GuidePedia

Karawang, Global Post
Proyek sepanjang 2.300 M masih berlangsung meski warga terus memprotes, pasalnya warga cemas melihat sistem pengerjaannya terkesan asal jadi, warga memprotes selain dasar jalan yang tidak dipadatkan pasangan tulang yang seharusnya menggunakan  anyaman tetapi hanya menggunakan kawat, hal tersebut dikhawatirkan jalan cor tidak akan bertahan lama, ujar Jaya Sasmita kepada Global Post.

Jaya juga berharap agar pihak terkait melakukan uji Laboratorium terhadap cor beton apakah  kadar semen sesuai standar  atau tidak, menurut sepengatahuannya kata Jaya, kadar semen jalan cor untuk kelas jalan tersebut mesti menggunakan K300, mutu beton K300 mampu menahan bobot seberat 300 kg/cm2, jelasnya.

Beberapa awak media melakukan pemantauan terhadap  jalannya proyek yang di biayai oleh perusahaan Pertamina EP, namun tidak bertemu dengan pelaksana selaku rekanan yang mengerjakan proyek tersebut.
Solihin (30) yang mengaku sebagai kepala pekerja di proyek jalan tersebut mengatakan, bahwa proyek yang sedang dikerjakan,  dilaksanakan oleh PT. Kinanti selaku rekanan Pertamina EP, menurutnya ia   sudah mengusulkan pada  Pak Median  agar alat berat untuk memadatkan jalan sebelum di cor segera diturunkan ke proyek, namun pak Median hanya menjanjikan tapi sampai saat ini alat yang dimaksud belum ada.

“Saya hanya pekerja mas, apa yang diperintahkan Pak Median pasti akan saya laksanakan, pak Median jarang sekali ke lapangan yang selalu stanby cuma kami,” demikian menurut mandor Solihin. Bahkan protes terhadap pengerjaan jalan tidak hanya di proyek Desa Sedari saja, tetapi proyek jalan di Tambak Sumur Kecamatan Tirta Jaya yang telah rampung dikerjakan pada 2014 lalu juga sering diprotes oleh berbagai pihak, sistem pengerjaannya sama dengan di proyek Desa Sedari, namun oleh pelaksana tidak digubris, ujar Solihin.

Tidak adanya keterbukaan proyek-proyek yang dibiayai perusahaan menjadi  sorotan oleh berbagai pihak,  semestinya meskipun proyek yang dibiayai oleh dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan harus ada keterbukaan, namun kebanyakan perusahaan menafsirkan CSR sebagai bentuk sosial perusahaan, padahal penegertian sosial disini adalah wajib, peduli atau patuh menjalankan amanat undang-undang PT No.40 tahun 2007 pasal 74   Ayat (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, berbeda dengan sosial bentuk partisipasi, jelas  Deden Yudaeni Aktivis LSM TOPAN–RI.  (sent)
 
Top