GuidePedia


Walikota Depok, Nuemah Nur Mahmudi Ismail (foto: ist)  

Depok, Global Post
Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung oleh mantan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Depok, Abdul Haris yang di non jobkan  oleh Walikota Depok. Kini staf di Badan Kepegawaian  Daerah (BKD) Kota Depok.

Selain digugat Ke PTUN Bandung, orang nomor satu di Kota yang ber icon belimbing tersebut juga dilaporkan ke Kepolisian Daerah Metroolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya) dengan kasus berbeda.

Abdul Haris kepada wartawan mengatakan, langkah ini dilakukan karena merasa dizalimi. "Gara-gara bercerai dengan isteri saya, maka saya mendapat hukuman di nonjobkan," ucapnya di Balaikota Depok, Senin (23/2) lalu.

Dikatakan Haris, semula dia mejabat Kepala Dinas Pertanian Kota Depok lalu dimutasi menjadi staf biasa di BKD. Mutasi di pemerintahan merupakan hal yang biasa, namun, dia menilai mutasi yang diberlakukan terhadap dirinya adalah cacat hukum, tegasnya.

Maksudnya, gara-gara bercerai saya mendapat hukuman sampai menjadi staf biasa. Alasannya, proses perceraian saya tidak pernah dilaporkan terlebih dahulu kepada walikota. Padahal secara resmi saya melaporkan kasus tersebut kepada pak Nur Mahmudi. Tapi tidak pernah medapat tanggapan yang serius. Tiba-tiba, begitu perceraian terjadi saya dimutasi. Dengan cara seperti ini saya yang dirugikan, baik secara materil maupun moril, ungkapnya.

Lebih lanjut dikatakan Haris, materil kerugian yang dia tanggung jumlahnya cukup besar, bahkan nilainya dapat dibilang tidak terhingga. Tidak cukup sampai disitu saya dimutasi, dan begitu mau pindah ke instansi lain  yang ada di Jakarta, permohonannya ditolak dengan alasan dirinya dimutasi, karena dinilai Nur Mahmudi kurang baik. "Saya tidak terima, karena saya merasa diperlakukan tidak adil oleh atasan saya,” jelasnya.

Ditambahkan Haris, dirinya sudah dipanggil ke PTUN Bandung selama dua kali, begitu jga dengan walikota. Hanya saja, baik saya maupun walikota tidak hadir di PTUN, karena diwakili pengacaranya masing-masing, tukasnya. Apabila dirinya kalah, selama hidupnya akan menjadi orang yang dirugikan, karena karirnya mentok (tidak bisa naik lagi), gara-gara kondite dari atasannya jelek.

Masalah laporannya ke Polda Metro Jaya, imbuhnya, karena Nur Mahmudi diduga melakukan pemalsuan dokumen dirinya. "Hal ini merupakan dugaan pelanggaran pidana. Maka saya laporkan ke Polda Metro Jaya bersama kuasa hukum saya," pungkasnya.

Sementara itu pada kesempatan terpisah, Kepala bagian (Kabag) Hukum Pemerintah Kota Depok, Budi Chaerudin, SH pada saat di konfirmasi masalah walikota Depok di PTUN kan di Bandung  dan walikota Depok juga dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Abdul Haris. Budi membenarkan adanya walikota Depok di PTUN kan di Bandung. “Kini kasusnya sedang berjalan dan sudah dua kali sidang, namun masalah Pak walikota Depok di laporkan ke Polda Metro jaya oleh mantan Kepala Dinas Pertanian, Abdul Haris, saya tidak tahu,” ucapnya. (Jopi)

 
Top