GuidePedia

Medan, Global Post
Dana kampanye pasangan calon Walikota/Wakil Walikota Medan ditaksir mencapai Rp 15 Milyar. Taksiran besaran tersebut, sesuai dengan perhitungan dana kampanye yang ditanggung peserta pemilu dengan ketentuan undang-undang.

Anggota KPU Sumut Evi Novida Ginting mengatakan, besaran dana kampanye oleh peserta pemilu yakni pasangan calon dan partai politik pendukung sesuai ketentuan diatur dengan membagi jumlah penduduk dengan jumlah kecamatan dan hasilnya dikali dengan biaya full day.

Biaya full adalah istilah di pemerintahan untuk membayar ongkos bagi seseorang yang menghadiri kegitan yang diselenggarakan satu lembaga. Di Medan misalnya kata dia, besaran full day berkisar Rp 150.000-170.000. Di Medan, dengan kisaran 2 juta pemilih dan 21 kecamatan, maka maksimal dana kampanye yang boleh dikeluarkan oleh pasangan calon walikota/wakil walikota dan partai pendukungnya adalah sebesar Rp 15 milyar.

“Ini kalau di Medan,” ujar Evi, usai uji publik terhadap draft tahapan Pilkada di KPU Sumut, Rabu (18/3).
Dijelaskannya ketentuan UU No. 1 Tahun 2015 mengatur bahwa dana kampanye pasangan calon kepala daerah akan ditanggung oleh KPU yang dibiayai oleh APBD yang didukung oleh APBN, KPU nantinya akan menanggung biaya kampanye mulai dari memfasilitasi debat publik, pembuatan alat peraga kampanye (APK) berupa billboard, flyer, spanduk, serta juga iklan di media massa.

Hal itu sendiri merupakan ketentuan baru karena selama ini, hal-hal tersebut ditanggung oleh paslon (pasangan calon) sendiri. Sementara kegiatan kampanye di luar hal tersebut akan dibiayai oleh pasangan calon dan parpol pendukungnya.

“Dan semuanya nanti harus dilaporkan kedalam laporan dana kampanye. Dalam laporan dana kampanye ini juga punya sanksi,” jelasnya.

KPU Sumut sendiri menggelar uji publik terhadap draft tahapan Pilkada langsung serentak. Uji publik di KPU Sumut melibatkan berbagai elemen mulai dari LSM, akademisi, pegiat demokrasi serta juga jurnalis.
Anggota KPU Sumut Benget Silitonga mengatakan, bahwa uji public ini dilakukan untuk mendapatkan masukan-masukan dari masyarakat terhadap draf yang telah dikeluarkan oleh KPU sebelum disahkan.
“Ada masukan-masukan yang kita catat dan akan kita bawa karena kami menganggap masukan-masukan ini penting,” kata Benget.

Ia mengemukakan beberapa masukan yang mereka dapatkan pada prinsipnya adalah perlunya ketegasan regulasi Pilkada yang dinilai belum clear sepenuhnya seperti pencalonan, dana kampanye, dan hal-hal lainnya.
Empat draft KPU yang disosialisasikan tersebut antara lain, pertama, draft PKPU tentang pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota. Kedua, draft PKPU tentang kampanye pemilihan gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota.

Ketiga, draft PKPU tentang kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota. Dan keempat, draft PKPU tentang tata kerja komisi pemilihan umum, komisi pemilihan umum provinsi/komisi independen pemilihan aceh, komisi pemilihan umum/komisi independen pemilihan kabupaten/kota, serta pembentukan dan tata kerja panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, dan kelompok penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota. (Int)
 
Top