GuidePedia

Indramayu, Global Post
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kabupaten Indramayu terus gencar melakukan razia penertiban terhadap para pedagang kaki lima (PKL) yang kerap memakai jalur hijau serta  pada zona larangan pedagang. Dalam razia tersebut petugas mengamankan beberapa fasilitas PKL serta membongkar lapak dalam bentuk semi permanen guna penindakan secara tegas dan bertujuan memberikan efek kesadaran bagipedagang  lainnya.   Tindakan tersebut  bukan tanpa alasan ataupun arogansi  dari Satpol PP.

Demikian disampaikan kepala  Satpol PP Kabupaten Indramayu, Drs. Dodi Dwi Endrayadi, M.Si.
“Sebagai perangkat daerah, dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta penegak peraturan daerah  dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus tetap  mengedepankan prosedur yang berlaku,” jelas Dodi Dwi Endrayadi kepada Global Post, di kantornya, Kamis (2/4).

Menurut Dodi, pihaknya berkewajiban melaksanakan tugas pokok menurut Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja yang didasari PEMENDAGRI nomor 54 Tahun 2011 serta PERBUP Nomor 15 Tahun 2010 adapun diantaranya menyangkut penegakan Perda serta pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam hal ini yang menyangkut  penertiban PKL yang tidak menaati aturan.

“Dalam penanganan masalah PKL tersebut pihak kami sudah menjalankan tugas sesuai perintah serta aturan yang ada  dan tanpa tebang pilih, dimana PKL itu melanggar disitu juga kami akan tindak. Namun  supaya tugas kami berjalan lebih efektif dibutuhkan kerja sama dari seluruh pihak, khususnya pihak dinas pemerintah daerah  yang terkait tentang hal pedagang  maupun dinas-dinas yang lokasi ruang lingkupnya digunakan oleh para pedagang agar dapat bersama-sama saling mengawasi dan mengamankan sertadiharapkan memberikan solusi  penanganan yang tepat dan tindakan yang lebih bijak dalam masalah ini,”  tegas Dodi.

Sementara hal senada juga disampaikan Kasubag Program Satpol PP, Drs. Yuyun Suhendi, menurutnya pelaksanaan razia penertiban PKL tersebut selain dalam rangka menjelang penilaian adipura juga dikarenakan sudah menjadi tugas serta kewajiban yang diamanatkan kepada Satpol PP selaku penegak Perda Nomor 7 tahun 2003 tentang trantibum. Pihaknya juga telah bertindak sesuai aturan dan memberikan kebijakkan dalam pelaksanaan penertiban tersebut dengan memberikan sekurangnya tiga kali himbauan  baik secara lisan maupun tertulis.

“Jika masih ada Pedagang yang tidak menggubris himbauan tersebut, maka kami pun akan menindak tegas,” tegas Yuyun. (Sihabudin)
 
Top