GuidePedia

Surabaya, Global Post 
Memang tragis nasib dal perjalanan yang dialami negara ini. Berita yang terdengar ditelinga tiap hari tak lepas dari korupsi disegala sendi kehidupan. Tak sedikit terjadi penyimpangan terhadap penggunaan dana Belanja (APBD/APBN) negara, dimana dalam prakteknya telah banyak di mark up, dikikis dan digerogoti oleh para pejabat penyelenggara negara baik yang PNS atau Kepala Daerah.

Misalnya saja untuk menjadikan APBN/APBD sebagai bentuk pengeluaran Negara, tentu melalui usulan pemerintah baik itu Pusat (APBN) maupun Daerah (APBD) sudah barang tentu harus disepakati oleh DPR ataupun DPRD. Dengan keterbatasan para anggota dewan yang hanya menjabat 5 tahun, tidak sedikit yang memanfaatkan kesempatan alias aji mumpung, tak jauh beda dengan kepala daerah (mumpung menjabat –red). Meskipun tidak semua anggota parlemen ,akal, tapi tidak sedikit pula oknum individu-individu wakil rakyat tidak mau ketinggalan mengambil momen Korupsi Berjamaah, atau Kong Kalikong antara pemerintah dengan dirinya, antara pejabat eksekutif dengan legislatif, antara yang menusulkan anggaran dengan yang mengesahkan anggaran.

Degradasi moral kian merebak ke area penegak hukum, sehingga tatkala harus dilakukan penegakan supremasi hukum, tidak jarang terjadi kebuntuan. Artinya kejadian tiu tidak saja dilingkungan eksekutif dan legislatif, namun kian merambah ke Yudikatif sebagai lembaga penegak hukum, sebut saja Polisi, Jaksa, Hakim mulai latah ikutan korupsi. Sehingga terjadi jual beli perkara. Hukum pun diperjual belikan oleh orang-orang yang seharusnya menjadi Penegak Hukum di negeri ini. Kalau sudah demikian, maka yang terjadi  Hukum bak mata pisau ; tajam kebawah tumpul ke atas. Munculnya iklan layanan masyarakat “Ingin Bebas, Wani Piro” menjadi pola dagang sapi. ‘Hasil korupsi jangan di makan sendiri, bagi-bagi donk’, kalimat itu yang kerap menjadi slogan mendasari terbongkarnya pelaku korupsi karena tidak faer, dan tak mau berbagi, sakit hati dan melaporkannya ke pihak berkompeten dilandasi kecemburuan sosial diatas.
Nasib negara ini bukan sebatas di hal-hal diatas. Masih banyak persoalan yang dilandasi kebijakan tidak pro rakyat yang dimainkan berdasarkan sebuah skenario yang masuk kategori menguntungkan  kelompok tertentu.

Sebut saja dengan lahirnya sebuah Kebijakan pemerintah tentang subsidi minyak tanah yang dialihkan ke gas beberapa waktu silam, tak berselang lama LAPINDO melakukan investasi eksplorasi Pengeboran sumber daya alam gas di Sidoarjo. Sayangnya tidak berjalan mulus sperti yang diharapkan, jika saja dalam mengolah sumber daya alam gas di bumi Sidoarjo Jawa Timur itu berhasil, tentu bukan main keuntungan yang akan didapat, apalagi konon kabarnya akan dilakukan monopoli pengolahan produksi sampai dengan penjualannya.

Namun realitas dilapangan berkata lain, terjadi kegagalan investasi. Pengeboran berubah jadi musibah, sehingga masyarakat dipaksa pindah karena ratusan rumah terendam lumpur yang mengerikan. Akibatnya perusahaan harus berhenti beroperasi, sehingga berdampak pada Pemberhentian Hunungan Kerja (PHK) massal.

Daerah tetangan Kabupaten/Kota diluar Sidoarjo juga ikut mendapatkan kerugian karena larinya investasi, Efek domino juga berdampak pada perusahaan diluar Sidoarjo. Dimana daerah Tapal Kuda dari Banyuwangi, Wilayah Malang, Probolinggo, kawasan PIER, Gempol, Purwosari Kabupaten Pasuruan yang memerlukan akses ke Surabaya terputus dan mengalami kerugian.

Secara logika, rasanya tidak habis pikir ketika investasi dilakukan oleh swasta, kemudian salah investasi (kegagalan  investasi – red), yang cukup besar, bahkan akibat eksplorasi itu akhirnya menenggelamkan ratusan rumah penduduk dan harus mengganti kerugian masyarakat. Ironisnya atas kasus tersebut bisa disulap dengan Bim Salabim … Abra Kadabra. Hutang Perusahaan di tanggung negara.

Saat wabah penyakit korup yang terjadi di hilir aliran dana negara telah menjangkit dimulti sektoral dari pusat sampai daerah. Bahkan Penyakit kronis negara ini belum selesai, Masih berlanjut pada penyimpangan pada kekayaan Negara. Pada uraian diatas itu masih koma. Lalu Sambung Menyambung Menjadi Satu.

Sementara di hulu juga ikut-ikutan menguap, negara sepertinya sudah jatuh tertimpa tangga, yang menjabat di Pemasukan Negara cari ceperan, Koruptor di Perpajakan… realitasnya ikutan korupsi belanja Negara. Jika seperti ini kerugian negara lebih parah.

Pertanyaannya sekarang, mengapa kerugian negara lebih parah, jika di korupsi di perpajakan? Jawabanya karena sejelek-jeleknya belanja negara masih ada barang/jasa yang di hasilkan. Akan tetapi di dalam hal Pajak… dana negara belum masuk sudah di hadang… benar-benar pola kerja Pengkhianat Negara.

Bukankah negara yang mem-pekerjakan mereka, diberi amanah negara menjabat untuk pungut pajak malah di olah/di cari celah agar para wajib pajak terhindar pungutan untuk negara. Apakah itu bukan termasuk Kong Kalikong antara pemungut pajak dengan wajib pajak, antara pegawai negeri dan pegawai swasta untuk Ngemplang dana negara

Maka lengkaplah sudah nasib Negara ini…??? dari hulu sampai hilir tikus-tikus pada berebut. Mengikis sendi-sendi kehidpan negara. Kalau tikus-tikus itu dibiarkan beranak pinak, tinggal menunggu pada saatnya Negarapun tak akan mampu berdiri dan ambruk pada sebuah kehancuran. Lengkaplah sudah derita bangsa ini….. Yang sudah subur dengan para koruptor.. (R Hamzah)
 
Top