat, LSM, Ormas, Parpol atau badan publik. Yang mana kalau mereka para pemohon informasi harus mencantumkan identitas yang jelas, mencantumkan alamat dan nomor telepon, menyampaikan secara jelas informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan serta mencantumkan tujuan permohonan informasi dan dokumentasi.

Informasi publik di lingkungan pemerintah daerah merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim atau diterima yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Hal ini masuk dalam bab VI mengenai klasifikasi informasi publik.

Pada bab ini ada informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat, serta informasi yang dikecualikan.

Pada bab VII mengenai pembiayaan yang diperlukan untuk pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kediri dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri. Sedangkan bab VIII ketentuan penutup yang menerangkan peraturan ini disusun berdasarkan nota dinas dari Kadiskominfo kabupaten Kediri nomor 188/014/418.50/2015 tanggal 8 Januari 2015 perihal pengajuan draft perbub tentang pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan pemerintah kabupaten Kediri dan berita acara nomor 180/775/418.31.2015 tanggal 1 Maret 2015 tentang pembahasan draft perbub tentang  Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan pemerintahan kabupaten Kediri dengan hasil peserta rapat memutuskan bahwa pedoman pelayanan informasi dan dokumentasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati, serta mulai berlaku pada tanggal diundangkannya. (adv/mbang)
 
Top