GuidePedia

Jakarta, Global Post
Perseteruan sengit antara Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dan Polri mestinya tidak perlu terjadi, dua lembaga penegak hukum ini harus bersatu (bersinergi) dan tidak harus saling ancam (serang). Bila hal ini terus dibiarkan berlarut-larut tentu akan ada pihak-pihak tertentu yang akan menangguk keuntungan.

Pertanyaan yang mucul tentu membuat rakyat wajib bertanya kepada dua institusi antara polisi dan KPK apakah kedua lembaga ini sudah bersih lingkungan? atau apakah kalian telah  membutakan matamu dari kejahatan korupsi? atau bisa juga apakah  kalian terlibat dengan pelaku korupsi dan pelaku kejahatan ekonomi di nagara ini atau dengan kejahatan konfigurasi politik dalam pencurian uang negara?

Demikian dikatakan Mudjadid selaku pengajar anti korupsi untuk Pegawai Negeri Sipil, TNI dan Polri menanggapi pertanyaan yang akan timbul  kepada KPK dan POLRI bila tidak punya tekad dalam memberantas korupsi, Sabtu (14/2/2015) sore  kepada Global Post.

Menurut Mudjadid KPK & Polri ibarat dua mata pisau yang tajam dan dapat dipergunakan para pemegang kekuasaan yang tidak bermoral, “ibarat anak harimau memakan orang tuanya. Karena itu siapapun pemegang pimpinan KPK & Pimpinan Polri  tidak berani melawan penguasa yang kuruptor karena selama ini koruptor masih merajalela dan pelakunya mereka yang menjadi pemegang kekuasaan yang dipercayai oleh rakyat lewat konstitusi negara. Sebaiknya KPK dan Polri lebih bersatu untuk mengungkap dan menangani kasus-kasus korupsi yang didasari laporan  masyarakat kepada dua lembaga untuk segera diselesaikan. Karena masih banyak laporan masyarakat yang hingga saat ini didiamkan, sehingga membuat masyarakat kecewa,” ujar Mujadid dalam uraiannya.

Ditambahkan Mudjadid, hingga saat ini masih banyak pejabat sebagai pelaku kejahatan korupsi yang belum tersentuh hukum, dan mereka masih bebas berkeliaran memakai uang negara dan berlindung dibalik partai politik, bahkan tak jarang ada yang duduk sebagai pengurus strategis parpol, sehingga keberadaan mereka sering dijadikan pemasok dana partai. “Itulah seringkali membuat lembaga penegak hukum seperi KPK, Polri dan Jaksa terdiam ketika harus berhadapan dengan berbagai oknum dimaksud,” ungkapnya.

Diakhir perbincangannya Mudjadid berharap agar KPK dan Polri saling bekerja sama dengan Kejaksaan Agung, para advokat, media massa baik cetak maupun elektronik, dengan demikian diharapkan Mahkamah Agung (MA) dapat memutus perkara dengan benar. Sehingga kepercayaan masyarakat kepada lembaga penegak hukum kembali pulih.

“Jangan masyarakat diprovokasi untuk mencemarkan nama baik lembaga penegak hukum. Karena notabene lembaga tersebut sebagai pengawal konstitusi negara untuk melindungi hak dan menegakan kewajiban demi hukum. Intinya bagaimana hukum dinegara ini sebagai Penglima,” pungkas Mudjadid. (Jeri/Red)
 
Top