GuidePedia


Tampak dalam gambar saat bidang tanah di RT 004/01 Kel. Kelapa Dua Wetan tengah diukur petugas BPN Jaktim yang diklaim milik Wasito berdasarkan sertifikat, tapi gambar situasinya tak  sesuai fisik di lapangan. Mungkin pihak tertentu sengaja membuat bidang tanah menjadi status quo? Tujuannya, agar bidang tanah itu bisa terus menjadi obyek penipuan. (Sitohang).

Jakarta, Global Post -  Lantaran tak dihadirkannya penjual tanah Dedi Mulyadi dan pembelinva pada saat pembuatan akte, pada hal dalam akte tertulis hadir, Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) Rian Bayu Candra, SH diminta ikut bertanggung jawab atas pemalsuan data pendukung dibuatnya akte. 
    
Pasalnya, pemalsuan surat tanah di Jalan Nangka Growong RT 004/01 Kel. Kelapa Dua Wetan, Kec. Ciracas, Jakarta Timur seluas 500 m2 diduga dilakukan oleh penjual, Dedi Mulyadi (kini buron) dan Agus, makelar (juga buron) berakibat pembeli dirugikan sampai ratusan juta rupiah.

Tampaknya, meski akte jual beli yang dibuat PPAT Rian Bayu Candra asli, tapi surat tanah dari mulai akte hibah dari Bagol Kilong ke Dedi Mulyadi dan surat tidak sengketa sebagai data pendukung pembuatan akte semua palsu. Mungkin kah dilakukan tanpa konsfirasi alias bagi bagi hasil termasuk ke PPAT Rian Bayu Candra?

PPAT Rian Bayu Candra, SH saat dikonfirmasi Global Post seputar proses pembuatan akte jual beli tanah yang tak menghadirkan penjual, mengatakan pihaknya percaya kepada karyawannya yang wilayah tugasnya  termasuk di Kelurahan Kelapa Dua Wetan.

"Saya terima dari karyawan saya. Dan saya percaya karena dia (Bayu-red) tugasnya termasuk di wilayah Kel. Kelapa Dua Wetan. Nanti saya pertemukan biar dia yang menjelaskan," tutur Rian Bayu Candra SH kepada Global Post beberapa waktu lalu di kantornya.

Secara terpisah, Bayu yang dikonfirmasi Global Post, soal tak dihadirkannya penjual pada proses pembuatan akte mengatakan, dirinya hanya berhubungan dengan Agus (makelar) yang dikatakan Bayu sebagai temannya untuk membuatkan akte jual beli.

"Ya, kita hanya berhubungan dengan Agus di kantor dasarnya kepercayaan. Masa, sih saya nggak mau teman minta tolong dibuatkan akte jual beli. Masalah pemalsuan surat surat tanah sebagai data pendukung diprosesnya akte jual beli, itu urusan dia," ujar Bayu.

Saat Global Post menanyakan regristrasi nomor surat tidak sengketa yang dibuat oleh Lurah Kelapa Dua Wetan dan bidang tanah yang diklaim milik Wasito tak sesuai gambar situasi di lapangan kepada Wakil Lurah, bersamaan itu Bayu berjanji akan mempertemukan Agus (makelar) dengan Global Post. Tapi, belakangan dia mengatakan data-data pendukung 1000 persen palsu.

"Bukan 100 persen lagi, tapi 1000 persen saya pasti kan surat-surat yang dibikin sebagai data-data pendukung pembuatan akte jual beli itu palsu. Tidak perlu diurus lagi sertifikat tanahnya," ungkap Bayu yang secara drastis mengatakan palsu. Ada apa?

Pada saat berbeda, PPAT Rian Bayu Candra di kantornya kepada Global Post mengatakan KTP pembeli palsu, karena tak sesuai alamatnya. Menurutnya, definisi menghadap bukan berarti penjual dan pembelinya harus menghadap, bisa saja orang lain. Pihaknya telah melaporkan penipuan tanda tangan Lurah itu ke polisi.
Ironisnya, tudingan penipuan oleh PPAT Rian Bayu Candra dialamatkan ke pembeli. Muncul pertanyaan apakah mungkin pembeli memalsukan akte hibah yang dibuat penjual Dedi Mulyadi dari orang tuanya? Anehnya, Bayu yang merupakan karyawannya dan sebagai pemberi urusan pembuatan akte dari tangan Agus (makelar jual beli) kepada Rian Bayu Candra tidak tersentuh dugaan telah melakukan pemalsuan data-data pendukung  pembuatan akte jual beli. 

Wanjaya, sebagai kuasa pembeli, mengatakan pihaknya akan melaporkan ke polisi baik penjual, makelar maupun PPAT Rian Bayu Candra agar bertanggung jawab atas pemalsuan itu. Karena, kata Wanjaya, dengan legalitas akte yang dibuat PPAT Rian Bayu Candra berakibat pembeli dirugikan ratusan juta  rupiah.
“Saya akan melaporkan pemalsuan ini ke polisi, baik Dedi Mulyadi sebagai penjual dan makelarnya Agus walau saat ini dia diketahui buron serta PPAT yang membuat akte dengan tidak menghadirkan penjual. Ini merupakan konsfirasi kejahatan pemalsuan," ungkap Wanjaya.

Selain itu, tambah Wanjaya, dirinya akan membuat surat untuk meminta agar Kepala BPN RI menganulir atau setidaknya mempertimbangkan kembali surat keputusan nomor 9-XVII-2008 yang mengangkat Rian Bayu Candra, SH sebagai PPAT. (Sitohang) 
 
Top