GuidePedia

Nunukan, Global Post
Dalam rapat dengar pendapat (RDP) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan - Kalimantan Uatara bersama Dinas Kelautan dan Perikanan (Diskanlaut),dan Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan yang berlangsung di ruang rapat Ambalat II pada Rabu (18/3) pekan lalu terkait regulasi zona budidaya rumput laut di perairan perbatasan Indonesia - Malaysia.

Rapat Dengar Pendapat  yang  tersebut dipimpin oleh Andi Lukman, S.Sos selaku ketua Pansus rumput laut. ”Belum jelasnya aturan yang memberikan batasan kawasan budidaya rumput laut menimbulkan konflik terkait jalur transportasi dan nelayan tangkap. Ini sudah menjadi polemik di masyarakat. Saya dengar ada perbup, tetapi kita belum tahu,” ujar Andi Lukman.

Dari dinas Kelautan dan Perikanan Ir. Dian Kusumanto dalam kesempatan RDP tersebut menjelaskan tingginya prospek budidaya rumput laut di Nunukan. ”Angka dari produksi rumput laut kering sekarang sudah hampir mencapai 3000 ton pertahun. Perputaran uangnya mencapai 300 milyar. Angka ini sudah sepertiga APBD Nunukan,” ujar Dian Kusumanto.

Dalam kesempatan tersebut Dian juga menjelaskan zonasi dalam Peraturan Bupati yang dikeluarkan tahun 2012. “Ini ada dari tim yang melibatkan, DKP Dinas Perhubungan, TNI AL,” imbuhnya.

Sementara Sekertaris Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan Jaya Martom mendesak instansi terkait untuk menerapkan perbup yang telah dikeluarkan bupati. ”Jalur transportasi memang sudah terganggu. Mari kita terapkan perbup yang sudah ada terkait zonasi tadi,” katanya.

Terkait Perbup yang telah ada, Andi Lukman menilai keberadaan perbup belum mengatasi permasalahan yang ada. Lukman menambahkan seharusnya ada perda yang akan lebih jelas mengatur permasalahan di wilayah perairan terkait budidaya rumput laut. “Harus kita kembali mengatur ini, kita buat perdanya. Kita hadir disini untuk mengatur permasalahan masyarakat kita. Jangan ada yang dikorbankan, mereka mau mencari makan tetapi lahan mereka tertutup.” ujar Lukman. (RDM/GP)
 
Top